KLHK: Tidak Melakukan Penanganan Hanya Saat Terjadi Kebakaran

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan penanganan yang bersifat sistematis dan permanen.

“Karena kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi, upaya yang kita lakukan bersifat terus-menerus. Artinya kita tidak melakukan penanganan hanya saat terjadi kebakaran,” kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanti dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ‘Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan’ di Jakarta, Senin 19 Juni 2023. 

Di tahun 2023 ini KLHK telah melakukan rapat koordinasi khusus yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam untuk memprediksi cuaca dan musim kering sekaligus mengantisipasi potensi karhutla. Dalam pertemuan tersebut, BMKG telah mengingatkan serta memperbaharui informasi tentang perubahan iklim dan cuaca dari waktu ke waktu.

“Jadi segera setelah kita mendapatkan informasi terbaru, kita melakukan rapat koordinasi terus-menerus untuk mengingatkan semua pihak agar melakukan, pertama tentu saja pencegahan. Selanjutnya kita melakukan pemantauan dari data-data hotspot untuk memastikan apakah titik api yang teridentifikasi di satelit itu memang benar-benar api atau pantulan sinar matahari di atas seng,” tandas Laksmi.

“Kalau confidence atau tingkat keyakinannya lebih dari 80 persen maka kita segera lakukan pemadaman di darat dan kalau diperlukan kita melakukan pemadaman udara. Jadi ini kita lakukan secara terus-menerus sejalan dengan perkembangan iklim dan cuaca,” sambung Laksmi.

Sementara itu, terkait potensi kebakaran yang sering terjadi di wilayah perbatasan negara, Laksmi mengatakan saat ini Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang berisi komitmen negara-negara ASEAN mencegah kebakaran lahan dan hutan.

“Dengan kerangka ASEAN Agreement ini, Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya juga sama-sama berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing sehingga tidak terjadi lintas batas asap,” pungkasnya.

Laksmi menambahkan untuk mencegah asap lintas batas tersebut Indonesia melalui Kementerian LHK telah melakukan tiga upaya pencegahan. Pertama, melakukan penguatan analisis iklim dan cuaca untuk memastikan fenomena El Nino dan La Nina. Dari data analisis tersebut dilakukan sistem peringatan dini secara terus-menerus.

“Kami dan teman-teman semua bersama aparat yang memang menangani hal ini mendapat pembaharuan informasi dua kali sehari, melalui perangkat telepon sehingga kemudian bisa diantisipasi,” ujar Laksmi.

Kedua, melakukan operasionalisasi di lapangan dengan patroli mandiri yang dilakukan oleh pemadam kebakaran hutan yang ada di KLHK. Selain itu dilakukan juga patroli terpadu bersama aparat, pemerintah kabupaten/kota, Polisi, TNI dan masyarakat.

Di tingkat masyarakat, Laksmi menegaskan pihaknya lebih banyak melakukan pemberdayaan, salah satunya melalui Masyarakat Peduli Api.

“Kelompok Masyarakat Peduli Api ini tidak hanya disiapkan untuk pemadam kebakaran, tetapi sebetulnya untuk memberikan solusi kepada masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya, kemudian baru bermanfaat juga pada lingkungannya. Saat ini kita sudah punya sekitar 11.100 Masyarakat Peduli Api di seluruh Indonesia,” terangya.

Ketiga, Pengelolaan Lanskap. Melalui pengelolaan lanskap diperkenalkan praktek-praktek pembakaran lahan tanpa bakar. Pada intinya, kata Laksmi pencegahan asap lintas batas ini dilakukan secara komprehensif, memperkuat penegakan hukum serta melakukan pencegahan yang sistematis dan permananen.

“Sejak tahun 2020 sampai 2022 itu sama sekali tidak terjadi kebakaran yang menimbulkan asap lintas batas. Di tahun 2015 memang ada kebakaran hutan yang besar, tapi saat itu kita belum memulai solusi permanen. Saat itu ada masa sekitar dua bulan terjadi peristiwa lintas batas asap,” ungkap Laksmi.

“Kemudian di tahun 2016 bisa dikendalikan hanya dalam waktu dua minggu dan di tahun 2017 hanya dua hari tercatat ada lintas batas asap. Lalu di tahun 2018 sama sekali tidak terjadi lintas batas asap, di tahun 2019 terjadi dalam dua jam. Alhamdullilah, dari tahun 2020 sampai sekarang sudah tidak terjadi lagi asap lintas batas,” tutupnya.

Diskusi Jurnalis Kupas Kampanye Negatif Di Industri AMDK

Bisnistoday.com, Jakarta– Galon Le Minerale menjadi bulan-bulanan kampanye negatif di berbagai lini media setelah produk dalam negeri tersebut sukses menggondol pasar market leader yang telah merajai pasar selama beberapa dekade.

Dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) bertema ‘Menyikapi Hoax dan Negative Campaign Dalam Persaingan Bisnis AMDK’ di Jakarta, Kamis (15/6/2023), terungkap bahwa salah satu modus negative campaign tersebut adalah mengaitkan produk perusahaan dengan isu lingkungan.

Persisnya, galon Le Minerale begitu saja dicap ‘tidak peduli lingkungan’ hanya karena dipasarkan dengan model penjualan beli putus. Padahal, faktanya, kemasan galon Le Minerale justru terbuat dari jenis plastik mutakhir, sama dengan plastik air mineral bermerek kemasan botolan, yang notabene lebih aman, ramah lingkungan dan bebas dari risiko senyawa kimia berbahaya Bisfenol A (BPA).

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi, redaktur pelaksana media online Validnews.id , Faisal Rachman, mengakui banyak kasus persaingan usaha yang tak sehat yang menggunakan media massa sebagai arena tempur. Salah satu kasus yang cukup mencuat ke publik adalah persaingan antara produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) antara Aqua versus Le Minerale.

“Persaingan usaha yang tak sehat yang menggunakan media massa sebagai arena berperang tentunya lebih ‘panas’ lagi karena adanya media massa yang kurang jelas identitasnya,” katanya.

Menurut Faisal, dari 47.000 media massa per Januari 2023, hampir 80% di antaranya merupakan media “abal-abal”, yang beritanya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Dia melanjutnya, banjir inovasi dan kreativitas komunikasi Le Minerale memunculkan berbagai isu black campaign di sejumlah media tak jelas belakangan ini. Selain soal isu lingkungan dan keamanan produk Le Minerale, pemberitaan fitnah atas Le Minerale terus saja bermunculan dan bahkan merambah media sosial.

Hal ini menarik, karena Faisal melihat bahwa serangan negative campaign muncul justru ketika brand AMDK nasional itu sukses mencetak pertumbuhan pasar. Faisal menyitir data dari Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (Asparminas) yang menyebutkan bahwa volume penjualan AMDK galon bermerek meningkat 3,64% pada 2022 dengan total produksi mencapai 10,7 miliar liter dan penjualan Rp 9,7 triliun.

Dari angka itu, volume penjualan galon berbahan kemasan plastik PET, termasuk yang diproduksi Le Mineral, meningkat pesat hingga 31% menjadi 818 juta liter. Ini lonjakan tajam bila dibandingkan dengan volume penjualan Danone Aqua yang justru susut 0,67% menjadi 6,5 miliar liter meski secara keseluruhan, Danone Aqua tercatat masih menguasai sekitar 60% pasar galon bermerek nasional.

Terbaru, sejumlah influencer mendadak tampil menyiarkan konten yang mendiskreditkan Le Minerale dan sejumlah brand lainnya. Contoh terbaru mudah dilihat pada konten Tiktok dari @prazteguh yang dengan jelas dan nyata memfitnah sejumlah brand yang digambarkan berasa pahit dan lain sebagainya. Anehnya, kampanye berbayar itu hanya memuji satu brand, yakni si pemimpin pasar. Tengok pula kampanye negatif di media macam Mantra Sukabumi, yang menyebut 5 bahaya tersembunyi pada produk Le Minerale. Belakangan, media bagian dari Pikiran Rakyat Media Network ini menghapus beberapa artikelnya.

Faisal mengingatkan media untuk cermat mendeteksi upaya black campaign serupa, termasuk dalam isu lingkungan. “Praktik ‘greenwashing’ perlu diwaspadai sehingga media tak terjebak mengkampanyekan hal yang justru keliru,” tegas Faisal.

‘Greenwashing’, katanya, mudah dikenali dari laku perusahaan atau organisasi yang jor-joran mencitrakan dirinya ke publik sebagai perusahaan “ramah lingkungan” ketimbang meminimalkan dampak negatif produk dan aktivitas perusahaan pada lingkungan.

“Dengan greenwashing, perusahaan bisa memunculkan dirinya sebagai pahlawan lingkungan padahal, bisa jadi, dia adalah salah satu pencemar plastik di lingkungan nomor wahid,” ujar Faisal.

Pembicara lainnya dalam diskusi KJEJ, Kepala Center For Entrepreneurship, Tourism, Information and Strategy Pascasarjana Universitas Sahid, Algooth Putranto, menilai media saat ini belum maksimal dalam menyajikan berita terkait isu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) galon, utamanya dari aspek kesehatan maupun aspek lingkungan hidup.

Dia mencontohkan masih minimnya pemberitaan yang komprehensif terkait risiko Bisfenol A (BPA) pada galon guna ulang. “Misalnya, jika regulator mengatakan BPA pada galon polikarbonat aman asalkan sesuai dengan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI), media seharusnya aktif menggali dasar pernyataan tersebut. Ini perlu dilakukan karena di Eropa dan Amerika, sejak lama sudah ada peringatan dan bahkan larangan dari orotitas keamanan pangan atas kemasan pangan yang berisiko mengandung BPA,” katanya.

Sebagai catatan, BPA adalah senyawa kimia yang dapat memicu kanker, gangguan hormonal dan kesuburan pada pria dan wanita, serta gangguan tumbuh kembang janin dan anak. Jamak digunakan sebagai bahan baku produksi galon guna ulang, senyawa tersebut diketahui mudah luruh dari kemasan galon dan rawan terminum oleh konsumen hingga ke level yang melebihi ambang batas aman. Risiko inilah yang mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sebuah regulasi pelabelan risiko BPA untuk mengantisipasi dampak kesehatan publik di masa datang.

Menurut Algooth, media bisa berkontribusi dalam pendidikan publik terkait risiko BPA dengan mengangkat sisi keekonomian produksi galon polikarbonat. Media, menurutnya, bisa menyajikan fakta bahwa bahan dasar galon polikarbonat sebagian besarnya impor, dengan harga US$ 4 per kilogram. Sementara untuk produksi galon dengan kemasan Polietilena Tereftalat (PET), jenis plastik yang bebas BPA, bahannya cukup tersedia di dalam negeri dengan harga hanya seperempatnya, US$ 1/Kg.

Lebih jauh, Algooth berharap media tuntas membuka nama produsen galon yang masih menggunakan kemasan polikarbonat yang mengandung BPA. “Jika merujuk pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers , media harusnya tidak perlu takut karena ini kepentingan umum (pasal 3 dan pasal 6). Tentu harus diingat, ada hak jawab dan koreksi (pasal 1) yang harus dihormati media ketika ada pihak yang merasa perlu menggunakan hak tersebut,” lanjut Algooth.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengurus Pusat Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP P3I), Susilo Dwihatmanto, menjelaskan kepada jurnalis KJEJ melalui sambungan telepon, bahwa berbagai bentuk negative campaign harus dihentikan.

“Kami sudah menyiapkan rambu-rambu beriklan yang jelas. Dengan demikian segala upaya iklan yang menjelekkan competitor lain baik di media massa konvensional maupun di media social itu tidak etis,” ujar Susilo dengan tegas.

Susilo memaparkan, berbagai rambu terkait etika periklanan sudah dituangkan dalam panduan Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020. “Meski demikian kita juga harus memahami bahwa etika lebih ke pedoman. Spiritnya adalah self regulations. Bagaimana membuat iklan secara lebih beretika,” tegas Susilo.

Di akhir acara Diskusi KJEJ, Burhan Abe, jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi media online Sorogan.id menyimpulkan selaku moderator bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, dan menjelang tahun politik, sebaiknya produsen menghentikan segala negative campaign dan berfokus memberikan produk terbaik untuk masyarakat.

“Sehingga masyarakat dan berbagai stakeholders industry AMDK lainnya tidak dibuat bingung dengan berbagai pemberitaan maupun promosi  negatif di media massa dan media sosial. Fokuskan segala upaya untuk menciptakan ketenangan di masyarakat sekaligus tanpa henti berinovasi memberikan produk berkualitas yang aman dan menyehatkan masyarakat,” ujar Burhan.

Dongkrak Market Share KPR Non Subsidi, BTN Resmikan Sales Center KPR

Bisnistoday.com, Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meresmikan Sales Center KPR Jakarta, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penguasaan pasar (market share) KPR Non Subsidi. Sales Center KPR ini dikhususkan untuk melayani penyaluran KPR  segmen emerging affluent.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, peresmian Sales Center KPR BTN merupakan bagian dari proses transformasi untuk mendukung terwujudnya visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. “Ini merupakan transformasi yang kami lakukan dalam rangka Expand to New Business Area. Kami ingin memperbesar market share KPR segmen emerging affluent dengan ticket size di atas Rp1 miliar yang potensinya masih sangat besar,” jelas Nixon saat meresmikan Sales Center KPR Jakarta, di Kantor Cabang Bank BTN Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (16/6).

Menurut Nixon, sejalan dengan profil dan persaingan di segmen emerging affluent yang maka diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain adalah menyediakan  layanan dan program khusus untuk segmen tersebut. Untuk mendukung langkah strategis dimaksud Bank BTN bekerjasama dengan 27 developer papan atas seperti Adhi Karya, Agung Sedayu, Ciputra dan Agung Podomoro. “Sales Center KPR Bank BTN secara eksklusif hanya memproses berkas KPR yang berasal dari 27 Top Tier Developer di Indonesia,” jelasnya.

Nixon mengungkapkan, selain di Jakarta,  Sales Center KPR BTN juga akan diresmikan di Tangerang, dan Surabaya. Hal ini dikarenakan potensi penyaluran KPR segmen tersebut di daerah tersebut masih sangat besar.

Untuk mendukung launching Sales Center KPR tersebut, Bank BTN menawarkan berbagai promo menarik seperti suku bunga kredit yang rendah dan kompetitif mulai dari 2,99%. Selain itu, Sales Center KPR BTN juga memberikan Priority Lane serta Dedicated Processing Person sehingga berkas developer menjadi prioritas untuk diproses terlebih dahulu dengan service level agreement (SLA) proses yang lebih cepat.

Fokus sebagai Advisor, CEO SiCepat Ekspres Undur Diri, Regenerasi ke Manajemen Profesional

Jakarta, Bisnistoday.com-PT SiCepat Ekspres Indonesia (‘’SiCepat Ekspres’’) secara resmi mengumumkan perubahan kepemimpinan perusahaan melalui pengunduran diri The Kim Hai dari Chief Executive Officer (CEO) pada hari Selasa, 13 Juni 2023. Perubahan ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam kerangka profesionalisasi dan regenerasi – menyerahkan tongkat estafet kepada next generation leaders.

The Kim Hai selanjutnya akan beralih menjadi Advisor dan berfokus pada Holding dan Group secara keseluruhan. Dengan adanya perubahan kepemimpinan ini, leadership SiCepat Ekspres dijalankan oleh jajaran direksi dan perwakilan investor dalam sebuah Executive Committee (ExCo) yang diketuai oleh Adam Jaya Putra selaku Pelaksana Tugas (Acting) CEO sekaligus Group Chief Financial Officer, hingga saatnya leadership team yang permanen ditempatkan.

The Kim Hai mengatakan bahwa langkah strategis ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan profesionalisasi dan memberikan kesempatan kepada para pemimpin muda dengan tujuan agar SiCepat Ekspres senantiasa dapat tetap beradaptasi dengan perkembangan internal maupun eksternal dan terus maju, tumbuh dan berkembang, terutama dalam misinya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada jutaan UMKM di Indonesia.

The Kim Hai telah menjabat sebagai founder sekaligus CEO SiCepat Ekspres sejak tahun 2014. Di bawah kepemimpinannya, SiCepat menjadi perusahaan ekspedisi pertama yang menawarkan layanan pick up paket dan telah sukses bertumbuh dari perusahaan ekspedisi dengan volume semula hanya 500 paket per hari menjadi lebih dari 2 juta paket per hari pada puncaknya dan terkoneksi dengan beberapa platform ecommerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop serta memiliki lebih dari 6 juta loyal online seller.

SiCepat Ekspres adalah perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak tahun 2014, dimana fokus utama dalam pelayanannya adalah pengiriman 1 hari sampai untuk kota besar di seluruh wilayah Indonesia yang didukung dengan sistem teknologi terkini. Dengan slogan “Ketika Semua Jadi Mudah”, SiCepat Ekspres mempunyai cabang dan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjawab berbagai kebutuhan pelaku e-commerce. SiCepat Ekspres merupakan salah satu dari sedikit pemain yang menyediakan layanan logistik terintegrasi.

Kabar Baik buat Nasabah! BTN Mobile Permudah Transaksi Valas

Bisnistoday.com, Jakarta-Aplikan BTN Mobile milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  makin lengkap, dengan empat fitur baru untuk mempermudah transaksi valuta asing (valas).  Empat fitur terbaru tersebut akan terhubung dengan “Tabungan Felas”, yang merupakan solusi investasi dan transaksi dalam valuta asing dengan berbagai kemudahan dari Bank BTN.

Empat fitur yang dapat digunakan dalam BTN mobil terkait  Tabungan Felas adalah fitur pembukaan rekening, jual beli valas, pembukaan depositif valas, dan info kurs valas.

“Empat fitur baru tersebut menjadi jawaban bagi para nasabah yang memiliki investasi, atau bisnis maupun kebutuhan transaksi yang aktif  dengan menggunakan mata uang asing,” kata Direktur IT & Digital Bank BTN, Andi Nirwoto di Jakarta, Selasa (13/6).

Andi menjelaskan fitur pembukaan rekening valas, atau  Open Saving Account Tabungan Felas memudahkan nasabah membuka rekening “Tabungan Felas” secara online melalui BTN Mobile. Sementara fitur Jual beli Valas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh BTN Mobile untuk memudahkan nasabah dalam melakukan jual beli valas secara online. Jual Beli valas hanya dapat dilakukan pada rekening dengan CIF yang sama/pindah dana (own account). Tidak ketinggalan , fitur Info Kurs Valas yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pencarian informasi terkait kurs valuta asing secara akurat dengan lebih mudah melalui BTN Mobile.

“Fitur yang juga menarik adalah  e-Deposito Valas  sebagai produk investasi simpanan berjangka dalam mata uang asing (USD) dengan suku bunga yang menarik dengan fitur ini nasabah dapat melakukan pembukaan e-Deposito Valas lebih mudah melalui BTN Mobile,” jelasnya.

Andi menjelaskan, target dari penambahan fitur valas ini dapat mendorong nilai maupun jumlah  transaksi di aplikasi BTN Mobile. Semakin lengkapnya layanan dan fitur yang disediakan oleh Bank BTN harapannya dapat menjadi daya tarik tidak hanya bagi nasabah eksisting, tapi juga dapat meningkatkan jumlah akuisisi pengguna khususnya untuk pengguna yang membutuhkan layanan pembukaan tabungan/eDeposito valas.

“Adanya fitur valas, diharapkan dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi digital dengan mata uang asing secara realtime tanpa perlu mengunjungi outlet bank secara langsung,” papar Andi.

Sebagai informasi, pengguna BTN mobile dalam setahun meningkat lebih dari 12 persen yang mendorong aktivitas transaksi dari sebelunya hanya sekitar 22 persen menjadi 24 persen. “Kenaikan aktivitas transaksi membuktikan bahwa BTN Mobile menjadi aplikasi utama untuk kebutuhan transaksi sehari-hari nasabah, mulai dari transfer, top up dompet digital, maupun pembayaran dengan Qris,” kata Andi.

Ke depan, Bank BTN akan terus menambah fitur-fitur transaksi maupun investasi yang dapat menunjang kebutuhan finansial nasabah, melengkapi akses nasabah dalam ekosistem perumahan.

Larangan Ekspor Mineral Mentah Sudah Tepat

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Daymas Arangga menilai langkah pemerintah menghentikan ekspor mineral mentah sudah tepat. Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen pemerintah guna mendukung implementasi kebijakan hilirisasi.
“Ya kalau bicara kebijakan hilirisasi, salah satunya yang kita lihat adalah larangan ekspor. Ini sebuah dukungan untuk program hilirisasi,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah”, Senin (12/5/23).

Daymas menjelaskan, pihaknya melihat pemerintah sudah serius dalam melakukan pelarangan ekspor mineral mentah. Mulai dari pelarangan ekspor bijih nikel kendati sudah digugat negara Uni Eropa hingga Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bauksit per 10 Juni kemarin.
Namun menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut yang komprehensif dalam melakukan pelarangan terhadap berbagai jenis mineral mentah. Sebab beberapa jenis mineral tidak memiliki prospek yang cemerlang layaknya nikel dan bauksit.

Adapun hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melakukan pelarangan ekspor, menurut Daymas adalah terkait karakteristik hingga potensi pasar masing-masing mineral.

Daymas mengambil contoh Republik Demokrasi Kongo yang melakukan hilirisasi terhadap kobalt namun berakhir gagal. Padahal, ungkap Daymas, pihaknya melihat hilirisasi nikel Indonesia dapat menjadi success story untuk negara lain.

“Namun kita perlu melihat pengalaman Republik Demokrasi Kongo. Mereka itu memberlakukan hilirisasi untuk kobalt, namun ini tidak terlalu berhasil. Karena itu perlakuannya perlu dibedakan antara mineral satu dan mineral yang lain,” tegas Daymas.

Hilirisasi dan Ketegasan Pemerintah
Daymas lebih lanjut menerangkan, melihat kebijakan hilirisasi yang dikeluarkan pemerintah sudah terlambat. Padahal Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun mengekspor mineral mentah dan selama itu pula tidak mendapatkan nilai tambah.

“Apalagi kita juga sama-sama menyadari bahwa sumber daya mineral itu tidak bertambah karena ini tidak terbarukan, jadi malah semakin berkurang. Nah, semakin lama kita memulai, itu potensi kerugian yang dialami negara akan semakin besar,” paparnya.

Daymas lantas mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai cukup tegas memberlakukan dan mengimplementasikan kebijakan hilirisasi. Kendati sejak awal, lanjutnya, kebijakan ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, utamanya para pengusaha.

“Nah, yang perlu ditekankan adalah bagaimana integrasi antara pemerintah dan pengusaha bisa berjalan. Karena memang penyerapan domestik jadi sebuah waktu transisi yang menyakitkan bagi pengusaha. Karena ketika dilarang, artinya kan ada penyerapan keluar yang berkurang dan akhirnya hanya bergantung pada market domestik,” bebernya.

Energy Watch, melihat kebutuhan mineral untuk pasar domestik masih belum tercukupi ketika pemerintah melakukan hilirisasi. Di sisi lain, banyak negara yang siap menerima mineral dari Indonesia ketika pemerintah sukses melakukan hilirisasi seperti Jepang, Amerika dan Australia.

“Berbicara mengenai pertambahan nilai untuk diekspor, banyak negara-negara yang masih terima seperti Jepang, Amerika, Australia. Itu juga mereka masih membutuhkan beberapa mineral dari Indonesia. Jadi gak usah khawatir untuk itu,” tukasnya.

Maka dari itu, pihaknya berharap, pemerintah tak hanya fokus mensukseskan kebijakan hilirisasi namun tetap memastikan kualitas daripada kuantitas energi. Artinya, Daymas menjelaskan, energi yang disuplai ke smelter-smelter yang ada tersebut sudah rendah emisi.
Sebab, Daymas menyebutkan, market dunia saat ini sedang peduli dengan kualitas energi yang ditandai dengan penyediaan energi rendah emisi. Menurutnya, hal ini dipastikan melalui proses produksi, tata kelola hingga dampaknya terhadap lingkungan.

“Di mana itu dihasilkan dari kegiatan smelter atau hilirisasi. Jadi itu yang akan menambah kualitas dari produk yang dihasilkan oleh smelter-smelter di Indonesia,” ujarnya.

Kaedah Pelestarian Lingkungan
Lebih jauh Daymas menuturkan, kegiatan pertambangan diidentikkan dengan pengrusakan lingkungan. Namun pihaknya melihat hal ini hanya identik dengan kegiatan pertambangan ilegal.

Berbicara soal pembangunan, ujarnya, itu pasti merusak, tapi yang penting adalah bagaimana semua pihak terkait bisa meminimalisir dampak kerusakan yang memang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.

Mulai dari optimasi bahan bakar, tata kelola, hingga bagaimana pemerintah dapat melakukan perlindungan lingkungan melalui regulasi-regulasi yang diberikan seperti penerbitan izin, hingga alih lahan dan sebagainya.

“Bahwa kegiatan pertambangan membutuhkan alat, alat membutuhkan fuel. Kalo misalkan fuel ini masih dari sumber energi yang memang belum terbarukan, ini juga akan menambah dampak carbon emission,” bebernya.
Daymas menyebutkan, Australia dapat dijadikan contoh sebagai negara yang melakukan pertambangan secara masif, namun tetap memperhatikan dan menerapkan kaedah-kaedah pelestarian lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

“Karena antara pemerintah dan pengusaha sama-sama komitmen untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ucapnya.
Daymas meminta pemerintah melakukan komunikasi dengan negara-negara yang terdampak kebijakan pelarangan ekspor mineral. Terutama negara-negara yang memang menampung bahan mentah dari Indonesia.

“Jadi ada kehilangan untuk mendapatkan nilai tambah. Itu yang menyebabkan negara seperti Jepang berteriak saat kita menyetop ekspor bijih nikel, sementara kita memiliki cadangan nikel terbesar,” harapnya.

Cetak Sejarah, BTN RAIH Peringkat Tertinggi PEFINDO

Bisnistoday.com, Jakarta- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sukses meraih peringkat tertinggi idAAA/Stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas kinerja dan laporan keuangan perseroan per Desember 2022 dan Maret 2023.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan prestasi tersebut merupakan apresiasi atas kerja keras perseroan dalam meningkatkan kinerja, terutama usai era pandemi. “Predikat tersebut merupakan catatan sejarah bagi Bank BTN karena pertama kali meraih peringkat tertinggi Pefindo idAAA. Kami akan terus meningkatkan kinerja demi mendukung pencapaian target bisnis dan penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia,” ujar Nixon di Jakarta, Sabtu (10/7).

Adapun, Pefindo menyematkan peringkat idAAA kepada Bank BTN atas data dan laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Bank BTN juga dinilai Pefindo sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan superior untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor Indonesia lainnya.

“Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo,” tulis Direktur Utama Pefindo Irmawati.

Sementara itu, Bank BTN tahun ini juga mencatatkan kenaikan peringkat Fitch dari AA menjadi AA+. Bank BTN pun disematkan prospek stabil oleh Fitch atas dukungan Pemerintah yang kuat serta peran perseroan dalam perekonomian Indonesia.

Dalam siaran persnya, belum lama ini, Fitch Rating memaparkan kenaikan peringkat nasional Bank BTN didorong oleh posisi perseroan yang menduduki peringkat kelima sebagai bank komersial dengan aset terbesar di Indonesia. Posisi tersebut, menurut Fitch,  membuat Pemerintah akan cenderung memberikan dukungan yang diperlukan oleh Bank BTN, terlebih perseroan merupakan bank yang berperan dalam program Pemerintah untuk perumahan yang lebih terjangkau. “Bentuk dukungan yang kuat terhadap Bank BTN tersebut, juga ditunjukkan dalam partisipasi penuh Pemerintah dalam Rights Issue, dimana Bank BTN meraup Rp4,13 triliun,” ungkap Fitch dalam laporannya.

Dalam laporan tersebut, Fitch menuturkan, Bank BTN yang bercita-cita sebagai Best Mortgage Bank in South East Asia memiliki peran yang sulit digantikan. “Selain itu, Bank BTN juga melakukan sinergi berkelanjutan dengan entitas terkait Pemerintah, maka Pemerintah akan terus mendukung Bank BTN,” tulis Fitch.

Sah! OJK Restui Nixon LP Napitupulu Menjadi Dirut BTN

Bisnistoday.com, Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merestui Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan pada  tanggal 16 Maret 2023 lalu. OJK menyatakan Nixon LP Napitulu telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan atau Fit and Proper test.

Keputusan OJK tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 44/D.03/2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Nixon LP Napitupulu Selaku Direktur Utama BTN.

“Sdr Nixon Lambok Pahotan Napitupulu selaku calon Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur Utama pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam surat yang ditandatanganinya pada tanggal 7 Juni 2023, lalu.

Selain merestui Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama BTN, OJK juga mengesahkan Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama BTN dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 45/D.03/2023  dan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 46/D.03/2023. Keputusan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 7 Juni 2023.

Sementara itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, dengan hasil keputusan OJK tersebut, akan membuat manajemen perseroan semakin solid dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. “Keputusan OJK ini akan menambah solid tim manajemen dalam meraih kinerja yang semakin gemilang dalam beberapa tahun kedepan,” jelas Ramon.

Eagle Keluarkan Sepatu Trendy Badminton

Bisnistoday- Badminton atau bulu tangkis merupakan kegiatan olahraga yang sangat diminati masyarakat Indonesia. Olahraga ini menjadi perhatian berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Sebelum bermain badminton, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menunjang permainan, salah satunya adalah sepatu. Kesalahan dalam memilih sepatu untuk olahraga badminton dapat menimbulkan cedera bagi penggunanya.

Namun, kebanyakan orang memilih untuk tidak memiliki sepatu khusus badminton dengan berbagai alasan mulai dari harganya yang dinilai terlalu mahal hingga design yang terkesan monoton.

Brand sepatu lokal Indonesia, Eagle membuat terobosan baru dengan menghadirkan sepatu badminton yang memiliki design modern yang bisa digunakan di luar lapangan.

Eagle sendiri merupakan merk sepatu lokal ternama yang sudah melegenda sejak tahun 1986. Eagle meluncurkan produk terbaru, yakni Eagle Atmosphere dan Eagle Clyde dengan masing-masing 3 pilihan warna.

Meskipun demikian, kedua series sepatu Eagle ini tidak melupakan fungsi utamanya sebagai sepatu badminton. Eagle Atmosphere dilengkapi teknologi TPU Shank dengan Texture Carbone sehingga membuat penggunanya merasa lebih stabil saat bergerak. Tidak kalah, Eagle Clyde dengan teknologi yang sama hadir dengan pilihan warna yang lebih berani.

“Eagle menghadirkan sepatu badminton Atmosphere dan Clyde dengan design yang menunjang penampilan sehari-hari tanpa meninggalkan fungsi utamanya. Jadi, sangat bisa digunakan pada segala kegiatan selain bermain di lapangan namun tetap terasa nyaman.” ucap Hengky Sofyan, Presiden Direktur Eagle Shoes saat ditemui di salah satu GOR dibilangan Jakarta Barat.

Setelah ditelusuri, ternyata kedua series dari Eagle Shoes ini dibandrol dengan harga yang sebanding dengan kualitasnya.“Kami menghadirkan kualitas terbaik dan fungsi yg mendukung performa agar lebih maksimal untuk pencinta bulutangkis.” tambah Hengky.

Ini artinya, series Atmosphere dan Clyde dari Eagle ini dapat menjadi pilihan bagi penggemar olahraga badminton yang dapat memberikan rasa nyaman saat di lapangan namun tetap tampil stylish di luar lapangan.

“Eagle sangat-sangat fokus akan perkembangan zaman, sehingga kami ingin memenuhi segala kebutuhan dari para pengguna dan insan olahraga.” tutup Hengky. Dewi

Pemerintah Siapkan Peta Jalan Capai Net Zero Emissions 2060

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan peta jalan (road map) dalam rangka mencapai target net zero emissions pada tahun 2060. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko dalam diskusi bertajuk “Ekosistem Menuju Energi Bersih” yang digelar Forum Merdeka Barat 9, Senin, 5 Juni 2023.

“Saya pikir pemerintah sudah memiliki road map menuju ke sana, sangat clear ya road mapnya itu penting bagi masyarakat Indonesia untuk ikut memahami dan terlibat di dalamnya,” ungkap Moeldoko.

Hal ini, kata dia, juga diperkuat oleh pertemuan KTT ASEAN beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, yang memberikan arah yang lebih jelas dan konkrit bahwa perlu dibangun ekositem kendaraan listrik di kawasan ASEAN.
“Saya pikir ini lebih memperkuat lagi komitmen Indonesia dan masyarakat Indonesia menuju zero emission tahun 2060 di antaranya melalui energi bersih,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah Indonesia nantinya akan menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan simultan untuk mencapai target net zero emissions pada 2060.

“Bahwa secara simultan nanti pensiun dini PLTU akan dilakukan. PLTU subkritikal tahap pertama akan mengalami “pensiun dini” pada tahun 2031. Ini nanti diikuti dengan tersambungnya interkoneksi jaringan listrik antar pulau di Tahun 2035,” jelas Moeldoko.

Selanjutnya, di tahun 2040, pemerintah akan menargetkan bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah mencapai 71%, yang diikuti dengan penghentian penjulan motor konvensional.

“Tidak ada lagi PLT diesel yang beroperasi serta tidak ada penjualan motor konvensional. Jadi semuanya diharapkan menuju ke listrik,” ungkapnya.
Selain itu, pada tahun 2050, pemerintah menargetkan bauran energi nasional diharapkan sudah mencapai 87%, yang dibarengi dengan penghentian penjualan mobil konvensional.

l di 2050 nanti sudah gak ada lagi,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, target net zero emissions akan terpenuhi pada tahun 2060, di mana bauran energi nasional telah mencapai 100% yang didominasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Net zero emissions ini nantinya akan dibarengi penyaluran gas melalui jaringan gas sebanyak 123 juta sambungan rumah tangga dan kompor listrik sebanyak 52 juta rumah tangga.

“Itulah kira-kira road map Indonesia dalam menuju 2060 zero emission,” kata Moeldoko.


Pemerintah Siapkan Instrumen

Selain menyiapkan road map, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah instrumen dalam rangka mencapai Net Zero Emissions pada 2060.
Menurut Moeldoko, ada dua instrumen yang telah disiapkan pemerintah saat ini dalam rangka mempercepat target Net Zero Emissions.

Pertama, PERPRES No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Kedua, Inpres No.7 Tahun 2022 terkait Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Kalau kita berbicara khusunya kendaraan listrik kita punya instrumennya. Itu sebagai payung hukum yang menjadi pedoman kita,” papar Moeldoko.
Terkait Instruksi Presiden, Moeldoko menegaskan bahwa hal tersebut menjadi pemicu berkembangnya industri kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus pemacu bagi kostumer untuk membeli kendaraan listrik.

“Dari sisi Inpres, maka saya katakan Inpres ini sebagai pemicu bertumbuhkembangnya industri kendaraan listrik di Indonesia, karena Inpres itu memberikan jaminan bahwa kalau para investor mau mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia, maka ada sebuah jaminan, karena penggunanya ada mandatory,” kata Moeldoko.

Di sisi lain, Inpres tersebut juga akan membantu bertumbuhnya ekosistem lintas elemen, misalnya soal ketersediaan listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) di Indonesia.

“Ini saya pikir akan menjadi pemicu bertumbuhnya ekosistem, di antaranya PLN harus menyediakan ketersediaan listrik dan memperbanyak SPKLU yang ada sekarang, berikut juga keterlibatan pertamina mulai cukup intens,” katanya.
Menurut Moeldoko, instrumen yang disediakan pemerintah menjadi payung hukum yang juga akan memberikan efektifitas dalam oengembangan industri listrik di Indonesia.

“Kalau instrumen sudah ada, berikutnya ekosistem yang lain adalah pengembangan industrinya dan berikutnya industri itu akan bertumbuh dengan baik apabila ada SPKLU-nya tersedia,” bebernya.

Selain itu, Moeldoko juga menyinggung soal penandaan dalam rangka mempercepat transisi dari kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik.
“Pendanaan ini menjadi hal yang krusial karena sampai dengan saat ini semangat perbankan untuk memberikan leasing kepada pembelian kendaraan listrik ini juga masih belum masif, ada tapi belum begitu besar,” katanya.

Sejumlah Tantangan
Dalam konteks menciptakan ekositem kendaraan listrik, Moeldoko mengaku menemukan sejumlah tantangan, khusunya menjawab sejumlah isu publik terkait kendaraan listrik.

“Tantangan pertama, bagaimana menjawab isu publik. Satu, tentang baterai. Masyarakat selalu bertanya, baterai itu kira-kira jarak tempuhnya berapa, ngisinya bisa cepat nggak, beratnya gimana karena berpengaruh terhadap jarak tempuh, selanjutnya mudah terbakar atau tidak. Lalu bagaiaman cara mengelola baterai yang habis pakai,” kata Moeldoko.

Selain itu, sejumlah isu lain seperti harga baterai kendaraan listrik yang masih mahal, menjadi salah tantangan dalam rangka menciptkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Ada lagi isu baterai yang masih mahal. Pemerintah sat ini tengah bekerja keras bagaimana IDC nanti bisa beroperasi di Indonesia untuk bekerja sama dengan LG dan CATL,” ungkapnya.Di sisi lain, kata Moeldoko, masyarakat juga masih mempertanyakan soal efisiensi dan efektifitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU).

“Isu tentang charging station ini harus cepat karena masyarakat kalau terlalu lama gak sabar. Ini berkaitan dengan teknologi, tetapi ini terus berkembang agar charging ini semakin hari semakin cepat,” papar Moeldoko.
Terkait SPKLU ini, Moeldoko menyoroti soal kolaborasi lintas elemen, seperti perbankan dan pihak swasta, yang harus saling mendukung dalam upaya mencapai target Net Zero Emissions.

Isu ketersedian charging station itu swasta juga menunggu, kalau perbankan tidak memberikan supporting yang kuat untuk leasing bagi para pembeli sepeda motor maka orang juga akan sulit untuk bergeser,” katanya.

“Ini berkaitan dengan bagaimana swasta menyiapkan charging station atau SPKLU. Jadi, kalau populasi sepeda motor nggak masif maka SPKLU itu juga tidak akan masif. Untuk itu pihak perbankan harus memberikan support yang kuat,” lanjut Moeldoko.

Pemerintah juga hingga kini terus melakukan evaluasi terkait efek dari pemberian subsidi 200 ribu sepeda motor. Mengingat, belum ada perubahan signifikan setelah pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

“Kita juga sedang evaluasi agar keinginan pemerintah untuk memberikan 200 ribu subsidi sepeda motor ini segera terserap ternyata masih mengalami hambatan. Apakah karena ribetnya orang mengurus, atau sosialiasinya yang masih kurang sehingga daya beli masih sangat rendah atau karena permasalahan leasing dari perbangkan,” katanya.

KSP sendiri, kata Moeldoko, terus melakukan komunikasi sekaligus memberikan kesadaran ke publik soal pengaruh positif transisi kendaraan konvensioanal menuju kendaraan listrik.

“Kebijakan itu harus terkomunikasi ke publik. Seperti transisi kendaraan konvensioanal menuju kendaraan listrik itu juga perlu publikasi yang kuat. karena kebijkannya sudah baik tetapi pemahaman masyarakat atas kebijakan itu belum semaksimal mungkin. Maka tugas-tugas KSP adalah melakukan komunikasi publik agar semakin clear,” katanya.

Menurutnya, apabila kita bisa mentransisi 6 juta sepeda motor di tahun 2025, maka kita akan bisa menekan 3,45O juta ton CO2. Sementara itu, Jika tahun 2030 kita bisa menuju 9 juta kendaraan, maka kita bisa menekan 5,175 juta ton CO2. Dan pada tahun 2035 kalau bisa mentransisi 12 juta kendaraan, maka kita bisa menekan 6,9 juta ton CO2.

“Kalau mobil kita bisa gunakan 400 ribu pada 2025 maka kita akan menekan 1,84 juta ton CO2. Kalau 600 ribu motor kita bisa gunakan maka kita bisa menakan 2,76 juta ton CO2. Dan 2035 nanti diharapkan 1 juta mobil maka akan menekan 4,6 juta ton CO2,” papar Moeldoko.