Dorong BTN Solusi Ke Mitra Strategis

Bisnistoday.com, Jakarta- Untuk meningkatkan penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan ekspansi kredit khususnya dari nasabah institusi,  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kemitraan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Kemitraan tersebut diresmikan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS)  mengenai Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Kepada Pegawai di Kementerian PUPR.

Pada acara yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Sekretaris Jenderal  Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah tersebut, Bank BTN dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk menyediakan fasilitas layanan perbankan diantaranya, fasilitas pengelolaan Rekening Satuan Kerja secara tunai dan non tunai,  fasilitas Tabungan untuk penerimaan pembayaran Belanja Pegawai, meliputi Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Batara Payroll, Tabungan e’BATARAPOS  dan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer diantaranya  fasilitas kepemilikan hunian (baik kredit konvensional ataupun pembiayaan syariah), Kredit Bangun Rumah serta Program BTN Solusi bagi Pegawai.

“Dengan penandatangann PKS BTN Solusi ini, diharapkan Bank BTN dapat memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PUPR RI melalui Pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan Bank BTN baik dalam bentuk konvensional dan/atau syariah yang dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk institusi namun juga seluruh pegawai di lingkungan Kementrian PUPR RI,” kata Direktur Utama, Haru Koesmahargyo saat menyampaikan sambutan di acara penandatangan PKS di Jakarta, akhir pekan lalu.

Haru menjelaskan, Bank BTN sebagai mitra Kementerian PUPR dalam mengawal Program Sejuta Rumah telah merilis beragam inovasi yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat mendapatkan hunian yang sehat, layak dan terjangkau di seluruh pelosok negeri ini. 

Haru menegaskan Bank BTN berupaya membangun “housing ecosystem” yang diharapkan dapat menjadi “one stop housing solution” bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Inovasi digital yang telah dikembangkan saat ini antara lain BTN Properti yang hingga saat ini telah diakses oleh 17,4 juta pengunjung, kemudian “BTN Properti for Developer” yang dapat oleh para developer dalam menjaga ketersediaan properti yang dimiliki dan sebagai alat pemasaran atas properti yang dimiliki dan hingga saat ini telah terdaftar sebanyak lebih dari 7.000 developer.

Yang terbaru, lanjut Haru, adalah “BTN Smart Residence” yang dapat digunakan sebagai platform layanan after sales housing yang memberikan kemudahan bagi pemilik hunian untuk bertransaksi terkait pembayaran kewajiban iuran hunian yang hingga saat ini telah terdaftar sebanyak lebih dari 4.000 pengguna.

“Bank BTN juga melakukan pengembangan mobile banking yang diharapkan menjadi sebuah “super apps” yang dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat bertransaksi di Bank BTN,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal  Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan yang sudah terjalin lama antara Bank BTN dengan Kementerian PUPR dan peran Bank BTN terhadap sektor properti nasional.

“Berbagai program kepemilikan hunian ditawarkan oleh pihak perbankan. Namun keberagaman produk hunian ini menuntut para generasi muda untuk berpikir lebih selektif dalam memilih siapa partner yang tepat dalam mewujudkan impian memiliki hunian yang sesuai dengan kemampuan dan adanya rasa keamanan serta kemudahan dalam proses kepemilikannya, Bank BTN adalah salah satu Bank yang berpengalaman dalam pelayanan kepemilikan hunian bagi masyarakat, menjawab tantangan generasi muda melalui program pemilikan rumah yang mudah, aman dan fleksibel dalam proses pemilikannya,” katanya.

Zainal menilai Bank BTN bukan merupakan patner baru bagi Kementerian PUPR dalam pengelolaan keuangan APBN, hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan dan kerjasama pengelolaan keuangan dengan Kementerian PUPR, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan yang diberikan oleh  Bank BTN sampai saat ini telah dapat menjawab kebutuhan para Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PUPR.

“Terima kasih kepada PT. Bank Tabungan Negara karena telah menjadi mitra setia dalam pengelolaan APBN PUPR serta pelayanan kepada para pegawai Kementerian PUPR,” tutupnya.

Transformasi BUMN Dorong Penguatan Digital Mortgage Ecosystem Bank BTN

Bisnistoday.com, Jakarta-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama tiga tahun ini telah berhasil melakukan transformasi terhadap perusahaan-perusahaan plat merah sehingga segi kinerja keuangan maupun produktivitas kerja meningkat. Peran BUMN dibawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir juga diakui sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam pembukaan State Owned Enterprises (SOE) International Conference 2022 pada awal pekan ini mengatakan, sejak tahun 2019 pihaknya telah melakukan transformasi BUMN secara terintegrasi yang hingga saat ini hasilnya telah mencapai 80%. Diharapkan dalam satu setengah tahun kedepan transformasi BUMN bisa mencapai 100%. “Kerja keras BUMN dalam melakukan transformasi selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan,” ungkap Erick.

Dari sisi kinerja BUMN, transformasi yang dilakukan telah meningkatkan pendapatan BUMN dari tahun 2020-2021 menjadi Rp2.295 triliun, naik sebesar 18,8%. Sedangkan laba konsolidasi melonjak 838% dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp124,7 triliun pada 2021. Total aset BUMN mencapai Rp8.978 triliun pada akhir 2021, setara dengan 53% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Erick menjelaskan, hasil transformasi BUMN, menunjukkan berbagai kebijakan yang dirumuskan dan upaya yang dilakukan sudah berada pada arah yang tepat. Keberlanjutan transformasi sangat penting bagi BUMN untuk menjalankan perannya sebagai pencipta nilai dan agen pembangunan (agent of development) secara lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat.

“Konferensi ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah Indonesia untuk menginformasikan kepada masyarakat internasional tentang transformasi BUMN yang dilakukan dan menjelaskan pentingnya BUMN kepada masyarakat Indonesia,” paparnya.

Keberhasilan transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN berdampak positif pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Dari sisi kinerja, pelayanan dan sumber daya manusia (SDM), Bank BTN terus menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun belakangan.

Berbagai kerja sama telah dilakukan Bank BTN dengan BUMN lainnya seperti pembangunan rumah milenial dengan  konsep hunian Transit Oriented Development (TOD) yang bersinergi dengan Perumnas, BUMN Karya serta PT KAI. Dengan transformasi dan sinergi yang dilakukan, Bank BTN berhasil meningkatkan kinerjanya.

Laba bersih Bank BTN terus mengalami kenaikan secara signifikan dari Rp209 miliar pada 2019, melonjak menjadi Rp1,6 triliun pada 2020, kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi Rp2,37 triliun. Sementara dari sisi aset jika pada 2019 baru sekitar Rp311 triliun, pada tahun 2020 naik menjadi Rp361 triliun dan pada 2021 melonjak menjadi Rp371 triliun. Hingga akhir September 2022 aset Bank Fokus Perumahan ini naik lagi menjadi Rp381 triliun.

Transformasi yang dilakukan Bank BTN mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional. Euromoney pada pertengahan Juli 2022 lalu menetapkan Bank BTN sebagai Best Asia’s Transformation Bank Tahun 2022 dalam ajang Euromoney Awards of Excellence 2022.

Euromoney menilai Bank BTN telah menjalani transformasinya dengan baik dan fokus pada perluasan bisnis berbasis ekosistem perumahan. Beberapa langkah transformasi yang dijalani Bank BTN telah menunjukkan hasil, di antaranya produk Tabungan BTN Investa dan Tabungan BTN Bisnis yang baru diluncurkan dapat membantu mengurangi biaya dana mahal. Selain itu, sebut Euromoney, model operasional kantor cabang telah diubah untuk lebih berorientasi pada peningkatan jumlah simpanan dan fokus pada emerging affluent, dan hal tersebut sudah terlihat pada peningkatan rekening giro dan tabungan, yang tumbuh (dari basis rendah) sebesar 21,5% secara tahunan.

Euromoney menambahkan, kemitraan strategis terus dibangun BTN dengan berbagai lembaga/instansi atau perusahaan lain dalam rantai bisnis real estat dan untuk menjangkau segmen millenial. Selain hal tersebut, proses digitalisasi berkembang pesat, dengan akuisisi seluler naik 55% (yoy) pada 2021, dan volume transaksi 73% (yoy). Menurut Euromoney, Bank BTN pada posisi yang tepat untuk menjadi mitra Pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan. Euromoney mengapresiasi Bank BTN yang telah mencanangkan program transformasi dengan visi menjadi Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025.

Euromoney menggarisbawahi beberapa langkah transformasi yang dijalani Bank BTN telah menunjukkan hasil, diantaranya produk Tabungan BTN Investa dan Tabungan BTN Bisnis yang baru diluncurkan dapat membantu mengurangi biaya dana mahal. Selain itu, sebut Euromoney, model operasional kantor cabang telah diubah untuk lebih berorientasi pada peningkatan jumlah simpanan dan fokus pada emerging affluent, dan hal tersebut sudah terlihat pada peningkatan rekening giro dan tabungan, yang tumbuh (dari basis rendah) sebesar 21,5% secara tahunan.

Euromoney menambahkan, kemitraan strategis terus dibangun BTN dengan berbagai lembaga/instansi atau perusahaan lain dalam rantai bisnis real estat dan untuk menjangkau segmen millenial. Selain hal tersebut, proses digitalisasi berkembang pesat, dengan akuisisi seluler naik 55% (yoy) pada 2021, dan volume transaksi 73% (yoy).

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan, keberhasilan transformasi perseroan tidak terlepas dari arahan yang dilakukan Kementerian BUMN untuk selalu meningkatkan kinerja dan proses bisnis dengan memperhatikan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). “Peran Kementerian BUMN sangat besar dalam mendorong kemajuan BUMN termasuk Bank BTN yang fokus dalam pembiayaan rumah rakyat,” tegasnya.

Menurut Haru, transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN membuat Bank BTN terus memberikan pelayanan terbaik untuk menjadi Bank Fokus Perumahan di Indonesia. Untuk menunjang hal tersebut, saat ini Bank BTN telah mengembangkan Digital Mortgage Ecosystem dengan membangun Super Apps dalam bidang perumahan.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan. Digital Mortgage Ecosystem Bank BTN  siap mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Dalam aspek living, BTN akan membantu masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan menyediakan marketplace untuk pembelian elektronik, bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Ada juga aplikasi pembayaran berbagai transaksi digital dengan kelengkapan virtual account dan QRIS. BTN sudah mengembangkan Aplikasi BTN Mobile dan juga BTN Smart Residence.

Sedangkan aspek renting atau penyewaan, perseroan membantu developer dalam mengetahui ketersediaan unit disewakan dan mempermudah konsumen dalam mencari rumah disewakan.  Sementara pada aspek pembelian, BTN membantu konsumen dalam pencarian rumah baru maupun bekas, simulasi kredit, pengajuan kredit secara online, monitoring status dan melihat fisik rumah secara online melalui 4D tour service. Untuk aspek pembelian, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi rumah murah BTN, BTN Properti, Pin Home dan Lamudi.  Di sisi aspek penjualan, dengan aplikasi BTN For Developer, perseroan membantu developer dalam mengembangkan proyek perumahan, manajemen stok, sekaligus memantau proses kemajuan KPR.

Aplikasi BTN Properti, telah dikunjungi oleh sekitar 17,4 juta pengunjung dengan jumlah member sebanyak 226.683. Sedangkan untuk BTN Properti for Developer telah memiliki anggota  sekitar 5.085 Developer dengan jumlah 7.087 proyek perumahan dan 766.201 unit rumah yang tersedia. Sementara aplikasi BTN Smart Residence telah digunakan oleh sekitar 4.164 orang.

Bank BTN merupakan salah satu BUMN yang ikut menyukseskan perhelatan SOE International Conference 2022 di Bali. SOE International Conference mengangkat topik-topik strategis yang mendukung fokus pemerintah dalam perhelatan G20 2022, yaitu Digitalisasi, Transisi Energi, Inklusi Keuangan, dan Transformasi Kesehatan. Rangkaian SOE International Conference telah dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari negara-negara anggota G20, di antaranya AS, Inggris, India, Australia, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, dan Rusia, serta perwakilan negara non-G20, antara lain Spanyol, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Belanda.

Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni “Recover Together, Recover Stronger”, melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Adapun manfaat G20 yang akan digelar pada bulan November 2022 di Bali antara lain membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Perkuat Sistem Digital Dengan Amazon Aurora, SiCepat Ekspres Hemat Biaya Hingga 30%

 Bisnistoday.com, Dalam meningkatkan kualitas mutu dan layanan pengiriman, SiCepat Ekspres terus berupaya berinovasi khususnya dalam penggunaan fitur-fitur teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi operasional perusahaan maupun customer. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh SiCepat Ekspres dalam memperkuat sistem digital adalah penggunaan teknologi database milik Amazon Web Services (AWS) yaitu Aurora.

Amazon Aurora merupakan database relasional yang kompatibel dengan MySQL dan PostgreSQL yang dibuat untuk cloud. Teknologi ini menggabungkan performa dan ketersediaan database umum perusahaan dengan database open source yang sederhana. Dengan database yang terus berkembang dari waktu ke waktu, SiCepat Ekspres

membutuhkan teknologi Amazon Aurora untuk menampung data dengan kapasitas besar, performa cepat, dan memberikan user experience yang memuaskan kepada para customer.

Reynaldi Oeoen, Chief Technology Officer SiCepat Ekspres mengatakan bahwa SiCepat telah mengimplementasikan strategi digital untuk seluruh aktivitas operasional sejak pertama kali berdiri melalui teknologi cloud.

“Penggunaan Amazon Aurora saat ini merupakan langkah strategis kami dalam beralih dari sistem konvensional agar dapat terus mendukung skala operasional bisnis SiCepat yang terus bertumbuh,” ujar Reynaldi.

Teknologi cloud dari Amazon Aurora turut memberikan kemudahan dalam sistem operasional SiCepat Ekspres, di antaranya mempercepat proses penerbitan nomor resi serta penggunaan aplikasi kurir SiGesit, seperti SiCepat TMS (Transportation Management System) dan SiCepat POD (Proof of Delivery).

Reynaldi juga menjelaskan, “Penggunaan Amazon Aurora memberikan dampak positif bagi perusahaan tidak hanya dari sisi peningkatan performa, tetapi juga membantu SiCepat dalam mengatasi masalah replikasi, serta menghemat biaya untuk database hingga 30 persen.”

Atas keberhasilan tersebut, SiCepat Ekspres diundang sebagai pembicara dalam acara Amazon Web Services – Cloud Day Indonesia yang diselenggarakan pada 01 September 2022 di Grand Ballroom Ritz Carlton Hotel Pacific Place, Jakarta.

Sementara itu, The Kim Hai selaku Chief Executive Officer SiCepat Ekspres menjelaskan bahwa penggunaan teknologi cloud Amazon Aurora yang diimplementasikan dalam aplikasi SiCepat Superapp dapat memudahkan customer dalam mengakses seluruh layanan yang ditawarkan SiCepat.

“Sejalan dengan tagline kami ‘Ketika Semua Jadi Mudah’, inovasi yang dihadirkan SiCepat kepada para customer sebagai benefit dari penggunaan sistem Amazon Aurora dapat memberikan kenyamanan dalam mengakses berbagai fitur, di antaranya tracking paket, cek resi dan ongkos kirim (ongkir), layanan pick up, memantau status order, hingga mencari gerai terdekat untuk mengirim paket baik melalui website resmi sicepat.com maupun aplikasi SiCepat Superapp,” pungkas The Kim Hai.

Giliran Pedagang Pasar Dapat Hunian Layak Berkat Bank BTN

Bisnistoday.com, Jakarta- PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk (BTN) berkolorasi dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) siap memfasilitasi pembiayaan hunian yang layak  bagi para pedagang pasar tradisional. Penyedian hunian yang  layak bagi pedagang pasar tersebut akan dibiayai Bank BTN melalui skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN terus mendorong kesejahteraan pedagang pasar tradisional melalui hunian yang sehat, layak dan terjangkau. “Sebagai Bank BUMN yang fokus pada perumahan, BTN mengajak IKAPPI untuk dapat berkolaborasi menyelesaikan permasalahan perumahan di Indonesia sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang sehat, layak dan terjangkau untuk menjadi tempat membangun kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya di sela kegiatan Rakernas IKAPPI di Jakarta, Kamis (20/10).

Haru menjelaskan, Bank BTN dengan IKAPPI sebelumnya telah berkolaborasi

dalam penyelenggaraan program Grebek Pasar. Melalui program ini, Bank BTN ingin membuka kesempatan bagi para pedagang pasar (pekerja informal) untuk dapat memiliki hunian yang layak, sehat dan terjangkau  dengan skema fasilitas KPR BP2BT yang merupakan program KPR bersubsidi uang muka dari pemerintah berbasis tabungan.

“Sosialisasi program-program perumahan bersama IKAPPI sudah kita lakukan di beberapa tempat diantaranya Sumatera Selatan dan Jawa Barat dan akan terus bergulir ke wilayah lainnya. Harapan kami dengan sosialisasi ini seluruh pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah dengan beberapa program-program stimulus yang diberikan oleh pemerintah,” terangnya.

Selain program pembiayaan sektor perumahan, lanjut Haru, Bank BTN juga memberikan pembiayaan kredit modal kerja kepada para pedagang serta menyalurkan kredit usaha rakyat dan layanan-layanan pembiayaan lainnya.

“Kami ingin agar seluruh pedagang pasar dapat mengenal perbankan sebagai tempat menabung, sehingga hasil usahanya dapat disisihkan agar dapat disimpan melalui Bank BTN,” tuturnya.

Haru berharap IKAPPI dan Bank BTN ke depan dapat meningkatkan kolaborasi penyediaan perumahan bagi pedagang pasar, sehingga melalui upaya ini dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Rumah merupakan kebutuhan mendasar yang merupakan permulaan dari pengembangan karakter. Dengan rumah yang dimiliki akan menjadi permulaan dalam membina keluarga yang bahagia serta menjadi tempat melihat tumbuh kembangnya anak-anak yang kelak dapat menjadi generasi penerus bangsa,” kata Haru.

Sementara itu Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri mengungkapkan, sebagian besar para pedagang pasar tradisional di Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta orang belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, kolaborasi IKAPPI dengan Bank BTN ini diharapkan bisa mempermudah akses pedagang pasar tradisional memiliki hunian yang layak.

“Kami sangat mendukung program dari Bank BTN dan Kementerian PUPR yang bagus ini agar para pedagang pasar di seluruh Indonesia bisa sejahtera dan memiliki rumah sendiri. Karena saat ini masih banyak yang kontrak rumah untuk menjadi tempat tinggal,” jelasnya.

Menurut Mansuri, daripada para pedagang pasar membayar kontrak rumah, lebih baik uang tersebut digunakan untuk mencicil rumah yang akan menjadi miliknya sendiri. “Kami bersama Bank BTN akan melakukan sosialisasi ke pasar-pasar di daerah-daerah agar para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas KPR Subsidi ini,” pungkasnya.

Dukung Kenyamanan Interaksi Digital, ISACA Indonesia Sukses Gelar GRACS 2022

Bisnistoday- ISACA Indonesia Chapter sukses menggelar acara GRACS 2022 yang diselenggarakan secara hybrid di Ballroom Hotel Sultan Jakarta dan secara online menggunakan aplikasi Zoom Webinar pada 12-13 Oktober 2022 dengan total lebih dari 600 peserta  dan menghadirkan lebih dari 20 pembicara praktisi dari berbagai industri. 
Sebelumnya, GRACS dilaksanakan pada tahun 2018 di hotel Hilton Bandung, dan pada tahun 2020 dilakukan secara online karena pandemi Covid-19.
Mengusung tema “Digital Trust: Recover with Confidence and Integrity”, GRACS 2022 dihadirkan sebagai bagian dari upaya bersama antara ISACA Indonesia dengan segenap stakeholder terkait untuk bahu membahu dalam meningkatkan pemahaman bersama tentang pentingnya Digital Trust.
GRACS 2022 dibuka oleh Mira Tayyiba (Sekertaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika),  Maimirza (Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK),  Sophia Isabella Wattimena (Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan), David Samuelson (CEO ISACA) dan Syahraki Syahrir (Presiden ISACA Indonesia Chapter).
“Ekosistem digital kita ini butuh support dari semua pihak baik itu regulator, para industri, lalu dari para penyedia layanan untuk bisa sama-sama membangun trust ini supaya kita punya ekosistem yang baik yang bisa memberikan jaminan kenyamanan untuk orang bisa bertransaksi dan berinteraksi digital lebih jauh” ujar Syahraki Syahrir dalam keterangan persnya Jakarta, 20/10/22.
GRACS 2022 juga diisi dan didukung oleh berbagai narasumber seperti Indra Utoyo (CEO Allo Bank), Fabian Wong (Global Managing Partner Cyclone Robotics), Eddy Then (Regional Director Diligent), Herfini Haryono (Country Director TigerGraph Indonesia), Neneng Goenadi (Country Managing Director GRAB), Betty Purwandari, S.Kom., M.Sc., Ph.D (Koordinator Program Studi Magister Teknologi Informasi Fasilkom UI), Wahyu Dhyatmika (CEO Tempo Digital), Onno W. Purbo (Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan), Prof. Richardus Eko Indrajit (Rektor Universitas Pradita), Prof. Dr. Ir. Suhono Supangkat (Director Smart Cities and Communities Innovation Center ITB), Pungki Arianto (IT GRC Senior Consultant Proxsis), Satriyo Wibowo (General Secretary ICSF), Novel Ariyadi (Associate Director of Cyber Security BDO), Satya Rinaldi (Co Founder & Chief Strategist Veda Praxis), Rusdi Rachim (Vice President ISC2 Jakarta Chapter), Syahraki Syahrir (President ISACA Indonesia), Harun Al Rasyid (Ketua Komite GRACS 2022 yang juga merupakan Vice President ISACA Indonesia) dan lainnya. 
Disebutkan, sebagai bentuk kolaborasi antara ISACA Indonesia dengan organisasi profesional lainnya, acara GRACS 2022 ini juga didukung oleh berbagai pihak antara lain BSSN, Fordigi, IAIB, Aftech, AISINDO, BPMA, Project Management Institute dan ISACA Student Group (ISG).  
Serta didukung oleh berbagai sponsor dari perusahaan yang membantu dalam peningkatan kapabilitas fungsi governance, risk management, assurance dan cybersecurity antara lain Diligent, Cyclone Robotics, PLN, Pusilkom UI, BDO, Veda Praxis, Proxsis, Transforma dan TigerGraph. 
Harun Al Rasyid selaku ketua GRACS 2022 dalam closing statement-nya juga mengajak para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung tercapainya co-creation of value (penciptaan manfaat bersama) dimana setiap pihak menjalankan perannya secara akuntabel untuk membangun ekosistem digital yang trustworthy (terpercaya) sehingga manfaat yang diharapkan semua pihak dapat tercapai.  
Dengan acara ini, ISACA Indonesia menyatakan siap berkontribusi bagi Indonesia untuk mendukung para professional di bidang IT GRC dan Cybersecurity dalam membangun awareness dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri melalui berbagai program sertifikasi kompetensi dan menerbitkan framework yang dapat menjadi acuan dalam penerapan governance dan management yang baik guna mewujudkan Digital Trust di Indonesia. Dewi

Tak Puas dengan Pencabutan SK, Komisioner LMKN Jilid 2 Nyatakan Gugatannya

Bisnistoday- Pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berperan penting dalam mengurus royalti dan hak cipta, ternyata menyisakan kekecewaan pada pihak Komisioner LMKN periode 2019 – 2024. Mereka yang bergabung dalam Komisioner LMKN Jilid 2, menyatakan ketidakpuasannya karena tidak adanya pemanggilan maupun penjelasan atas pencabutan SK mereka.
Salah seorang yang tergabung dalam Komisioner LMKN Jilid 2, Marulam Juniasi Hutauruk menyatakan menggugat SK Pengangkatan Komisioner yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM) pada tanggal 3 Juni 2022 yang berisikan pengangkatan Komisioner LMKN 2022 – 2025 dan mencabut SK Komisioner LMKN 2019-2024 (SK Nomor M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019).
“Menteri ini melanggar hukum prosedural dan juga hukum materiil yang seharusnya tidak boleh ia langgar. Cara-cara yang tidak mengindahkan hukum adalah bentuk kesewenang-wenangan. Kami sebagai praktisi hukum tentu punya beban moral untuk meluruskan hukum dan menguji keputusan seorang Menteri Hukum dan HAM ini apakah telah sesuai dengan hukum atau malah melanggar? Jangan membuat eksperimen yang tidak perlu  mengenai collection royalti public performance, padahal kita tahu adanya conflict of interest yang pasti akan terjadi bila LMK-LMK tidak dapat mempertanggungjawabkan hitungan distribusi royaltinya kepada si Pemilik Hak, kan?” kata Marulam J Hutauruk, dalam keterangan persnya Selasa (18/10/2022).
Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia (KLaSIKA) yang terdiri dari Advokat Sabar Simamora, SH., Fredrik J. Pinakunary, SE.,SH, Iwan Sunaryoso, SH., Wide Afriandy, SH., dan Arman Priyo Prasojo, SH., MH, sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh pihak Komisioner LMKN Jilid 2, menyatakan Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat tata usaha negara dituntut bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan Objek Sengketa tersebut, berupa pemberhentian Komisioner LMKN Jilid 2 tanpa penjelasan dan jauh dari kata cermat.
“Dengan masih berlakunya SK Pengangkatan Komisioner LMKN Jilid 2, seharusnya Menteri Hukum dan HAM tidak bertindak ceroboh, tindakan mana terlanjur terjadi. Damage already done! Reputasi Komisioner LMKN Jilid 2 terlanjur rusak karena dipecat tanpa diadili oleh Kementerian yang seharusnya mengedepankan hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi Komisioner LMKN Jilid 2,” kata Tim Kuasa Hukum. Dewi

Patut Disimak! Lima Manfaat Presidensi G20 Indonesia bagi Para Pemimpin Daerah

Bisnistoday.com, Jakarta – Para pemimpin daerah memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia 2022 guna mengembangkan pariwisata, membuka kesempatan kerjasama dalam bidang perdagangan, hingga menggalang kerja sama soal isu-isu perkotaan.

Terdapat lima isu yang bisa diusung oleh para pemimpin daerah terkait penyelenggaraan KTT G20 seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam Jumpa Pers G20 updates secara virtual melalui aplikasi zoom, Selasa (18/10/2022) di Jakarta, bertajuk “Merayakan Kepemimpinan Indonesia di G20.

Pertama terkait masalah pariwisata, daerah-daerah harus berbenah jelang KTT G20 untuk lebih mengenalkan destinasi-destinasi unggulannya.

“Untuk mengenalkan destinasi pariwisata, 500 kota kabupaten harus berbenah, bersiap-siap untuk mendapatkan efek-efek limpahan dari pertemuan ini,” kata Bima yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kedua, ajang penyelenggaraan KTT di Bali juga membuka kesempatan kerja sama perdagangan antar daerah ketika mereka bertemu dalam pertemuan-pertemuan terkait G20.

Selanjutnya, G20 memberikan banyak manfaat terkait isu perkotaan, membuka kerja sama yang lebih intens tentang isu perkotaan, isu transportasi, isu lingkungan hidup, isu climate change, isu SDGs.

Keempat, membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang sangat strategis di bidang perdamaian dunia.

“Ini mendorong peran kita dalam perdamaian dunia, tidak hanya di tingkat pemerintah, tapi juga sebagai warga negara,” ungkapnya.

Kelima, isu kepemimpinan muda, di mana G20 bisa dimanfaatkan oleh kelompok muda melalui berbagai macam kegiatan. Terlebih Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi bersama kota-kota lain di dunia.

“Kepemimpinan formal bermunculan seperti wali kota muda, bupati muda, maupun anak-anak muda, pemimpin komunitas yang memimpin secara informal,” lanjut Bima.

Dalam forum APEKSI, kata Bima, spirit kepemimpinan Indonesia dalam G20 terus digaungkan di berbagai kegiatan asosiasi, termasuk misalnya telah menggelar acara untuk kepemimpinan muda di Bandung, Bogor, Padang dan selanjutnya menyusul di Solo pada 28 Oktober nanti. Sementara dalam isu perkotaan, APEKSI banyak mengelaborasi isu konsolidasi perkotaan termasuk implementasi pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

“Pemerintah kota melalui APEKSI ini menyelenggarakan pemeringkatan atau indeks dari SGDs,” jelas Bima.

Melalui pemeringkatan ini, capaian SDGS dari masing-masing kota bisa diketahui. Sedangkan untuk menjawab isu pariwisata dan perdagangan, APEKSI melakukan promosi mengenai potensi kedua bidang di berbagai forum regional dan global, dengan membawa bendera kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun 2022. 

Menurut Bima, masing-masing isu telah memiliki forum sehingga mempermudah koordinasi, promosi, dan komunikasi. Misalnya di Solo dihelat  smart city forum dan di Singkawang Kalimantan Barat diselenggarakan forum untuk membahas infrastruktur ibu kota baru.

Selanjut Bima berharap APEKSI bisa menjadi penghubung di tingkat nasional dalam G20, untuk kemudian mampu menurunkan kelima isu di atas kepada para kepala daerah atau pemerintah kota.

“Isu apa saja ini yang saat ini yang menjadi fokus bisa kemudian teman-teman walikota mengartikulasi di daerah masing-masing dengan spirit yang sama, jadi key word-nya, kata kuncinya adalah harus ada orang-orang yang menjembatani, memberikan update isu-isu di tingkat G20 untuk diturunkan ke informasinya ke perkotaan.”

Bima Arya mengajak semua Bupati dan Wali Kota untuk menjemput bola mengambil peran di G20 sehingga daerah bisa memaksimalkan manfaat atas kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun ini.

RUPSLB Bank BTN Menyetujui Penerbitan Saham Baru

Bisnistoday.com, Jakarta– Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerbitkan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10) menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham. Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” jelas Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers RUPSLB Bank BTN di Jakarta, Selasa (18/10)

Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.

“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” tegas Haru.

Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.

“Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya.

Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta  unit sampai dengan tahun 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerjasama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial.

Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.

Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut dia, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana rights issue ini, perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai Bank Terbesar ke-5  di Indonesia dari sisi Aset. Adapun proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 (lima) tahun, ROE  di atas 16% dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.

“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” papar Haru.

Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 90%  bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan  juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. “Rights issue akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak,” katanya.

Terkait tanggal pelaksanaan rights issue, seperti cum date, ex date dan periode perdagangan rights akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK. “Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” pungkas Haru.

ISACA Dorong Pembangunan Ekosistem Digital di Indonesia Lebih Baik Lagi

Bisnistoday – ISACA, organisasi internasional profesi IT kembali menggelar Governance, Risk Management, Assurance, and Cyber Security (GRACS) Summit 2022 secara hybrid di Jakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2022. Sebelumnya di tahun 2020 summit dilaksanakan secara online karena pandemi. 
Mengusung tema “Digital Trust – Recover with Confidence and Integrity”, yang dianggap selaras dengan dinamika dan berbagai tantangan yang saat ini dihadapi kalangan industry seiring dengan fase recovery post Pandemic era. 
Pandemi covid-19 memaksa perusahaan untuk mempercepat proses transformasi digital yang dalam pelaksanaannya membuka peluang munculnya new vulnerability apabila tidak terkelola dengan baik. 
Harun Al Rasyid selaku Vice President ISACA Indonesia mengatakan, dengan adanya GRACS Summit 2022 tahun ini, ISACA berharap seluruh pihak kini bisa sama-sama membangun ekosistem digital yang lebih baik ke depannya, lebih memperhatikan aspek-aspek tata kelola teknologi dan informasi secara lebih komprehensif.
“Kita berharap dengan punya kesadaran bersama ini kita bisa membangun digital ekosistem yang lebih baik lagi. Untuk bisa mencegah kebocoran data, bisa mencegah adanya hoaks dan juga penipuan yang berbasis teknologi atau elektronik,” ujar Harun Al Rasyid. 
Lebih lanjut Harun menambahkan bahwa kemajuan teknologi di Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara lainnya. Teknologi kini menjadi suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sayangnya kesadaran masyarakat akan teknologi digital ini masih kurang. 
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama tidak hanya pemerintah saja melainkan semua pihak karena membangun kesadaran masyarakat butuh waktu terus menerus. Kesadaran masyarakat perkotaan akan kemajuan teknologi pasti berbeda dengan mereka yang ada di daerah terpencil,” imbuh Harun. 
Lebih lanjut, Syahraki Syahrir selaku Presiden ISACA Indonesia memaparkan bahwa pada GRACS Summit 2022 hari ini telah dihadiri oleh 210 peserta yang hadir secara offline sementara, peserta yang hadir secara online berjumlah lebih dari 270 peserta.
“Pada hari ini peserta yang datang secara offline itu sekitar 210, lalu untuk yang online tadi sudah lebih dari 270 ya,” ungkapnya.
“Tujuan kita itu sebetulnya kita sama sama mau menggandeng semua stakeholders ya untuk bisa membangun digital trust itu di dalam ekosistem yang terpercaya,” imbuhnya.
Syahraki juga mengatakan, ekosistem digital kini butuh dukungan dari segala pihak. Dengan demikian, bersama-sama Indonesia pun bisa membangun kepercayaan agar memiliki ekosistem yang baik dan bisa memberikan jaminan kenyamanan kepada masyarakat.
Ekosistem digital kita ini butuh support dari semua pihak baik itu regulators, para industri, lalu dari para penyedia layanan untuk bisa sama sama membangun trust ini supaya kita punya ekosistem yang baik yang bisa memberikan jaminan kenyamanan untuk orang untuk bisa berinteraksi dan bertransaksi lebih jauh,” ujarnya.
Sedangkan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, PPATK menemukan, tindak pidana yang masuk dalam kategori berisiko tinggi yakni korupsi, narkotika, masalah perpajakan, pertanahan, perutangan, dan penipuan.”Terkait penipuan siber, kami sudah melakukan penilaian sektoral terkait industri tertentu. Jadi masing-masing industri wajib menyampaikan laporan, baik penyedia jasa keuangan, barang dan jasa, termasuk profesi,” jelas dia.
Berdasarkan tipologi atau modus penipuan kejahatan ekonomi yang pertama adalah penggunaan identitas palsu. Kedua, modus yang kerap ditemukan adalah penggunaan nama orang lain sebagai pengalihan oleh pelaku. Dewi

Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan BTN Siapkan Solusi Penyelesaian Sertifikat Rumah Rakyat

 Bisnistoday.com, Jakarta-Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencapai target penerbitan 126 juta sertifikat terutama untuk penyediaan rumah bagi rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menggelar kemitraan strategis terkait pertanahan. Kerja sama tersebut ditargetkan mempercepat proses penyelesaian sertifikat milik debitur serta calon debitur Bank BTN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan kemitraan dalam rangka percepatan persertipikatan rumah untuk rakyat ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadi menjelaskan dengan adanya percepatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Termasuk, lanjutnya, mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. “Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung persertipikatan khususnya bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka bisa tersenyum manis karena selain memiliki rumah, mereka juga memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” tutur Hadi di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Adapun, kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank BTN dan Kementerian ATR/BPN tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Jasa dan Layanan Perbankan. Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani dua Perjanjian Kerja Sama terkait lingkup kerja tersebut di Gedung Kementerian ATR/BPN.

Hingga kini, Kementerian ATR/BPN juga telah melakukan banyak hal untuk mendukung kemudahan penerbitan sertifikat. Di antaranya, telah dilakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses layanan pertanahan. Dengan dilakukannya kemitraan ini, Menteri ATR/Kepala BPN berharap dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi di bidang teknologi layanan digital antar kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat. “Terlebih Kementerian ATR/BPN saat ini berkomitmen untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan kemudahan akses pelayanan melalui inovasi berbasis digital,” ujar Hadi.

Melalui kerja sama tersebut, Hadi juga mengatakan para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN akan dapat memanfaatkan fasilitas KPR BTN untuk memiliki rumah layak huni. “Dengan akses untuk memiliki rumah layak huni, kami berharap kesejahteraan karyawan ATR/BPN semakin terjamin, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kerja sama ini akan memberikan skema KPR, kredit pegawai, kartu kredit, dan fasilitas perbankan lainnya dengan skema yang menarik bagi para karyawan kami,” tutur Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah tegas dari Kementerian ATR/BPN dalam memberantas para mafia tanah. Pasalnya, penyediaan rumah rakyat dalam rangka Program Satu Juta Rumah sering terhambat masalah sertifikat. Padahal, di tengah kondisi pandemi dan ancaman pemanasan global, rumah menjadi tempat teraman bagi keluarga.

Dengan kemitraan ini, lanjut Haru, akan mengakselerasi proses penyediaan rumah sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian. “Kemitraan ini akan sangat membantu masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni yang terjamin status hukumnya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai langkah dan layanan dari Kementerian ATR/BPN yang mempermudah dalam proses penyelesaian sertifikat di Indonesia,” jelas Haru.

Haru menjelaskan lewat kerja sama ini, pihaknya akan mendaftarkan semua aset berupa tanah milik Bank BTN baik yang telah maupun akan menjadi agunan kredit. Kemudian, Haru menuturkan Kementerian ATR/BPN pun akan memberikan pencegahan dan asistensi dalam penanganan permasalahan tanah milik atau akan menjadi milik Bank BTN. Ke depannya, Kementerian ATR/BPN dan Bank BTN juga akan melakukan percepatan dalam digitalisasi layanan untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan proses penerbitan maupun penyelesaian sertifikat.

Selain itu, Bank BTN juga akan memberikan layanan perbankan bagi Kementerian ATR/BPN. Layanan yang diberikan tersebut mulai dari cash management hingga kemudahan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema menarik khusus karyawan kementerian tersebut. “Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN untuk menggunakan jasa dan layanan perbankan milik Bank BTN. Tentunya kami memiliki program BTN Solusi yang menawarkan skema KPR dan kredit menarik bagi para ASN Kementerian ATR/BPN.”