Bisnistoday

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Erwan Agus Purwanto dalam seminar bertajuk “Ukur Integritas, Tekan Resiko Korupsi” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin, 10 Juli 2023.

“Kami mendorong penggunaan anggaran agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang dirasakan masyarakat. Sehingga setiap rupiah kita kawal penggunaannya agar kinerja ditetapkan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang berdampak terhadap masyarakat ini juga ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi internal bersama KemenPAN-RB.

Beberapa aspek penting yang disorot dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya terkait pengurangan kemiskinan dan penanggulangan stunting.

“Itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, korupsinya banyak, bantuan tidak sampai, termasuk sejak awal misalnya cara merancang program penggunaan anggarannya tidak efisien. Ini semua yang akan kita benahi,” paparnya.

“Ini yang kemarin dalam rapat koordinasi internal, Bapak Presiden Joko Widodo menyinggung terkait pengurangan kemiskinan maupun penanggulangan stunting. Jangan sampai yang dianggarkan Rp10 miliar, yang terpakai hanya Rp2 miliar. Ini yang ingin kita perkuat,” tambah Erwan.

Erwan menerangkan, tahun ini KemenPAN-RB telah melakukan refocusing dengan menyederhanakan sejumlah komponen penting agar menjadi lebih efektif.

“Tahun ini kami melakukan refocusing. Yang tadinya rumit kita sederhanakan. Sehingga Reformasi Birokrasi kita tahun double track, yaitu secara umum memperbaiki birokrasi kita agar berkelas dunia yang bebas KKN. Kedua dengan reformasi birokrasi, tidak ada korupsi dan hasilnya itu segera dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita sebut sebagai reformasi birokasi yang berdampak,” ungkapnya.

Antisipasi Jual Beli Jabatan

Salah satu aspek penting yang disorot KemenPAN-RB adalah jual beli jabatan. Menurutnya, KemenPAN-RB telah menerapkan reformasi birokrasi tematik yang sekaligus menjadi konsen kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi jual beli jabatan.

“Soal jual beli jabatan itu kita treatment on track yang kita sebut reformasi birokrasi tematik. Indeks ini kan penting menjadi konsen kementerian dan lembaga. Kalau di daerah pengaruhnya ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kalau di pusat kan tunjangan kinerja,” ungkapanya.

Selain jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam track Reformasi Birokrasi tematik yang menjadi konsen KemenPAN-RB saat ini.

“Kemudian terkait pengadaan barang dan jasa, ini juga masuk dalam Reformasi Birokrasi tematik kami. Kalau nanti pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan e-katalog, otomatis nilainya akan turun,” ujarnya.

Karena itu, Erwan menegaskan, penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 akan fokus memperhatikan hal-hal yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

“Dari penurunan angka kemiskinan, meningkatnya investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan yang dihilirkan untuk menurunkan angka stunting, kemudian pengelolaan inflasi di daerah dan belanja barang dan jasa menggunakan e-katalog,” jelasnya.

Pencegahan Praktik Korupsi
Menurut Erwan, KemenPAN-RB telah menyiapakan sejumlah strategi dalam upaya pencegahan praktik korupsi.

“Yang pertama terkait dengan sistem, bagaimana kita memperbaiki sistem agar menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah orangnya atau individunya karena ini dua hal yang saling jalin-menjalin,” katanya.

Ia menjelaskan, kalau sistemnya baik, individu yang ada di dalamnya tentu akan ikut baik. Sebaliknya, kalau individunya baik meskipun sistemnya kurang baik nanti akan bisa diperbaiki.

“Jadi, ini dua hal yang menjadi konsen kami, bagaimana agar sistem dan individu ini bisa kita perbaiki,” beber Erwan.

Erwan melanjutkan, banyak hal yang telah dilakukan KemenPAN-RB, mulai dari yang makro seperti granddesign untuk Reformasi Birokrasi hingga kemudian pada aspek yang lebih operasional.

“Misalnya kita punya program namanya zona integritas. Itu adalah unit terdepan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Unit-unit ini kita pastikan ada core value dan employer branding ASN bagaimana agar ASN ini punya nilai-nilai yang sama antar kementerian juga di daerah, bagaimana ASN kita didorong agar bangga melayani rakyat kita,” ungkapnya.

“Kemudian ada kebijakan lain yang namanya LHKPN aparatur negara. Lalu ada juga aturan tentang benturan kepentingan, bagaimana kalau ada conflict of interest itu harus dikelola di situ. Begitu juga SPAN Lapor, bagaimana masyarakat ikut mengawasai para birokrat/ASN ini bekerja. Nah ini yang di sisi sistemnya,” sambungnya.

Sementara itu, dari aspek individu, ada Undang-Undang ASN UU No.5 Tahun 2014, yang di dalamnya salah satunya mengukur kinerja.

“Kalau ASN kita ingin promosi tidak hanya diukur dari kapasitas teknisnya saja tetapi juga terkait dengan integritas. Jadi, promosi dikaitkan dengan itu,” katanya.

“Juga ada Permenpan tahun 2023 yakni terkait pengelolaan kinerja yang dikaitkan dengan isu integritas. Ini dari sisi individu. Jadi kalau dua-duanya jalan, harapannya sistemnya bagus, individunya berintegritas, tentu saja pelayan publik menjadi lebih baik,” bebernya.

Oleh karena itu, KemenPAN-RB setiap tahun mengeluarkan indeks reformasi birokrasi untuk mengetahui kemajuan implementasi dari dari berbagai macam komponen.

“Kita ingin punya birokrasi yang bebas dari KKN, yang profesional, yang kompeten dan yang mampu menghasilkan pelayan publik yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Bisnistoday,com, Jakarta, FMB9 – Epidemiolog Diki Budiman mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kualitas kesehatan di masa endemi saat ini. Ia mengatakan sekalipun masa Pandemi Covid 19 telah dilewati, kewaspadaan untuk tetap menjaga kualitas kesehatan harus tetap terjaga.

Dalam rangka itu, Diki mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar berbagi peran untuk menyiapkan berbagai perangkat dan sistem yang mampu menunjang kualitas kesehatan masyarakat.

“Respons kita di masa transisi ini adalah seluruh stakeholder harus berbagi peran yang arahnya tidak saja mengarah ke treatmen dan tindakan kuratif, tetapi juga menyangkut hal yang paling mendasar yaitu penguatan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Diki dalam diskusi Forum Mereka Barat (FMB) 9 bertajuk “Resmi, Covid-19 Menjadi Endemi” di Jakarta, Senin 3 Juli 2023.

Selain itu Diki juga mengingatkan penting perubahan perilaku dengan mengacu pada ketersediaan data yang memadai. “Jadi faktor perilaku ini bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Dan ingat ini semua tentu tetap harus ditunjang dengan data yang memadai,” terangnya.

Menurut Diki, perubahan perilaku menjadi salah satu faktor penting demi menahan laju pandemi yang di beberapa negara justru menunjukkan tren peningkatan. Walaupun di Indonesia menunjukkan tren penurunan, tetapi harus tetap diwaspadai.

“Meskipun endemi akan tetap ada lonjakan-lonjakan dan potensi di beberapa daerah yang disebut dengan KLB. Ini yang harus dideteksi lebih awal karena bagaimanapun, bahkan secara global saat ini angka kematian masih tinggi dalam kisaran 10 ribu sampai 17 ribuan,” pungkas Diki.

Diki mengatakan, secara global Covid 19 masih cukup serius salah satunya ditandai dengan adanya angka infeksi baru yang hampir menyentuh angka dua jutaan.

“Jepang -saya ingin sampaikan-, saat ini sedang heboh dengan kondisi di mana di tingkat level kecamatannya kapasitas layanan kesehatan membludak. Sedangkan di Kenya, Afrika kondisinya seperti kita saat hadapi delta. Jadi ini yang membuat kita harus tetap berhati-hati dan tidak euforia berlebihan,” bebernya.

Potensi Endemi ke Pandemi

Sementara itu, terkait kemungkinan situasi endemi kembali ke pandemi, Diki mengatakan, endemi sendiri sebenarnya masih membahayakan.”Jadi endemi ini sekali lagi tidak boleh dan sampai dilihat sebagai suatu kondisi yang dianggap keberhasilan,” katanya.

Dalam berbagai literatur, kata Diki, memang belum ditemukan situasi endemi kembali ke pandemi. Namun potensi itu secara teoritis tetap ada.

“Itulah sebabnya deteksi dini menjadi sangat penting, sekalipun tidak semasif sebelumnya. Tapi paling tidak ini sebagai indikator bahwa situasi masih bisa terkendali,” tegas Diki.

Selain itu, Diki juga menegaskan pentingnya produksi vaksin dalam negeri sekalipun di masa endemi seperti saat ini. Ia mengatakan, produksi vaksin dalam negeri masih penting dan strategis. Karena, masa transisi dari pandemi akut ke endemi yang terkendali itu membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Produksi vaksin dalam negeri sangat krusial dan strategis karena berdasarkan sejarah pandemi masa transisi dari fase akut pandemi ke status endemi yang benar-benar terkendali itu bisa 20 tahunan sampai 30 tahun,” ujarnya.

“Itu artinya kebutuhan vaksin akan selalu ada. Dan kalau kita bergantung pada impor ini akan merugikan kita dari berbagai aspek, bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga dari keahlian kita sebagai sebuah negara besar,” tambahnya.

Apalagi, kata Diki, vaksin berpengaruh terhadap penurunan kematian di angka 47 persen dan penurunan kasus baru menyentuh angka 37 persen. Karena itu, Diki mengapresiasi pemerintah Indonesia karena telah memproduksi vaksin dalam jumlah yang besar semenjak Covid 19 mulai bergulir.

Menurutnya Indonesia termasuk sedikit saja dari negara di dunia yang mampu memproduksi vaksin sendiri.

“Ini harus diapresiasi. Vaksin dalam negeri ini sesuatu yang sangat strategis karena itu produksinya harus tetap dijaga,” tutupnya.