Bisnistoday

Bisnistoday.com, Pasuruan– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan posisinya sebagai bank utama pembiayaan perumahan rakyat di Indonesia. Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau setara 81,8 persen dari total nasional sebanyak 188.434 unit yang disalurkan seluruh bank pelaksana.

Capaian tersebut menandai peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat. Dengan penyerapan lebih dari empat perlima porsi nasional, BTN menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dan upaya percepatan penurunan backlog perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah capaian yang impresif tersebut, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM), Agus Sugiarto, menegaskan pentingnya agar pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Capaian BTN dalam menyalurkan lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III 2025 merupakan hasil kerja luar biasa. Keberhasilan ini perlu diimbangi dengan penerapan GCG yang kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan memberi dampak sosial yang nyata,” ujar Agus Sugiarto, Komisaris Independen DAM, di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (14/10).

Agus juga menyoroti langkah BTN yang membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Ia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono, menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat semakin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional serta mempercepat pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM, Bambang Sugeng Rakmono, menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Menurutnya, integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan pembangunan nasional yang ramah lingkungan.

BTN Kuasai 78 Persen Pasar di Jawa Timur

Di tingkat daerah, BTN mencatat kinerja kuat di Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran 10.243 unit KPR Sejahtera FLPP — terdiri dari 6.505 unit BTN Konvensional dan 3.738 unit BTN Syariah.

Capaian tersebut menjadikan BTN menguasai 78,3 persen pangsa pasar dari total 13.069 unit rumah subsidi yang disalurkan seluruh bank di wilayah tersebut.

Dengan hasil tersebut, Jawa Timur berkontribusi sekitar 6,6 persen terhadap total penyaluran nasional program FLPP. Daerah dengan penyaluran tertinggi meliputi Kabupaten Jember (2.205 unit), Malang (1.534 unit), Banyuwangi (870 unit), dan Kediri (841 unit).

“Kinerja di Jawa Timur mencerminkan solidnya ekosistem pembiayaan perumahan yang telah dibangun BTN bersama pemerintah dan pengembang. Kami menjaga konsistensi agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Banking BTN.

Hirwandi menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan hasil dari kolaborasi erat dengan pengembang lokal dan pemerintah daerah, termasuk dukungan terhadap percepatan sertifikasi tanah dan penyaluran dana subsidi melalui mekanisme digital.

Program KPR subsidi BTN di Jawa Timur menjangkau masyarakat dari berbagai profesi — mulai dari pegawai swasta, ASN, tenaga pendidik, TNI/Polri, hingga pekerja informal dan wirausaha kecil.

Langkah ini sejalan dengan komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

“BTN memastikan pembiayaan rumah subsidi dapat diakses lintas profesi, termasuk sektor informal yang selama ini sulit memperoleh kredit perumahan,” ujar Hirwandi.

Ia menambahkan, BTN juga mencatat peningkatan partisipasi perempuan dalam program KPR subsidi. Sekitar 32,7 persen penerima KPR subsidi BTN merupakan perempuan, mencerminkan komitmen BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah yang setara dan inklusif.

“Digitalisasi dan kolaborasi dengan pengembang lokal terus kami dorong untuk mempercepat proses pengajuan, tanpa mengorbankan prinsip ketepatan sasaran dan tata kelola,” tambah Hirwandi.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BTN menilai keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai di tingkat lokal.

Setiap proyek perumahan yang dibiayai BTN mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, serta pertumbuhan sektor pendukung seperti transportasi, makanan, dan jasa.

“Program KPR subsidi bukan hanya tentang rumah, tapi juga tentang pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia serta tentang aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekelilingnya. Inilah bentuk kontribusi BTN terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Hirwandi.

Peran BTN dalam Program 3 Juta Rumah

Sebagai bank dengan mandat utama di sektor pembiayaan perumahan, BTN memainkan peran ganda dalam mendukung Program Pemerintah 3 Juta Rumah — tidak hanya pada sisi demand (pembiayaan konsumen), tetapi juga supply (pembiayaan sektor hulu perumahan).

Melalui Kredit Program Perumahan (KPP), BTN menyalurkan pembiayaan bagi pengembang, kontraktor, pemasok bahan bangunan, hingga industri material perumahan untuk mempercepat pembangunan hunian rakyat.

Selain itu, BTN juga bertindak sebagai integrator ekosistem perumahan nasional melalui pendirian Housing Finance Center, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran (Learning), konsultasi (Advisory), dan riset (Research) di bidang pembiayaan perumahan.

Pusat ini menjadi wadah pengembangan kapasitas, inovasi kebijakan, serta penyedia data dan kajian untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.