Bisnistoday

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi pembiayaan bidang kesehatan merupakan pilar penting dalam UU Kesehatan. Derajat kesehatan tidak bisa diukur hanya dengan gelontoran dana berskala besar, tetapi lebih kepada implementasi program yang tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi bertajuk “UU Kesehatan Transformasi Strategis Bagi Indonesia” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Senin, 17 juli 2023.

“Saya bisa kasih contoh ilustrasi yang jelas, anggaran pemerintah daerah paling besar sesudah Jawa yang besar-besar adalah Papua dan Aceh. Apakah dengan anggaran yang lebih besar, derajat kesehatan mereka dibandingkan Sumatera Utara, dengan Sulawesi Selatan bagus yang mana?” ungkapnya.

Karena itu, demikian Budi, salah satu fokus pemerintah dalam konteks transformasi pembiayaan melalui UU Kesehatan saat ini yakni lebih kepada output yang dicapai dengan meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak tepat sasar.

“Jadi, saya kok tidak melihat ya korelasi antara besarnya uang dengan derajat kesehatan, besarnya input dengan output. Kita harusnya, menurut saya fokus ke output yang dicapai. Kalau bisa dengan seminimal mungkin anggarannya, bukan anggarannya yang sebesar-besarnya,” tegas Budi.

Selain itu, menurut Menteri Kesehatan, dua hal penting yang juga menjadi latar belakang di balik penyusunan UU Kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan penataan regulasi.

“Bahwa ada beberapa program utama dalam UU, salah satunya adalah yang tadinya fokusnya ke kuratif kita geser ke promotif. Yang tadinya pembiayaannya sangat kurang terukur menjadi terukur. Fokus di satu program. Kemudian tenaga kesehatan yang tadinya sangat kurang nanti akan cukup dan terdistribusi merata,” ungkap Budi.

Rencana Induk Kesehatan

Terkait dengan kontrol implementasi program kesehatan dan pelayanan masyarakat, pemerintah sudah menyiapakan langkah-langkah konkrit, salah satunya Rencana Induk Kesehatan.

“Pemerintah harus jelas bisa menyusun langkah-langkah yang konkrit, itu sebabnya dengan DPR kita setuju untuk buat yang namanya Rencana Induk Kesehatan,” tegas Rudi.

Hal ini penting untuk dilakukan agar rencana dan program lima tahunan Kementerian Kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Ya, kematian ibu anak tinggi, itu semua puskesmas janganlah hanya USG 20%, kalau bisa 100% puskesmas punya USG. Oh yang stuntingnya tinggi perlu ditimbang, timbangnya di posyandu, tetapi nyatanya timbangannya dibagi hanya di 10.000 puskesmas. Imunisasi perlu ditingkatkan, tapi nyatanya saja tidak pernah by name by adressed. Jadi kita tidak tahu mana yang sudah imunisasi, mana yang belum,” beber Budi.

Menurut Budi, dengan adanya rencana induk kesehatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan program layanan kesehatan bermuara pada hasil yang dicapai.

“Itu yang kemudian dibereskan. Untuk itu butuh program apa, IT apa, orangnya berapa, itu di-translate jadi uang. Kebutuhan itu yang nanti diketok antara DPR dan pemerintah,” ungkapnya.

“Jadi, Rencana Induk Kesehatan yang disetujui oleh pemerintah dan DPR adalah salah satu langkah konkrit agar fokusnya itu ke outcome, ke program bukan ke anggaran,” pungkas Budi.

Budi juga menyentil soal reformasi sistem kesehatan yang selama ini belum terintegrasi dengan baik.

Menurutnya, selama ini masih banyak persoalan terkait aliran dana yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab implementasi program yang tidak maksimal.

“Saya kasih contoh misalnya, antara kementerian dan lembaga saja banyak overlap-nya. Kementerian Kesehatan beradu sama Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Ini untuk menurunkan stunting butuh bikin jamban, itu kewenangan Kementerian PUPR. Butuh ekonominya dibaguskan dan itu ada kewenangan Kementerian Sosial. Butuh kawinnya jangan cepat-cepat itu adalah wewenang Kementerian Agama. Butuh tablet tambah darah, ada di Kementerian Kesehatan,” kata Budi.

“Ini dari satu pemerintah aja sudah tidak jelas dan ribet masuknya. Outcome-nya ada yang ke puskesmas, ada yang ke rumah sakit, jadi ini tidak jelas campur-menyampurnya ke mana? Belum ditambah BPJS Kesehatan yang ratusan triliun, asuransi swasta berapa puluh triliun, belum individu bayar sendiri,” beber Budi

Karena itu, lanjut Budi, reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu agenda prioritas dalam rangka mengintegrasikan pelayanan dan implementasi program yang efektif.

“Ini di semua pembiayaan, pendanaan masuk kita gak jelas arahnya kemana. Ini yang mau kita reform. Jadi kita bisa petakan sehingga overlap-nya bisa hilang,” kata dia.

Bisnistoday.com, Jakarta, FMB9 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB, Erwan Agus Purwanto dalam seminar bertajuk “Ukur Integritas, Tekan Resiko Korupsi” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Senin, 10 Juli 2023.

“Kami mendorong penggunaan anggaran agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang dirasakan masyarakat. Sehingga setiap rupiah kita kawal penggunaannya agar kinerja ditetapkan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran yang berdampak terhadap masyarakat ini juga ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi internal bersama KemenPAN-RB.

Beberapa aspek penting yang disorot dalam rapat koordinasi tersebut di antaranya terkait pengurangan kemiskinan dan penanggulangan stunting.

“Itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, korupsinya banyak, bantuan tidak sampai, termasuk sejak awal misalnya cara merancang program penggunaan anggarannya tidak efisien. Ini semua yang akan kita benahi,” paparnya.

“Ini yang kemarin dalam rapat koordinasi internal, Bapak Presiden Joko Widodo menyinggung terkait pengurangan kemiskinan maupun penanggulangan stunting. Jangan sampai yang dianggarkan Rp10 miliar, yang terpakai hanya Rp2 miliar. Ini yang ingin kita perkuat,” tambah Erwan.

Erwan menerangkan, tahun ini KemenPAN-RB telah melakukan refocusing dengan menyederhanakan sejumlah komponen penting agar menjadi lebih efektif.

“Tahun ini kami melakukan refocusing. Yang tadinya rumit kita sederhanakan. Sehingga Reformasi Birokrasi kita tahun double track, yaitu secara umum memperbaiki birokrasi kita agar berkelas dunia yang bebas KKN. Kedua dengan reformasi birokrasi, tidak ada korupsi dan hasilnya itu segera dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita sebut sebagai reformasi birokasi yang berdampak,” ungkapnya.

Antisipasi Jual Beli Jabatan

Salah satu aspek penting yang disorot KemenPAN-RB adalah jual beli jabatan. Menurutnya, KemenPAN-RB telah menerapkan reformasi birokrasi tematik yang sekaligus menjadi konsen kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi jual beli jabatan.

“Soal jual beli jabatan itu kita treatment on track yang kita sebut reformasi birokrasi tematik. Indeks ini kan penting menjadi konsen kementerian dan lembaga. Kalau di daerah pengaruhnya ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kalau di pusat kan tunjangan kinerja,” ungkapanya.

Selain jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam track Reformasi Birokrasi tematik yang menjadi konsen KemenPAN-RB saat ini.

“Kemudian terkait pengadaan barang dan jasa, ini juga masuk dalam Reformasi Birokrasi tematik kami. Kalau nanti pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan e-katalog, otomatis nilainya akan turun,” ujarnya.

Karena itu, Erwan menegaskan, penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 akan fokus memperhatikan hal-hal yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat.

“Dari penurunan angka kemiskinan, meningkatnya investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan yang dihilirkan untuk menurunkan angka stunting, kemudian pengelolaan inflasi di daerah dan belanja barang dan jasa menggunakan e-katalog,” jelasnya.

Pencegahan Praktik Korupsi
Menurut Erwan, KemenPAN-RB telah menyiapakan sejumlah strategi dalam upaya pencegahan praktik korupsi.

“Yang pertama terkait dengan sistem, bagaimana kita memperbaiki sistem agar menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah orangnya atau individunya karena ini dua hal yang saling jalin-menjalin,” katanya.

Ia menjelaskan, kalau sistemnya baik, individu yang ada di dalamnya tentu akan ikut baik. Sebaliknya, kalau individunya baik meskipun sistemnya kurang baik nanti akan bisa diperbaiki.

“Jadi, ini dua hal yang menjadi konsen kami, bagaimana agar sistem dan individu ini bisa kita perbaiki,” beber Erwan.

Erwan melanjutkan, banyak hal yang telah dilakukan KemenPAN-RB, mulai dari yang makro seperti granddesign untuk Reformasi Birokrasi hingga kemudian pada aspek yang lebih operasional.

“Misalnya kita punya program namanya zona integritas. Itu adalah unit terdepan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Unit-unit ini kita pastikan ada core value dan employer branding ASN bagaimana agar ASN ini punya nilai-nilai yang sama antar kementerian juga di daerah, bagaimana ASN kita didorong agar bangga melayani rakyat kita,” ungkapnya.

“Kemudian ada kebijakan lain yang namanya LHKPN aparatur negara. Lalu ada juga aturan tentang benturan kepentingan, bagaimana kalau ada conflict of interest itu harus dikelola di situ. Begitu juga SPAN Lapor, bagaimana masyarakat ikut mengawasai para birokrat/ASN ini bekerja. Nah ini yang di sisi sistemnya,” sambungnya.

Sementara itu, dari aspek individu, ada Undang-Undang ASN UU No.5 Tahun 2014, yang di dalamnya salah satunya mengukur kinerja.

“Kalau ASN kita ingin promosi tidak hanya diukur dari kapasitas teknisnya saja tetapi juga terkait dengan integritas. Jadi, promosi dikaitkan dengan itu,” katanya.

“Juga ada Permenpan tahun 2023 yakni terkait pengelolaan kinerja yang dikaitkan dengan isu integritas. Ini dari sisi individu. Jadi kalau dua-duanya jalan, harapannya sistemnya bagus, individunya berintegritas, tentu saja pelayan publik menjadi lebih baik,” bebernya.

Oleh karena itu, KemenPAN-RB setiap tahun mengeluarkan indeks reformasi birokrasi untuk mengetahui kemajuan implementasi dari dari berbagai macam komponen.

“Kita ingin punya birokrasi yang bebas dari KKN, yang profesional, yang kompeten dan yang mampu menghasilkan pelayan publik yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.