Berkat BTN, Lebih Dari 140.000 Orang Bisa Miliki Rumah Subsidi

BISNISTODAY.COM, Jakarta – Kontribusi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai bank utama penyalur KPR subsidi terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah terlihat konsisten seperti tercermin dalam jumlah penyaluran melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai lebih dari 140.000 unit oleh BTN belum lama ini.

Dengan laju penyaluran yang konstan, BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir tahun seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

Data BTN menunjukkan, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit KPR Subsidi hingga 30 September 2025, atau setara 64,89% terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN sebanyak 220.000 unit tahun ini. Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun.

Dairi total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah.

Pencapaian penyaluran oleh BTN sebanyak 142.749 unit setara dengan 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional sebanyak 350.000 unit tahun ini. Angka tersebut, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menunjukkan peran BTN yang tidak dapat diremehkan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“BTN memiliki mandat dari pemerintah dengan tujuan yang mulia yaitu menyalurkan rumah layak huni bagi jutaan keluarga Indonesia. Dengan adanya program KPR Subsidi dari pemerintah, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang terbantu untuk dapat memiliki rumah impian dan masa depan yang lebih baik. Jumlah 140.000 unit yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP artinya ada 140.000 keluarga yang terbantu berkat kerja keras BTN,” tutur Nixon pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Nixon mengatakan, dampak yang dirasakan masyarakat penerima manfaat KPR Subsidi setelah memiliki rumah layak huni sangat positif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan kajian Housing Finance Center BTN, kepemilikan rumah layak huni meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

“Kajian BTN menunjukkan, para penerima manfaat KPR Subsidi merasa puas dan bangga karena punya rumah sebagai pencapaian hidup. Mereka akhirnya memiliki aset jangka panjang dan lebih baik dalam menata keuangan keluarga mereka,” ujarnya.

Hal yang menarik, mayoritas atau sekitar 88,43% penerima KPR Subsidi BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 hingga 44 tahun. Sehingga, kata Nixon, testimoni kepuasan dalam memiliki rumah sebagai aset jangka panjang mencerminkan bahwa mayoritas generasi muda Indonesia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. “Untuk itu, BTN merasa bangga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukas Nixon.

Tidak hanya berhenti di kepemilikan rumah, BTN juga secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar menaruh perhatian penuh pada aspek kelayakan rumah subsidi agar masyarakat bisa betul-betul hidup layak. Sebagai contoh, Nixon mengungkapkan bahwa BTN adalah pihak yang pertama menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi hanya 18 meter persegi.

“BTN adalah yang pertama menolak ide tersebut, karena kita harus lihat kenyataannya di lapangan bahwa rata-rata keluarga Indonesia butuh setidaknya dua kamar tidur. Ukuran rumah 18 meter persegi akan menjadi masalah baru bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya. Janganlah kita ciptakan kawasan kumuh baru,” ujar Nixon.

Atas perannya yang signifikan dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor perumahan, BTN berkomitmen untuk terus melayani MBR termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain. Meskipun saat ini lebih dari 77% debitur KPR Subsidi di BTN adalah karyawan swasta, proporsi pekerja sektor informal yang dapat menikmati kepemilikan rumah juga terus bertambah di BTN.

Bahkan, BTN telah lama berkolaborasi dengan salah satu perusahaan aplikasi ride-hailing untuk dapat memberikan KPR kepada mitra drivernya dengan inovasi pembayaran angsuran berupa pemotongan pendapatan harian agar mereka mudah membayar cicilan.

“Bisa dikatakan BTN menjadi satu-satunya bank hingga saat ini yang mampu menjangkau MBR termasuk pekerja informal secara masif seperti apa yang telah kami lakukan selama lebih dari 10 tahun terakhir melalui program KPR Subsidi,” kata Nixon.

Sekongkol Gelapkan Mobil Kredit, Direktur dan Karyawan di Kendari Masuk Bui

Bisnistoday- Direktur dan karyawan sebuah perusahaan di Kendari diganjar hukuman penjara selama 1 tahun akibat bekerja sama menggelapkan mobil yang masih dalam masa kredit. 

Awalnya Rahmad, karyawan sebuah perusahaan di Kendari, mengajukan pembiayaan satu unit Toyota All New Fortuner dan disetujui oleh Astra Credit Companies (ACC) Kendari dengan tenor 48 bulan. Namun, baru membayar 3 kali angsuran, Rahmad sudah menunggak pembayaran cicilan.

Pihak ACC Kendari sudah melakukan upaya penagihan, mulai dari melalui telepon, pengiriman Surat Peringatan 1,2 dan 3 namun tidak ada tanggapan. Setelah diusut, ternyata ditemukan bahwa Rahmad hanyalah atas nama saja. 

Mobil digunakan oleh pihak ketiga yaitu Maulana Budi Purnomo yang bekerja sebagai Direktur Utama perusahaan tempat Rahmad bekerja.

Rahmad ketahuan memberikan keterangan dan dokumen palsu saat mengajukan pembiayaan mobil. Ketika mobil diserahkan ke Rahmad oleh pihak diler, mobil tersebut langsung dikuasai dan digunakan oleh Maulana selaku Direktur Utama. Parahnya, oleh Maulana mobil tersebut dialihkan lagi kepada pihak lain yang sampai sekarang belum ditemukan.

ACC Kendari akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara. Pada 8 Januari 2025 perkara didaftarkan oleh Kejaksaan Negeri kendari di Pengadilan Negeri Kendari. Pada 10 Maret pengadilan menyatakan bahwa Rahmad dan Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain.

Rahmad dan Maulana dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Branch Manager ACC Kendari Ogie Sanjaya angkat bicara mengenai kasus Rahmad dan Maulana tersebut dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tindakan memalsukan dokumen dan memberikan keterangan palsu untuk pengajuan kredit mobil dan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan mengalihkan mobil yang sedang dalam masa kredit juga merupakan tindakan melanggar hukum. 

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak meminjamkan atau memberikan data pribadi serta tidak memberikan keterangan palsu dalam pengajuan pembiayaan karena dapat terkena konsekuensi hukum”, kata Ogie, dalam siaran persnya, Jakarta 9 /10/25.

Menggadaikan kendaraan yang masih dalam masa kredit merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu pelanggaran sanksi pidana UU Jaminan Fidusia, sesuai dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000, – (lima puluh juta rupiah)”. Dewi

FSPPB Gandeng Aliansi Buruh Seluruh Indonesia Untuk Bela dan Dukung Reintegrasi Pertamina

Bisnistoday-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan sikapnya untuk terus berdiri di garis depan dalam menjaga kedaulatan energi nasional. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menyatakan organisasi yang ia pimpin berkomitmen membela Pertamina dari berbagai tekanan dan upaya yang berpotensi melemahkan posisi perusahaan pelat merah tersebut di sektor strategis energi.

Menurut Arie, gelombang serangan terhadap Pertamina kini semakin intens, baik melalui opini publik maupun media sosial. Ia menilai tudingan mengenai buruknya layanan, produk tidak memenuhi standar, hingga isu korupsi merupakan bentuk disinformasi yang terencana dan terarah.

“Sekarang kita memasuki fase pembusukan nama Pertamina. Di media sosial banyak narasi yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan citra perusahaan. Ini bukan kritik konstruktif, melainkan bagian dari agenda global yang ingin menguasai sumber energi Indonesia,” ujar Arie dalam forum diskusi bertajuk “Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025” di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Ia mengingatkan, peran Pertamina dalam perjalanan bangsa sudah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Saat itu, lebih dari separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pendapatan sektor migas yang dikelola oleh Pertamina. “Pertamina bukan sekadar entitas bisnis negara. Ia bagian dari sejarah dan tonggak kemandirian ekonomi Indonesia,” tegas Arie.

FSPPB menilai kebijakan liberalisasi energi pascareformasi menjadi titik balik melemahnya peran Pertamina. Tekanan lembaga keuangan internasional seperti IMF pada masa krisis moneter membuat sektor energi nasional terjebak dalam mekanisme pasar bebas. Dampaknya, masyarakat harus membeli bahan bakar dengan harga pasar, sementara beban subsidi pemerintah terus meningkat.

Dalam forum tersebut, FSPPB juga mendorong agar pengelolaan energi nasional kembali berlandaskan konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Arie menyebut, pihaknya tengah menggalang kerja sama lintas elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan penyelamatan Pertamina dari tekanan eksternal. “Perjuangan ini mungkin terlihat kecil sekarang, tapi jika kita bersatu seperti semangat Sumpah Pemuda, arus liberalisasi energi bisa kita lawan,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan pesan bahwa mempertahankan Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. “Seruan ‘Selamatkan Pertamina’ bukan slogan kosong. Ini komitmen untuk melindungi generasi Indonesia dari ketergantungan terhadap energi asing,” tandasnya. Dewi

Gelar Rapat Perdana, AMKI Bahas Pelantikan Pengurus: Rencana Dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD

Bisnistoday- Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jakarta tengah mematangkan rencana pelantikan pengurus dan anggota yang akan digelar pada 29 November 2025 di Hotel Grand Dhika, Jakarta.

Pelantikan tersebut rencananya bakal dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Ketua DPRD DKI Jakarta, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan ekosistem media konvergensi di ibu kota.

Rencana pelantikan ini mengemuka dalam pertemuan perdana AMKI DKI Jakarta yang digelar pada 3 Oktober 2024 di Kantor AMKI Pusat, Plaza KAHA, Tebet, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto memimpin sesi perkenalan dan menjelaskan kembali jati diri organisasi yang lahir pada Desember tahun lalu. “AMKI adalah wadah bagi para pemilik media massa, bukan organisasi wartawan,” tegasnya. 

Menurutnya, pemilik media yang bergabung di AMKI harus memiliki visi besar untuk membesarkan medianya hingga mampu bersaing dengan media arus utama.

“Kalau medianya maju, wartawannya otomatis sejahtera. Fokus kita adalah membesarkan medianya dulu,” ujarnya.

Heryanto juga menekankan bahwa posisi tawar (bargaining position) dalam industri media seharusnya dimiliki oleh pemilik media, bukan semata-mata wartawan. Karena itu AMKI hadir untuk memperkuat kekuasaan strategis pemilik media dalam mengambil keputusan bisnis maupun regulasi.

Sebagai langkah strategis, AMKI DKI menargetkan untuk menjadi konstituen resmi Dewan Pers agar memiliki legitimasi dalam memperjuangkan kepentingan para pemilik media konvergensi.

Pertemuan perdana ini menjadi tonggak awal konsolidasi AMKI DKI untuk menyusun struktur organisasi, program kerja, serta persiapan teknis menuju pelantikan besar pada November 2025. Dewi

Aturan Subsidi Bunga Kredit Program Perumahan Terbit, BTN Siap Percepat Penyaluran Pembiayaan

BISNISTODAY.COM, Jakarta– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan siap mendukung pembangunan perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah menanggung subsidi bunga yang dibayarkan kepada penyalur KPP, dalam hal ini BTN sebagai salah satu bank pelaksana. Adapun skema bunga subsidi diberikan kepada dua jenis penerima KPP, yakni sisi penyediaan rumah (supply) dan sisi permintaan rumah (demand).

Di sisi penyediaan rumah, pemerintah menanggung bunga sebesar 5% efektif per tahun. Jangka waktu pemberian subsidi paling lama 4 tahun untuk kredit modal kerja dan 5 tahun untuk kredit investasi.

Sedangkan di sisi permintaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga 10% untuk debitur dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta. Sementara itu, debitur dengan plafon kredit Rp100 juta hingga Rp500 juta memperoleh subsidi bunga sebesar 5,5%. Keduanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN sebagai bank yang memiliki mandat di sektor pembiayaan perumahan, serta peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

“Subsidi bunga yang diatur dalam Permenkeu 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/10).

Nixon menjelaskan, Kredit Program Perumahan dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan karena para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5% per tahun.

Dengan kebijakan ini, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin, sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian karena aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

“Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya yang lebih murah. Menurut kami, langkah ini menjadi salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap BTN, karena perseroan memperoleh kepastian regulasi dalam mendukung ekspansi bisnisnya. Selain itu, kebijakan subsidi bunga memberikan ruang bagi BTN untuk memperkuat kesehatan keuangannya dalam rangka memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

“Berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan subsidi likuiditas, Kredit Program Perumahan merupakan subsidi selisih bunga. Kebijakan subsidi bunga untuk Kredit Program Perumahan memungkinkan margin usaha menjadi lebih stabil bagi BTN, sehingga perseroan dapat terus berkontribusi pada ketahanan industri perbankan sekaligus meningkatkan pelayanan bagi nasabah,” tutur Nixon.

Potensi Besar Penyaluran Kredit Program Perumahan

Adapun potensi ekosistem perumahan yang dapat digarap BTN melalui penyaluran Kredit Program Perumahan adalah para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menjadi debitur BTN, baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun kredit lainnya seperti kredit konstruksi untuk developer UMKM.

Pasalnya, kata Nixon, umumnya wiraswasta atau pengusaha UMKM di Indonesia menjalankan bisnisnya dari rumah milik sendiri, sehingga para debitur dan mantan debitur BTN menjadi potensi yang cukup baik untuk penawaran KPP dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

“Dengan menggunakan perhitungan base customer BTN, sekitar 10% dari total penerima KPR sebanyak 5 juta di BTN adalah wirausahawan. Dengan estimasi 10% itu sudah sekitar 500.000 orang. Tapi jika kami dapat menjangkau sekitar 50.000 hingga 100.000 saja sebetulnya sudah bagus. Kami akan menghitung terus potensinya,” papar Nixon.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan bahwa KPP akan memberikan daya dorong bagi pertumbuhan kredit BTN di KPR Subsidi selain adanya KPR FLPP. “Diharapkan program ini akan menambah jumlah akad kredit perumahan BTN pada tahun depan, karena selain ada FLPP, juga ada KPP yang akan menjadi penambah dorongan pertumbuhan,” pungkasnya.

Gelar Human Capital SUMMIT 2025, BTN Hadirkan Menaker RI dan Perkuat Transformasi Talenta

BISNISTODAY.COM, Jakarta– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar BTN Human Capital Summit 2025, forum strategis untuk memperkuat transformasi talenta menuju visi BTN 2029 sebagai “Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia” sekaligus “Home of Indonesia’s Best Talent”.

Acara yang berlangsung di Aula Menara BTN ini dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, Ph.D., jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BTN, serta para pegawai BTN baik secara langsung maupun daring dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan apresiasi atas langkah BTN dalam membangun ekosistem SDM yang berorientasi pada inovasi dan keberlanjutan. Menaker juga menyoroti pentingnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja yang tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif dan produktif.

“Kita sedang membangun ekosistem hubungan industrial yang harmonis, tapi juga harus produktif dan transformatif. Perusahaan dan serikat pekerja harus berjalan bersama-sama, ibarat dua roda gigi yang saling bersinergi agar berjalan lebih cepat dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” tutur Menaker dalam BTN HC Summit 2025 di Menara BTN, Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut Menaker, industri perlu melihat lebih jauh dari sekadar best practice menjadi future practice, yaitu mempersiapkan SDM untuk menghadapi berbagai kompleksitas di era disrupsi dan digitalisasi, namun tetap berbasis kearifan lokal, yakni semangat gotong-royong untuk kebaikan bersama.

“Human Capital harus melangkah ke pengembangan Human Potential, karena kita seringkali masih undervalue para talenta terutama generasi muda, padahal mereka mempunyai potensi luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan SDM agar memberikan value bagi perusahaan, sekaligus juga menciptakan talenta-talenta muda yang memiliki resilience dan agility,” ujar Menaker.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah berkembang dari sekadar bank penyalur pembiayaan ke sektor perumahan menjadi bank transaksional. Oleh sebab itu, BTN secara konsisten melakukan transformasi menyeluruh, termasuk human capital maupun proses bisnisnya. Langkah transformasi tersebut menuntut BTN untuk melakukan investasi di SDM, yaitu mengkonversi dan upskilling para talentanya yakni BTNers untuk dapat mendukung strategi perusahaan.

“Buat kami, keberhasilan sebuah Bank ditopang dua hal, yaitu memiliki SDM yang handal dan reputasi yang baik. BTN sudah memulai pengembangan digital, mulai dari superapps Bale by BTN hingga mengkonversi Kantor Cabang menjadi BTN Digital Store, sehingga kami pindahkan para SDM yang tadinya di cabang konvensional menjadi talenta yang mendukung digital ataupun sales dan marketing. Sampai hari ini, BTN tidak melakukan lay off dalam konteks transformasi digital,” tutur Nixon.

Dalam forum BTN HC Summit 2025, BTN mengaktivasi delapan program unggulan Human Capital yang menjadi pilar transformasi SDM ke depan. Pertama, Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2025–2027 antara manajemen BTN dan Serikat Pekerja (SP) BTN untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan transformatif. “Langkah ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan hak-hak pekerja,” ujar Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo.

Sementara itu, Ketua SP BTN, Rizky Nofriadi mengatakan transformasi SDM yang telah dilakukan BTN merupakan bagian dari upaya perseroan memajukan para BTNers serta menciptakan dunia kerja yang adil dan berdaya saing global. “Transformasi yang telah dihadirkan BTN membuat kita semua lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Kami mengajak semua BTNers menjaga integritas dan meningkatkan produktivitas bersama,” ujarnya.

Program kedua dan ketiga yakni aktivasi Rencana Jangka Panjang Human Capital BTN 2025-2029 dan Corporate Culture BTN 2025-2029. Eko Waluyo mengatakan, kedua program tersebut akan membantu BTN dalam transformasi HC dalam lima tahun ke depan dan memperkuat nilai-nilai budaya perseroan, yaitu Be The oNe: 3Ps (Productive, Prominent & Prosperous) talent with global mindset.

Program keempat yaitu Expert Talks yang menghadirkan perspektif praktisi dan akademisi mengenai tren masa depan human capital. Para pembicara talk show yakni Wiwik Wahyuni selaku Senior Director Human Capital Danantara Asset Management, Lanny Wijaya selaku Head of Government and Public Policy LinkedIn, Sunaryo Gunawan selaku Managing Director & Partner BCG, dan Marissa Anita selaku Learning Influencer.

Sedangkan program-program lainnya yaitu Learning Culture Festival (LCF) yang mendorong budaya belajar digital sebagai gaya kerja baru, Human Capital ServEase yang merupakan sarana komunikasi dua arah antara pegawai dengan HC, Human Capital System Information yang menjadi bagian dari digitalisasi proses pengelolaan HC yang lebih data-driven, terintegrasi, dan efisien, serta Talent Acceleration Program (TAP) Batch 3 yang dirancang untuk mempercepat pengembangan talenta unggul melalui layanan digital yang terintegrasi.

“Harapan kami, pelaksanaan BTN HC Summit 2025 yang dihadiri oleh 260 peserta secara onsite dan para Change Agent BTNers di seluruh Indonesia melalui daring akan memberikan manfaat tidak hanya untuk korporasi tetapi juga para stakeholders,” ujar Eko.

Luncurkan Identitas Baru, Bank Syariah Nasional Siap Gebrak Industri Syariah Indonesia

BISNISTODAY.COM, Jakarta – Setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025), resmi meluncurkan identitas baru sebagai bank syariah yang akan menjadi motor penggerak masa depan industri keuangan syariah di Indonesia.

Seperti diketahui, BSN lahir dari hasil spin off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berhasil mengakuisisi Bank Victoria Syariah.

“Sebagaimana kita ketahui, BTN telah menyelesaikan akuisisi Bank Victoria Syariah pada tanggal 5 Juni 2025. Sebagai bagian aksi korporasi pelaksanaan spin off yang secara resmi hari ini berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN),” kata Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, dalam acara peluncuran nama dan logo baru BSN, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Adapun nama dan logo baru BSN memiliki filosofi mendalam yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah korporasinya ke depan.

“Nama ‘Bank Syariah Nasional’, mengandung visi besar untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Sementara kata ‘Nasional’ menegaskan jangkauan luas, kepercayaan, dan kredibilitas,” ungkap Alex.

Sedangkan identitas “Syariah”, lanjut Alex, adalah janji untuk menjalankan prinsip-prinsip Syariah dengan integritas dan profesionalisme. “Ini bukan sekadar label, tetapi harus menjadi budaya kerja dan panduan keputusan bisnis setiap insan BSN,” katanya.

Alex menjelaskan bahwa pemilihan logo BSN sendiri mengadopsi desain dari korporat BTN, dengan konstruksi berani dan dinamis.

“Logo BSN ini mewakili semangat modernisasi, inovasi, dan relevansi dengan perkembangan zaman. Penggunaan huruf kecil melambangkan sikap humble/rendah hati, ramah, dan mudah didekati,” ujarnya.

Sementara, simbol Bintang dengan lima sudut melambangkan Keadilan, Keberkahan, Keberagaman, Keberlanjutan, dan Kebaruan. Bintang juga menjadi simbol profesionalisme dan integritas dalam menjalankan prinsip syariah.

“Dengan demikian BSN hadir untuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi nasabah dalam perjalanan hidup mereka. Ini adalah janji Bank kepada Masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama,” imbuhnya.

Menurut Alex, perubahan nama dan logo BSN merupakan awal dari sebuah perjalanan baru perseroan dalam mencapai visi menjadi mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah.

“Perjalanan ini baru kita mulai. Kehadiran Bank Syariah Nasional bukan hanya untuk  memenuhi kewajiban regulasi, tetapi memiliki amanah besar dalam memperluas akses layanan keuangan syariah, mendukung pembangunan nasional serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Pecinta Kopi, Penikmat Teh, Penggiat Kuliner Wajib ke Cafe Brasserie Expo 2025

Bisnistoday – Bertepatan dengan Hari Kopi Internasional, Café Brasserie Expo (CBE) 2025 yang diselenggarakan oleh Panorama Media, CBE menawarkan pengalaman baru dalam gaya hidup dan kuliner Indonesia. 

CBE 2025 yang diadakan pada 10–12 Oktober 2025 di NICE Hall 11, PIK 2 mendatang, akan mempertemukan elemen khas seperti kopi, teh, cokelat, dan wine dalam satu panggung. Mengusung tema ‘eksplorasi rasa dan identitas,’ CBE menjadi ruang ekspresi yang mempertemukan inovasi produk makanan dan minuman (food & beverages) seperti kopi, teh, cokelat, dan wine.

Tidak hanya itu, sektor lain yakni lifestyle, mulai dari teknologi, kesehatan, otomotif, fashion, hingga kecantikan juga ada disini. Berbagai pengalaman interaktif, pengunjung diajak memahami bukan hanya rasa, tapi juga nilai, kisah, dan semangat keberlanjutan serta koneksi sosial yang relevan bagi generasi masa kini.

Project Manager CBE 2025 Luhur Tri Atmojo, menuturkan, Café Brasserie Expo 2025 adalah ruang di mana rasa bukan hanya untuk dikonsumsi, tapi untuk diselami dan dipahami. Pihaknya ingin menghadirkan cerita di balik setiap cangkir kopi, setiap lembar daun teh, hingga setetes wine, yang semuanya merepresentasikan proses, nilai, dan budaya.

“Di saat yang sama, CBE juga menjadi ruang untuk merayakan gaya hidup dan koneksi yang bermakna lewat rasa. Menurut nya konsumen Indonesia saat ini sudah pintar dalam memilih makanan dan minuman. Mereka sudah sadar akan kesehatan. Di CBE ini konsumen tidak perlu takut lagi untuk mencicipi makanan minuman, berapa kalorinya, berapa kadar gulanya dan lain-lain ujar dia dalam konferensi pers penyelenggaraan CBE 2025 di Jakarta pada hari Rabu (1/10).

Luhut Tri Atmojo menambahkan selama tiga hari pameran optimis target transaksi sebanyak 3 milliar bisa didapat dengan kunjungan 25 rb pengunjung. 

CBE sendiri didukung oleh Kementrian Ekonomi Kreatif (EKRAF) sebagai bentuk penguatan potensi lokal dan pertumbuhan industri tren konsumen modern di Indonesia. Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat peran UMKM dan brand lokal agar lebih dikenal dan berdaya saing.

Dari sisi industri, pameran ini juga disambut positif oleh para pelaku dan asosiasi. Menurut Andrew Saputro, Ketua Bidang Kerjasama & Promosi Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), CBE adalah momentum penting bagi pelaku F&B, dari korporasi hingga UMKM, untuk terhubung langsung dengan konsumen, memperkenalkan inovasi, dan memperkuat posisi mereka di pasar nasional maupun global.

“Makanan dan minuman ini menyumbang PDB 30 persen untuk sektor nom migas ya. GAPMMI dan pemerintah bekerjasama untuk membuka jalan bagi industri besar, menengah untuk membina atau empowering umkm supaya bisa akses ke pasar global, belajar bagaimana ekspor, meningkatkan kapabilitas nya dulu, karena pasar domestik berbeda untuk bisa naik kelas. Belajar tentang standar, regulasi, policy, international trade dan lain-lain,” tambah Andrew Saputro.

Selama tiga hari penyelenggaraan, CBE menghadirkan berbagai aktivitas, workshop, talkshow, dan business talk. Asa jugabKompetisi & Indonesia Coffee in Good Spirits Championship oleh SCAI, Kompetisi & Indonesian Drinking Chocolate Competition & oleh ACBI. Dan yang tidak boleh dilewatkan ada Sculpture Chocolate Live Show & Chocolate Fountain Installation setinggi 3 meter oleh Dapur Coklat. 

Dengan tiket masuk gratis dan lokasi strategis di kawasan PIK 2, CBE 2025 menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi pecinta kopi, penikmat teh, penggiat kuliner, maupun mereka yang sekadar ingin merasakan pengalaman rasa yang otentik dan berbeda.

“Bukan cuma soal pameran, tapi soal pengalaman. Di sini, siapa pun bisa melihat langsung perjalanan kopi, dari biji sampai ke cangkir, berbincang dengan para pelaku industri, dan menyaksikan bagaimana kompetisi seperti Indonesia Coffee in Good Spirits Championship menjadi ajang unjuk kualitas dan kreativitas di industri kopi,” ujar Gusti Laksamana, Sekretaris Jenderal AKSI-SCAI.

Sementara dari sisi cokelat, Aprilia Meilisa dari ACBI menambahkan, Indonesia merupakan penghasil coklat terbesar nomor tiga di dunia. Namun sayangnya konsumsi cokelat masyarakat masih kecil dibandingkan dengan negara Eropa yang tidak memiliki pohon cokelat sama sekali.

“Banyak orang belum tahu kalau cokelat lokal punya karakter dan cerita yang unik. Maka dari itu, lewat Café Brasserie Expo dan juga kompetisi Indonesian Drinking Chocolate Competition pengunjung bisa mencicipi, mengenal, dan menghargai proses di balik setiap batang cokelat buatan tangan para pelaku lokal, sekaligus menyaksikan bagaimana kualitas dan kreativitas mereka ditampilkan dalam sebuah kompetisi terbuka,” ujarnya. Dewi

Ditunjuk Jadi Ketua AMKI Provinsi DKI Jakarta, Heryanto: Ini Bukan Wadah Wartawan tapi Berhimpunnya Media Massa

Bisnistoday- Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat resmi menunjuk Heryanto menjadi Ketua AMKI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Kemudian diarahkan segera menyusun personalia kepengurusan yang syaratnya pemilik media atau orang-orang yang diberi kepercayaan investor sebagai pemimpin redaksi atau direkturnya.

Saat ini AMKI provinsi yang sudah confirm untuk menggelar pelantikan hingga Desember 2025, terdiri dari Jawa Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Disamping itu, menurut Ketua umum AMKI Pusat Tundra Meliala, sudah terjalin komunikasi yang mengajukan diri untuk pembentukan AMKI provinsi dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Tengah.

Lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan. Setelah terbentuk AMKI Provinsi, Tundra mengatakan, akan dilakukan pelantikan disusul pembentukan AMKI tingkat Kabupaten/Kota di setiap Provinsi. 

Ketua AMKI DKI Jakarta Heryanto mengucapkan terimakasih kepercayaan yang diberikan pengurus AMKI Pusat dengan Ketua umum Tundra dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMKI Pusat Dadang Rachmat. Penunjukkan ini menjadi amanah berat karena harus menghadapi media arus atas (mainstream).

Lalu media arus menengah (menuju mainstream) dan arus bawah (media-media kecil). Menurut Heryanto, mengajak berhimpun media mainstream yang mungkin saja menganggap tidak butuh AMKI karena sudah lebih eksis seperti sekarang lumayan berat.

Tapi pelan dan perlahan-lahan diyakininya, media arus atas dan menengah itu akan tahu betapa besar untungnya nanti dengan bergabung AMKI. Karena AMKI bukan wadah bagi wartawan, tapi wadah berhimpunnya media massa. Memang selama ini sudah ada SPS (Serikat Penerbit Suratkabar).

“Ya, betul ini mirip banget sama SPS. Tapi AMKI ini lebih luas lagi anggotanya. Karena tidak sebatas media cetak yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, dan surat kabar minggu atau SKM, tapi ada media online,” ujar Heryanto di kantor AMKI Pusat gedung Plaza KAHA kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).

Termasuk juga para youtuber, TikToker, atau semua yang bergerak di bidang media sosial (medsos). Bahkan wartawan entertainment atau hiburan yang masih ditolak disebut sebagai wartawan karena bekerjanya bukan di media massa melainkan production house (PH).

“Karena itu, bentuk advokasinya bukan bagi wartawan. Contoh membantu kemudahan semua media massa anggota AMKI agar mendapat pengakuan Verifikasi Dewan Pers dan periklanan,” imbuh Heryanto dirilis humas AMKI DKI Jakarta, Senin malam (29/9/2025).

Di mana AMKI Pusat terus menggodok dan melakukan komunikasi agar kelak AMKI masuk sebagai konstituen Dewan Pers. Selain itu, lanjut dia, pengurus mendorong pemilik media massa anggota AMKI agar pemimpin redaksi (pemred) masing-masing mau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Hal ini sebagaimana syarat dari Dewan Pers bahwa setiap pemred wajib sudah memiliki kartu UKW Utama. Berikutnya terkait melindungi media online dari tindakan diskriminasi, terutama dengan media mainstream dalam mendapat kerja sama bentuk apa pun.

Kemudian membuat media online anggota AMKI lebih mudah dan percaya diri dalam mendapatkan kerja sama iklan. Di mana satu produk iklan yang nanti bekerja sama dengan satu media online otomatis akan mendapat support dari media massa sesama anggota AMKI.

Bentuknya rilis-rilis akan ditayangkan juga oleh puluhan media massa yang tergabung di AMKI Pusat maupun seluruh AMKI Provinsi. Di mana telah disediakan wadah berupa WhatsApp (WA) grup untuk menampung seluruh rilis apa pun dan dari mana pun.

“Jadi semua kemudahan itu hanya bisa dicapai dengan cara berkelompok atau organisasi. Kalau sendiri-sendiri bisa lebih lama prosesnya bahkan lebih mahal jatuhnya. Ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul,” tutur Heryanto yang mantan Wakil Sekretaris PWI Jaya dan Pengurus PWI Pusat.

Namun itu semua merupakan agenda jangka panjang, dalam jangka pendek AMKI DKI Jakarta harus menggelar pelantikan yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta. “Tentunya diawali dulu dengan melakukan audiensi ke semua pihak terkait itu sebagai sosialisasi AMKI,” cetusnya.

Diketahui bahwa media konvergensi adalah proses penyatuan berbagai bentuk media – baik cetak, elektronik, maupun digital – dalam satu ekosistem yang saling terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi.

“Kalau dulu koran hanya bisa dibaca dalam bentuk cetak, radio hanya bisa didengar lewat perangkat radio, dan televisi hanya bisa ditonton lewat layar TV, kini semuanya bisa diakses dalam satu perangkat: smartphone atau computer,” imbuh Heryanto yang juga penanggungjawab media online semarak.co.

Dewi

BTN Dukung Penyaluran 26.000 Rumah Subsidi

BISNISTODAY.COM, Jakarta–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 26.000 unit rumah di seluruh Indonesia.

Akad massal KPR dan penyerahan kunci rumah untuk 26.000 unit rumah subsidi tersebut telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dilaksanakan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 September 2025.

Akad massal tersebut melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk BTN yang merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80% secara nasional. Sebanyak 200 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sedangkan 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Akad massal yang merupakan terbesar sepanjang sejarah program FLPP tersebut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat terkait, yakni di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P. Roeslani, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Sebagai wujud dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus melakukan langkah proaktif menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah ditambahnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini.

“BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, jadi BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/9).

Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR, yakni di antaranya asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain.

Nixon mengatakan, para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi. “Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,“ ujarnya.

Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam pidatonya saat akad massal, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bank-bank penyalur KPR FLPP termasuk BTN, serta BP Tapera yang telah memungkinkan akad massal terselenggara bagi 26.000 debitur KPR Subsidi FLPP. Dengan upaya ini, Presiden mengatakan, sektor perumahan dapat menjadi motor bagi pembangunan ekonomi negara.

“Perumahan bisa dan selalu menjadi motor dari pembangunan ekonomi, sebab itu kita berikan perhatian dan kita tetapkan target sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif adalah harus berani bercita-cita tinggi dan berbuat yang lebih baik untuk rakyat,” tutur Presiden RI.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuturkan, akad massal KPR untuk 26.000 unit rumah merupakan wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah sebanyak 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP turut mengapresiasi BTN sebagai bank penyalur KPR FLPP terbesar yang terus konsisten menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat.

“Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, tetapi belum satu tahun Pak Prabowo menjadi Presiden, sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Ini tidak pernah ada sepanjang sejarah. Kami juga mengapresiasi bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini,” tuturnya.

Menteri PKP menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)

Sementara itu, Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera menyebutkan, akad massal sebanyak 26.000 rumah merupakan inisiatif strategis untuk mengakselerasi penyaluran KPR FLPP. BP Tapera sebagai mitra BTN mengapresiasi langkah pemerintah dan perseroan dalam mendukung program ini. “Program FLPP merupakan program perumahan yang paling diminati masyarakat, sehingga kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan tambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit tahun ini, serta bank-bank penyalur yang memungkinkan program ini dapat terlaksana,” ujar Heru.

Data BP Tapera menunjukkan, realisasi KPR FLPP telah mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun yang disalurkan oleh 38 bank termasuk BTN, naik 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 151.902 unit.