Atelier Riri Gelar Pameran 15 Tahun Berkarya, Perjalanan Kontribusi dan Kreatif Sang Arsitek

Bisnistoday- Merayakan 15 tahun perjalanan Atelier Riri dalam dunia arsitektur, arsitek Riri Yakub mengadakan sebuah pameran dengan konsep yang unik dan penuh narasi personal. Pameran ini tak sekadar memamerkan karya-karya arsitektur, tetapi juga menampilkan refleksi mendalam tentang kontribusi dan perjalanan kreatif sang arsitek.

Pameran bertajuk A Life Less Ordinary ini menggambarkan evolusi studio dari ruang kecil di bawah tangga menjadi praktik arsitektur kontemporer yang dikenal karena pendekatan manusiawi dan berkelanjutan. Melalui pameran ini, Atelier Riri juga memperkenalkan inisiatif ARFOU, gerakan yang memadukan desain dan kontribusi sosial sebagai visi masa depan studio.

“Ini bukan soal membangun ruang, tapi memahami kehidupan di dalamnya. Pameran ini terinspirasi dari sebuah lagu, dan menggambarkan sesuatu yang tidak biasa, seperti perjalanan kami selama 15 tahun ini,” ungkap Riri Yakub saat ditemui di lokasi pameran, Selasa (14/10).

Diselenggarakan di Kiri House 2.2, rumah pribadi kedua Riri yang masih dalam proses pembangunan, pameran ini menampilkan 15 bagian kurasi berisi karya-karya penting, instalasi multisensori, gambar, maket, dan panduan audio. Tak hanya sebagai refleksi, pameran ini juga menjadi ruang berbagi melalui talkshow dan workshop.

Pameran ini terbagi dalam 16 seksi, dimulai dari latar belakang pribadi Riri sebelum menjadi arsitek, hingga dokumentasi berbagai karya dan kontribusinya terhadap dunia arsitektur. Beberapa kategori karya yang ditampilkan antara lain houses, boutique housing, commercial, hingga spec house.

Yang paling penting adalah seksi terakhir, yaitu Impact & Contribution. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa arsitektur tidak hanya soal membangun, tapi juga berkontribusi untuk lingkungan sosial, budaya, dan pengetahuan,” ujar Riri.

Sedangkan untuk pameran ini dibuka untuk umum mulai 10 Oktober hingga 22 November 2025. Kunjungan dilakukan berdasarkan reservasi, di mana pengunjung dapat memilih tanggal dan sesi waktu yang tersedia melalui sistem booking di Loket.com.
Karya Hunian Dengan Pendekatan Contemporary Design

Atelier Riri telah dikenal luas lewat karya-karya hunian yang khas dengan pendekatan contemporary design. “Sekarang kami sudah punya jalur profesional yang cukup jelas. Segmentasi karya kami lebih banyak ke housing, dan reputasinya sudah terbentuk,” jelasnya.

Beberapa proyek yang tangani dan juga ditampilkan dalam pameran ini antara lain Rumah pribadi Riri yang dibangun pada tahun 2010, menjadi titik balik awal perjalanan Atelier Riri. Lalu, breathing house yakni hunian berkonsep sustainability aktif dengan rainwater harvesting, atap hijau, dan material low-energy.

Kemudian perkantoran di Cipaku yang merupakan proyek kantor pertama yang mengawali ekspansi Atelier Riri ke proyek non-hunian. Rumah Titi Kamal, proyek hunian selebritas yang menunjukkan kemampuan timnya menjangkau berbagai segmen klien. Ada juga rumah Om Mobi di Jakarta Selatan, yang merupakan Youtuber otomotif terkenal di tanah air.

Atelier Riri juga aktif menggarap sejumlah proyek dari developer. Hingga saat ini, total 200 proyek sudah ditangani oleh arsitek ini. Beberapa di antaranya tersebar di berbagai daerah seperti Depok, Sawangan, Padang, Palembang, Pekanbaru, Lombok, dan Bogor.

Riri mengakui bahwa perjalanannya di bidang arsitektur adalah proses panjang yang penuh pembelajaran. “Satu dekade pertama itu seperti masa belajar. Di dekade kedua ini, kita mulai bisa melihat benang merah, dan tinggal mengembangkan gambar kerjanya,” tuturnya.

Dengan tim yang solid dan terus berkembang, Atelier Riri berkomitmen untuk terus menciptakan karya yang bukan hanya relevan secara estetika, namun juga memberikan nilai dan kontribusi nyata untuk masyarakat dan lingkungan. Dewi

Teknologi Modular Asal Jerman Dorong Efisiensi dan Akses Rumah Terjangkau di Indonesia

Bisnistoday- Industri konstruksi Indonesia kini berada di titik perubahan besar. Kebutuhan akan hunian layak yang terus meningkat mendorong perlunya metode pembangunan yang lebih cepat dan efisien. Sistem konvensional dengan pengerjaan manual dan waktu panjang sering kali menjadi hambatan dalam memenuhi target perumahan rakyat.

Teknologi pracetak kemudian muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Melalui sistem modular, panel beton diproduksi terlebih dahulu dan dirakit di lokasi proyek, sehingga proses konstruksi menjadi lebih cepat, presisi, dan ramah lingkungan. Metode ini juga membantu mengurangi limbah material serta menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas bangunan.

Lebih dari sekadar efisiensi teknis, inovasi pracetak membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Pendekatan ini berpotensi menjadi solusi strategis dalam mendukung program perumahan nasional yang menargetkan proses  pembangunan secara cepat dan berkelanjutan.

Di tengah momentum tersebut, PT Amani Inovasi Konstruksi meluncurkan CANDHI, sistem pracetak yang menggabungkan teknologi modular dengan efisiensi tinggi. Didukung teknologi asal Jerman, sistem ini memungkinkan pembangunan rumah lebih cepat dan hemat biaya melalui panel beton modular 3D yang ringan, kuat, dan hemat energi. 

“Melalui pendekatan beton modular, kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan rumah dapat dilakukan efisien tanpa mengabaikan ketahanan dan kenyamanan,” ujar Kiki Dirnata, perwakilan PT Amani Inovasi Konstruksi dalam siaran pers nya, Jakarta 15/11/25.

CANDHI menggunakan teknologi mobile-casting yang memungkinkan produksi panel langsung di lokasi proyek tanpa memerlukan pabrik besar. Cara ini mempercepat proses pembangunan sekaligus mengurangi kebutuhan transportasi material. Sistem ini juga menawarkan katalog desain yang terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan berbagai jenis proyek.

Teknologi pracetak ini didukung oleh teknologi dari Rieckermann Group, penyedia solusi industri asal Jerman. “Kolaborasi ini mendorong penerapan sistem modular yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia,” tambahnya.

Nama CANDHI sendiri diambil dari legenda pembangunan seribu candi dalam semalam, yang merepresentasikan prinsip efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses konstruksi. Produksi panel modular CANDHI dijadwalkan dimulai pada Januari 2026, seiring dengan penerapan teknologi pracetak yang lebih luas di sektor perumahan Indonesia. Dewi

Buka Akses Pembiayaan Rumah Bagi Pekerja Informal, Danantara Apresiasi Inovasi BTN Perluas Inklusi Keuangan Nasional

Bisnistoday.com, Pasuruan– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai bank utama pembiayaan perumahan rakyat di Indonesia. Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau setara 81,8 persen dari total nasional sebanyak 188.434 unit yang disalurkan seluruh bank pelaksana.

Capaian tersebut menandai peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat. Dengan penyerapan lebih dari empat perlima porsi nasional, BTN menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dan upaya percepatan penurunan backlog perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah capaian yang impresif tersebut, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM), Agus Sugiarto, menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Capaian BTN dalam menyalurkan lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III 2025 merupakan hasil kerja luar biasa. Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto, Komisaris Independen DAM, di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (14/10).

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Ia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono, menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM, Bambang Sugeng Rakmono, menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.

BTN Kuasai 78 Persen Pasar di Jawa Timur

Di tingkat daerah, BTN mencatat kinerja kuat di Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran 10.243 unit KPR Sejahtera FLPP — terdiri dari 6.505 unit BTN Konvensional dan 3.738 unit BTN Syariah.

Capaian tersebut menjadikan BTN menguasai 78,3 persen pangsa pasar dari total 13.069 unit rumah subsidi yang disalurkan seluruh bank di wilayah tersebut.

Dengan hasil tersebut, Jawa Timur berkontribusi sekitar 6,6 persen terhadap total penyaluran nasional program FLPP. Daerah dengan penyaluran tertinggi meliputi Kabupaten Jember (2.205 unit), Malang (1.534 unit), Banyuwangi (870 unit), dan Kediri (841 unit).

“Kinerja di Jawa Timur mencerminkan solidnya ekosistem pembiayaan perumahan yang telah dibangun BTN bersama pemerintah dan pengembang. Kami menjaga konsistensi agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Banking BTN.

Hirwandi menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dari kolaborasi erat dengan pengembang lokal dan pemerintah daerah, termasuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah dan penyaluran dana subsidi melalui mekanisme digital.

Program KPR subsidi BTN di Jawa Timur menjangkau masyarakat dari berbagai profesi — mulai dari pegawai swasta, ASN, tenaga pendidik, TNI/Polri, hingga pekerja informal dan wirausaha kecil.

Langkah ini sejalan dengan komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

“BTN memastikan pembiayaan rumah subsidi dapat diakses lintas profesi, termasuk sektor informal yang selama ini sulit memperoleh kredit perumahan,” ujar Hirwandi.

Ia menambahkan, BTN juga mencatat peningkatan partisipasi perempuan dalam program KPR subsidi. Sekitar 32,7 persen penerima KPR subsidi BTN merupakan perempuan, mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang setara dan inklusif.

“Digitalisasi dan kolaborasi dengan pengembang lokal terus kami dorong untuk mempercepat proses pengajuan, tanpa mengorbankan prinsip ketepatan sasaran dan tata kelola,” tambah Hirwandi.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BTN menilai keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal.

Setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Hirwandi.

Peran BTN dalam Program 3 Juta Rumah

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi demand (pembiayaan konsumen), tetapi juga supply (pembiayaan sektor hulu perumahan).

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan.

Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkat BTN, Lebih Dari 140.000 Orang Bisa Miliki Rumah Subsidi

BISNISTODAY.COM, Jakarta – Kontribusi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai bank utama penyalur KPR subsidi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah terlihat konsisten seperti tercermin dalam jumlah penyaluran melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai lebih dari 140.000 unit oleh BTN belum lama ini.

Dengan laju penyaluran yang konstan, BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir tahun seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

Data BTN menunjukkan, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit KPR Subsidi hingga 30 September 2025, atau setara 64,89% terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN sebanyak 220.000 unit tahun ini. Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun.

Dairi total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah.

Pencapaian penyaluran oleh BTN sebanyak 142.749 unit setara dengan 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional sebanyak 350.000 unit tahun ini. Angka tersebut, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menunjukkan peran BTN yang tidak dapat diremehkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“BTN memiliki mandat dari pemerintah dengan tujuan yang mulia yaitu menyalurkan rumah layak huni bagi jutaan keluarga Indonesia. Dengan adanya program KPR Subsidi dari pemerintah, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang terbantu untuk dapat memiliki rumah impian dan masa depan yang lebih baik. Jumlah 140.000 unit yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP artinya ada 140.000 keluarga yang terbantu berkat kerja keras BTN,” tutur Nixon pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Nixon mengatakan, dampak yang dirasakan masyarakat penerima manfaat KPR Subsidi setelah memiliki rumah layak huni sangat positif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan kajian Housing Finance Center BTN, kepemilikan rumah layak huni meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

“Kajian BTN menunjukkan, para penerima manfaat KPR Subsidi merasa puas dan bangga karena punya rumah sebagai pencapaian hidup. Mereka akhirnya memiliki aset jangka panjang dan lebih baik dalam menata keuangan keluarga mereka,” ujarnya.

Hal yang menarik, mayoritas atau sekitar 88,43% penerima KPR Subsidi BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 hingga 44 tahun. Sehingga, kata Nixon, testimoni kepuasan dalam memiliki rumah sebagai aset jangka panjang mencerminkan bahwa mayoritas generasi muda Indonesia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. “Untuk itu, BTN merasa bangga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukas Nixon.

Tidak hanya berhenti di kepemilikan rumah, BTN juga secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar menaruh perhatian penuh pada aspek kelayakan rumah subsidi agar masyarakat bisa betul-betul hidup layak. Sebagai contoh, Nixon mengungkapkan bahwa BTN adalah pihak yang pertama menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi.

“BTN adalah yang pertama menolak ide tersebut, karena kita harus lihat kenyataannya di lapangan bahwa rata-rata keluarga Indonesia butuh setidaknya dua kamar tidur. Ukuran rumah 18 meter persegi akan menjadi masalah baru bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya. Janganlah kita ciptakan kawasan kumuh baru,” ujar Nixon.

Atas perannya yang signifikan dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perumahan, BTN berkomitmen untuk terus melayani MBR termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain. Meskipun saat ini lebih dari 77% debitur KPR Subsidi di BTN adalah karyawan swasta, proporsi pekerja sektor informal yang dapat menikmati kepemilikan rumah juga terus bertambah di BTN.

Bahkan, BTN telah lama berkolaborasi dengan salah satu perusahaan aplikasi ride-hailing untuk dapat memberikan KPR kepada mitra drivernya dengan inovasi pembayaran angsuran berupa pemotongan pendapatan harian agar mereka mudah membayar cicilan.

“Bisa dikatakan BTN menjadi satu-satunya bank hingga saat ini yang mampu menjangkau MBR termasuk pekerja informal secara masif seperti apa yang telah kami lakukan selama lebih dari 10 tahun terakhir melalui program KPR Subsidi,” kata Nixon.

Sekongkol Gelapkan Mobil Kredit, Direktur dan Karyawan di Kendari Masuk Bui

Bisnistoday- Direktur dan karyawan sebuah perusahaan di Kendari diganjar hukuman penjara selama 1 tahun akibat bekerja sama menggelapkan mobil yang masih dalam masa kredit. 

Awalnya Rahmad, karyawan sebuah perusahaan di Kendari, mengajukan pembiayaan satu unit Toyota All New Fortuner dan disetujui oleh Astra Credit Companies (ACC) Kendari dengan tenor 48 bulan. Namun, baru membayar 3 kali angsuran, Rahmad sudah menunggak pembayaran cicilan.

Pihak ACC Kendari sudah melakukan upaya penagihan, mulai dari melalui telepon, pengiriman Surat Peringatan 1,2 dan 3 namun tidak ada tanggapan. Setelah diusut, ternyata ditemukan bahwa Rahmad hanyalah atas nama saja. 

Mobil digunakan oleh pihak ketiga yaitu Maulana Budi Purnomo yang bekerja sebagai Direktur Utama perusahaan tempat Rahmad bekerja.

Rahmad ketahuan memberikan keterangan dan dokumen palsu saat mengajukan pembiayaan mobil. Ketika mobil diserahkan ke Rahmad oleh pihak diler, mobil tersebut langsung dikuasai dan digunakan oleh Maulana selaku Direktur Utama. Parahnya, oleh Maulana mobil tersebut dialihkan lagi kepada pihak lain yang sampai sekarang belum ditemukan.

ACC Kendari akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara. Pada 8 Januari 2025 perkara didaftarkan oleh Kejaksaan Negeri kendari di Pengadilan Negeri Kendari. Pada 10 Maret pengadilan menyatakan bahwa Rahmad dan Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Rahmad dan Maulana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Branch Manager ACC Kendari Ogie Sanjaya angkat bicara mengenai kasus Rahmad dan Maulana tersebut dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tindakan memalsukan dokumen dan memberikan keterangan palsu untuk pengajuan kredit mobil dan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan mengalihkan mobil yang sedang dalam masa kredit juga merupakan tindakan melanggar hukum. 

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meminjamkan atau memberikan data pribadi serta tidak memberikan keterangan palsu dalam pengajuan pembiayaan karena dapat terkena konsekuensi hukum”, kata Ogie, dalam siaran persnya, Jakarta 9 /10/25.

Menggadaikan kendaraan yang masih dalam masa kredit merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu pelanggaran sanksi pidana UU Jaminan Fidusia, sesuai dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, – (lima puluh juta rupiah)”. Dewi

FSPPB Gandeng Aliansi Buruh Seluruh Indonesia Untuk Bela dan Dukung Reintegrasi Pertamina

Bisnistoday-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan sikapnya untuk terus berdiri di garis depan dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyatakan organisasi yang ia pimpin berkomitmen membela Pertamina dari berbagai tekanan dan upaya yang berpotensi melemahkan posisi perusahaan pelat merah tersebut di sektor strategis energi.

Menurut Arie, gelombang serangan terhadap Pertamina kini semakin intens, baik melalui opini publik maupun media sosial. Ia menilai tudingan mengenai buruknya layanan, produk tidak memenuhi standar, hingga isu korupsi merupakan bentuk disinformasi yang terencana dan terarah.

“Sekarang kita memasuki fase pembusukan nama Pertamina. Di media sosial banyak narasi yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan citra perusahaan. Ini bukan kritik konstruktif, melainkan bagian dari agenda global yang ingin menguasai sumber energi Indonesia,” ujar Arie dalam forum diskusi bertajuk “Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025” di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia mengingatkan, peran Pertamina dalam perjalanan bangsa sudah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Saat itu, lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pendapatan sektor migas yang dikelola oleh Pertamina. “Pertamina bukan sekadar entitas bisnis negara. Ia bagian dari sejarah dan tonggak kemandirian ekonomi Indonesia,” tegas Arie.

FSPPB menilai kebijakan liberalisasi energi pascareformasi menjadi titik balik melemahnya peran Pertamina. Tekanan lembaga keuangan internasional seperti IMF pada masa krisis moneter membuat sektor energi nasional terjebak dalam mekanisme pasar bebas. Dampaknya, masyarakat harus membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara beban subsidi pemerintah terus meningkat.

Dalam forum tersebut, FSPPB juga mendorong agar pengelolaan energi nasional kembali berlandaskan konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Arie menyebut, pihaknya tengah menggalang kerja sama lintas elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dari tekanan eksternal. “Perjuangan ini mungkin terlihat kecil sekarang, tapi jika kita bersatu seperti semangat Sumpah Pemuda, arus liberalisasi energi bisa kita lawan,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan bahwa mempertahankan Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. “Seruan ‘Selamatkan Pertamina’ bukan slogan kosong. Ini komitmen untuk melindungi generasi Indonesia dari ketergantungan terhadap energi asing,” tandasnya. Dewi

Gelar Rapat Perdana, AMKI Bahas Pelantikan Pengurus: Rencana Dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD

Bisnistoday- Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jakarta tengah mematangkan rencana pelantikan pengurus dan anggota yang akan digelar pada 29 November 2025 di Hotel Grand Dhika, Jakarta.

Pelantikan tersebut rencananya bakal dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Ketua DPRD DKI Jakarta, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan ekosistem media konvergensi di ibu kota.

Rencana pelantikan ini mengemuka dalam pertemuan perdana AMKI DKI Jakarta yang digelar pada 3 Oktober 2024 di Kantor AMKI Pusat, Plaza KAHA, Tebet, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto memimpin sesi perkenalan dan menjelaskan kembali jati diri organisasi yang lahir pada Desember tahun lalu. “AMKI adalah wadah bagi para pemilik media massa, bukan organisasi wartawan,” tegasnya. 

Menurutnya, pemilik media yang bergabung di AMKI harus memiliki visi besar untuk membesarkan medianya hingga mampu bersaing dengan media arus utama.

“Kalau medianya maju, wartawannya otomatis sejahtera. Fokus kita adalah membesarkan medianya dulu,” ujarnya.

Heryanto juga menekankan bahwa posisi tawar (bargaining position) dalam industri media seharusnya dimiliki oleh pemilik media, bukan semata-mata wartawan. Karena itu AMKI hadir untuk memperkuat kekuasaan strategis pemilik media dalam mengambil keputusan bisnis maupun regulasi.

Sebagai langkah strategis, AMKI DKI menargetkan untuk menjadi konstituen resmi Dewan Pers agar memiliki legitimasi dalam memperjuangkan kepentingan para pemilik media konvergensi.

Pertemuan perdana ini menjadi tonggak awal konsolidasi AMKI DKI untuk menyusun struktur organisasi, program kerja, serta persiapan teknis menuju pelantikan besar pada November 2025. Dewi

Aturan Subsidi Bunga Kredit Program Perumahan Terbit, BTN Siap Percepat Penyaluran Pembiayaan

BISNISTODAY.COM, Jakarta– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan siap mendukung pembangunan perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah menanggung subsidi bunga yang dibayarkan kepada penyalur KPP, dalam hal ini BTN sebagai salah satu bank pelaksana. Adapun skema bunga subsidi diberikan kepada dua jenis penerima KPP, yakni sisi penyediaan rumah (supply) dan sisi permintaan rumah (demand).

Di sisi penyediaan rumah, pemerintah menanggung bunga sebesar 5% efektif per tahun. Jangka waktu pemberian subsidi paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

Sedangkan di sisi permintaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga 10% untuk debitur dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta. Sementara itu, debitur dengan plafon kredit Rp100 juta hingga Rp500 juta memperoleh subsidi bunga sebesar 5,5%. Keduanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN sebagai bank yang memiliki mandat di sektor pembiayaan perumahan, serta peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

“Subsidi bunga yang diatur dalam Permenkeu 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/10).

Nixon menjelaskan, Kredit Program Perumahan dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan karena para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5% per tahun.

Dengan kebijakan ini, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin, sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian karena aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya yang lebih murah. Menurut kami, langkah ini menjadi salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap BTN, karena perseroan memperoleh kepastian regulasi dalam mendukung ekspansi bisnisnya. Selain itu, kebijakan subsidi bunga memberikan ruang bagi BTN untuk memperkuat kesehatan keuangannya dalam rangka memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

“Berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan subsidi likuiditas, Kredit Program Perumahan merupakan subsidi selisih bunga. Kebijakan subsidi bunga untuk Kredit Program Perumahan memungkinkan margin usaha menjadi lebih stabil bagi BTN, sehingga perseroan dapat terus berkontribusi pada ketahanan industri perbankan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi nasabah,” tutur Nixon.

Potensi Besar Penyaluran Kredit Program Perumahan

Adapun potensi ekosistem perumahan yang dapat digarap BTN melalui penyaluran Kredit Program Perumahan adalah para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menjadi debitur BTN, baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun kredit lainnya seperti kredit konstruksi untuk developer UMKM.

Pasalnya, kata Nixon, umumnya wiraswasta atau pengusaha UMKM di Indonesia menjalankan bisnisnya dari rumah milik sendiri, sehingga para debitur dan mantan debitur BTN menjadi potensi yang cukup baik untuk penawaran KPP dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

“Dengan menggunakan perhitungan base customer BTN, sekitar 10% dari total penerima KPR sebanyak 5 juta di BTN adalah wirausahawan. Dengan estimasi 10% itu sudah sekitar 500.000 orang. Tapi jika kami dapat menjangkau sekitar 50.000 hingga 100.000 saja sebetulnya sudah bagus. Kami akan menghitung terus potensinya,” papar Nixon.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan bahwa KPP akan memberikan daya dorong bagi pertumbuhan kredit BTN di KPR Subsidi selain adanya KPR FLPP. “Diharapkan program ini akan menambah jumlah akad kredit perumahan BTN pada tahun depan, karena selain ada FLPP, juga ada KPP yang akan menjadi penambah dorongan pertumbuhan,” pungkasnya.

Gelar Human Capital SUMMIT 2025, BTN Hadirkan Menaker RI dan Perkuat Transformasi Talenta

BISNISTODAY.COM, Jakarta– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar BTN Human Capital Summit 2025, forum strategis untuk memperkuat transformasi talenta menuju visi BTN 2029 sebagai “Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia” sekaligus “Home of Indonesia’s Best Talent”.

Acara yang berlangsung di Aula Menara BTN ini dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, Ph.D., jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BTN, serta para pegawai BTN baik secara langsung maupun daring dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi atas langkah BTN dalam membangun ekosistem SDM yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Menaker juga menyoroti pentingnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja yang tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif dan produktif.

“Kita sedang membangun ekosistem hubungan industrial yang harmonis, tapi juga harus produktif dan transformatif. Perusahaan dan serikat pekerja harus berjalan bersama-sama, ibarat dua roda gigi yang saling bersinergi agar berjalan lebih cepat dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” tutur Menaker dalam BTN HC Summit 2025 di Menara BTN, Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut Menaker, industri perlu melihat lebih jauh dari sekadar best practice menjadi future practice, yaitu mempersiapkan SDM untuk menghadapi berbagai kompleksitas di era disrupsi dan digitalisasi, namun tetap berbasis kearifan lokal, yakni semangat gotong-royong untuk kebaikan bersama.

“Human Capital harus melangkah ke pengembangan Human Potential, karena kita seringkali masih undervalue para talenta terutama generasi muda, padahal mereka mempunyai potensi luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan SDM agar memberikan value bagi perusahaan, sekaligus juga menciptakan talenta-talenta muda yang memiliki resilience dan agility,” ujar Menaker.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah berkembang dari sekadar bank penyalur pembiayaan ke sektor perumahan menjadi bank transaksional. Oleh sebab itu, BTN secara konsisten melakukan transformasi menyeluruh, termasuk human capital maupun proses bisnisnya. Langkah transformasi tersebut menuntut BTN untuk melakukan investasi di SDM, yaitu mengkonversi dan upskilling para talentanya yakni BTNers untuk dapat mendukung strategi perusahaan.

“Buat kami, keberhasilan sebuah Bank ditopang dua hal, yaitu memiliki SDM yang handal dan reputasi yang baik. BTN sudah memulai pengembangan digital, mulai dari superapps Bale by BTN hingga mengkonversi Kantor Cabang menjadi BTN Digital Store, sehingga kami pindahkan para SDM yang tadinya di cabang konvensional menjadi talenta yang mendukung digital ataupun sales dan marketing. Sampai hari ini, BTN tidak melakukan lay off dalam konteks transformasi digital,” tutur Nixon.

Dalam forum BTN HC Summit 2025, BTN mengaktivasi delapan program unggulan Human Capital yang menjadi pilar transformasi SDM ke depan. Pertama, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2025–2027 antara manajemen BTN dan Serikat Pekerja (SP) BTN untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan transformatif. “Langkah ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan hak-hak pekerja,” ujar Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo.

Sementara itu, Ketua SP BTN, Rizky Nofriadi mengatakan transformasi SDM yang telah dilakukan BTN merupakan bagian dari upaya perseroan memajukan para BTNers serta menciptakan dunia kerja yang adil dan berdaya saing global. “Transformasi yang telah dihadirkan BTN membuat kita semua lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Kami mengajak semua BTNers menjaga integritas dan meningkatkan produktivitas bersama,” ujarnya.

Program kedua dan ketiga yakni aktivasi Rencana Jangka Panjang Human Capital BTN 2025-2029 dan Corporate Culture BTN 2025-2029. Eko Waluyo mengatakan, kedua program tersebut akan membantu BTN dalam transformasi HC dalam lima tahun ke depan dan memperkuat nilai-nilai budaya perseroan, yaitu Be The oNe: 3Ps (Productive, Prominent & Prosperous) talent with global mindset.

Program keempat yaitu Expert Talks yang menghadirkan perspektif praktisi dan akademisi mengenai tren masa depan human capital. Para pembicara talk show yakni Wiwik Wahyuni selaku Senior Director Human Capital Danantara Asset Management, Lanny Wijaya selaku Head of Government and Public Policy LinkedIn, Sunaryo Gunawan selaku Managing Director & Partner BCG, dan Marissa Anita selaku Learning Influencer.

Sedangkan program-program lainnya yaitu Learning Culture Festival (LCF) yang mendorong budaya belajar digital sebagai gaya kerja baru, Human Capital ServEase yang merupakan sarana komunikasi dua arah antara pegawai dengan HC, Human Capital System Information yang menjadi bagian dari digitalisasi proses pengelolaan HC yang lebih data-driven, terintegrasi, dan efisien, serta Talent Acceleration Program (TAP) Batch 3 yang dirancang untuk mempercepat pengembangan talenta unggul melalui layanan digital yang terintegrasi.

“Harapan kami, pelaksanaan BTN HC Summit 2025 yang dihadiri oleh 260 peserta secara onsite dan para Change Agent BTNers di seluruh Indonesia melalui daring akan memberikan manfaat tidak hanya untuk korporasi tetapi juga para stakeholders,” ujar Eko.

Luncurkan Identitas Baru, Bank Syariah Nasional Siap Gebrak Industri Syariah Indonesia

BISNISTODAY.COM, Jakarta – Setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025), resmi meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah yang akan menjadi motor penggerak masa depan industri keuangan syariah di Indonesia.

Seperti diketahui, BSN lahir dari hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berhasil mengakuisisi Bank Victoria Syariah.

“Sebagaimana kita ketahui, BTN telah menyelesaikan akuisisi Bank Victoria Syariah pada tanggal 5 Juni 2025. Sebagai bagian aksi korporasi pelaksanaan spin off yang secara resmi hari ini berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN),” kata Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, dalam acara peluncuran nama dan logo baru BSN, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Adapun nama dan logo baru BSN memiliki filosofi mendalam yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah korporasinya ke depan.

“Nama ‘Bank Syariah Nasional’, mengandung visi besar untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata ‘Nasional’ menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas,” ungkap Alex.

Sedangkan identitas “Syariah”, lanjut Alex, adalah janji untuk menjalankan prinsip-prinsip Syariah dengan integritas dan profesionalisme. “Ini bukan sekadar label, tetapi harus menjadi budaya kerja dan panduan keputusan bisnis setiap insan BSN,” katanya.

Alex menjelaskan bahwa pemilihan logo BSN sendiri mengadopsi desain dari korporat BTN, dengan konstruksi berani dan dinamis.

“Logo BSN ini mewakili semangat modernisasi, inovasi, dan relevansi dengan perkembangan zaman. Penggunaan huruf kecil melambangkan sikap humble/rendah hati, ramah, dan mudah didekati,” ujarnya.

Sementara, simbol Bintang dengan lima sudut melambangkan Keadilan, Keberkahan, Keberagaman, Keberlanjutan, dan Kebaruan. Bintang juga menjadi simbol profesionalisme dan integritas dalam menjalankan prinsip syariah.

“Dengan demikian BSN hadir untuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi nasabah dalam perjalanan hidup mereka. Ini adalah janji Bank kepada Masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama,” imbuhnya.

Menurut Alex, perubahan nama dan logo BSN merupakan awal dari sebuah perjalanan baru perseroan dalam mencapai visi menjadi mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah.

“Perjalanan ini baru kita mulai. Kehadiran Bank Syariah Nasional bukan hanya untuk  memenuhi kewajiban regulasi, tetapi memiliki amanah besar dalam memperluas akses layanan keuangan syariah, mendukung pembangunan nasional serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.