Wanita Tani Indonesia HKTI Komit Perkuat Ekonomi Pedesaan di Bidang Pangan

(Bisnistoday.com)-
Diskusi “Peluang dan Tantangan Usaha Pangan di Lingkungan Wanita Tani Pedesaan”
yang diselenggarakan Wanita Tani Indonesia HKTI, di Gedung DPR RI pada Kamis
(26/04/2018) banyak menyoroti peran wanita dalam memperkuat ketahanan pangan di
Indonesia terutama ekonomi pedesaan.

Penggagas diadakannya
diskusi ini adalah Ir. Sharmila, MSi, Ketua Umum Induk Koperasi Wanita
Indonesia (INKOWAPI), yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan
Koperasi Wanita Tani Indonesia.

Kepada peserta
diskusi, wanita enerjik yang sangat giat membangun sinergi dengan berbagai
instansi pemerintah dan swasta ini, 
mengatakan,  Wanita Tani Indonesia
HKTI berkomitmen untuk membangun ekonomi desa melalui beberapa hal. Pertama,
terwujudnya penguatan dan pemberdayaan kelompok wanita tani di bidang usaha
pangan untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Kedua, meningkatkan kemitraan usaha
antara masyarakat konsumen, produsen dan pelaku usaha industri pangan untuk
mendorong percepatan kesejahteraan petani di pedesaan.

“Dalam rangka
memperingati Hari Kartini 2018 tersebut saya 
berharap diskusi ini mendapatkan dukungan dari para narasumber yang
hadir untuk penguatan dan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani menuju terwujudnya
ketahanan pangan di pedesaan,”ujarnya.

Diskusi Kartini 2018
ini juga  merupakan bagian dari acara DPR
RI dalam rangka mempromosikan produk kopi, teh, dan kakao, serta dalam rangka
HUT HKTI ke-45.

Sharmila, mengamati,
selama ini wanita masih bekerja sendiri sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya
gerakan supaya semakin banyak kelompok wanita tani sehingga mereka memiliki
akses dalam membangun ekonomi desa.

Menurutnya, dari 26
juta petani saat ini, wanita taninya ada 7 juta. Kemudian dari 541 ribu
kelompok tani, kelompok tani wanita ada sekitar seribuan. “Perhatian pemerintah
adalah pendekatan kelompok makanya kita memperbanyak kelompok wanita tani, agar
tambah maju,”ujarnya optimis.

Sharmila mengatakan,
perlunya bangun kesadaran dalam membangkit ekonomi wanita tani. Karena salah
satu kunci keberhasilan penumbuhan kelembagaan kelompok tani wanita adalah
kemampuannya untuk memberikan dampak positif pada kehidupan sosial anggotanya
dan manfaat lanjutan bagi komunitas desa. 
“Strategi berbasis kolektif seperti membentuk koperasi dan usaha
kecil  yang targetnya adalah perempuan
dapat digunakan dalam membangun kelembagaan wanita dalam pembanguan pertanian.

Sharmila mengatakan,
dengan digelarnya diskusi ini, ia berharap ada sinergi antara Kementerian BUMN,
Kementan, dan DPR RI, dengan KWT binaannya.

Dengan Kementerian
BUMN misalnya, dengan memanfaatkan dana PKBL atau CSR.  Uang uang itu sekarang disalurkan melalui
kementerian BUMN.

Banyak
produk-produk  wanita tani di desa yang
mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Dana dana CSR itu agar tepat sasaran,
setidaknya bisa dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan wanita tani di  desa untuk mendukung perekonomian di desa.
“Seperti pelatihan memiliki usaha mikro. Karena masyarakat sangat butuh
bimbingan, pelatihan, binaan. Dana-dana tersebut lebih tepat sasaran sesuai
dengan kebutuhan orang desa,”ujarnya.

Sharmila menegaskan,
organisasinya ingin bersama Pemerintah mendorong wanita-wanita tani khususnya
di tingkat pedesaan bisa lebih mandiri, berkreasi dengan UKM, dan berkreasi
dengan hasil-hasil pertanian yang ada di daerahnya, sehingga ketahanan pangan
dan ketahanan ekonomi keluarga bisa diwujudkan.

Dengan dukungan
banyak lembaga dan sinergi seperti dengan Kementerian BUMN, Kementan, dan juga
DPR RI, paling tidak kedepan kita bisa membuat sebuah bisnis model bersama.

“Kita akan mencoba
beberapa produk khususnya di pangan, mulai dari produksi dan pasca panen,
melibatkan BUMN-BUMN dan swasta, untuk bersama-sama membuat bisnis model yang
nantinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sharmila.

Lebih jauh, Sharmila
menegaskan bahwa pihaknya, sebagai pengurus Wanita Tani Indonesia HKTI, akan
terus berkomitmen melakukan pendampingan kepada tiap anggota binaannya. Karena
itu kata dia sebagai teman-teman yang terpilih menjadi pengurus di Wanita Tani
Indonesia HKTI, pihaknya  memfasilitasi
mereka membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan produk-produknya, basis-basis
daerah tertentu, produknya unggulannya apa. “Ya mari kita bantu karena  jutaan wanita yang masih menunggu sentuhan,”
ujar Sharmila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja BNI Syariah Tumbuh Positif di Awal Tahun 2018

Bisnistoday.com-Kinerja BNI Syariah pada triwulan pertama di
tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang positif. Laba bersih mencapai Rp94,48
Miliar atau naik 21,69 persen dari Maret 2017 sebesar Rp77,64 Miliar. Menurut
Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, bahwa Pertumbuhan laba
tersebut disokong oleh ekspansi pembiayaan yang didukung dengan kualitas
pembiayaan masih terjaga, di sisi lain efisiensi operasional juga terus
membaik.

Dengan semangat berHasanah di tahun 2018, kami bersyukur
kinerja BNI Syariah triwulan pertama berjalan dengan baik. Hal ini ditandai
dengan pencapaian Aset BNI Syariah Maret 2018 sebesar Rp38,54 Triliun atau naik
sebesar 29,07 persen dari Maret 2017, lebih tinggi dari pertumbuhan industri
sebesar 7,32 persen (BUS Only Februari 2018 (YoY)).

Dari sisi bisnis, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan
sebesar Rp23,75 Triliun atau naik 11,70 persen. Komposisi pembiayaan Maret 2018
disumbang oleh segmen Konsumer sebesar Rp12,19 Triliun (51,3%), diikuti segmen
Kecil dan Menengah sebesar Rp5,16 Triliun (21,7%), segmen Komersial Rp4,58
Triliun (19,3%), segmen Mikro Rp1,43 Triliun (6,0%), dan Hasanah Card Rp380,47
Miliar (1,6%). Dalam menyalurkan pembiayaan, BNI Syariah terus menjaga kualitas
pembiayaan, dimana Maret 2018 rasio Non Performing Financing (NPF) BNI Syariah
sebesar 3,18 persen, dibawah rata-rata industri yang mencapai 5,21 persen.

Selain pembiayaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga mencapai
Rp32,95 Triliun atau naik 27,66 persen dengan jumlah nasabah sebanyak 2,6 juta.

Pertumbuhan kinerja yang positif ini tidak lepas dari peran
BNI sebagai induk perusahaan. Bentuk sinergi BNI Syariah dengan BNI diantaranya
Syariah Chaneling Outlet (SCO), dimana nasabah diberikan kemudahan untuk dapat
melakukan transaksi syariah di lebih dari 1.584 kantor cabang BNI serta
diberikan kemudahan akses perbankan dan BNI Mobile Banking. 

Dalam hal kegiatan
bisnis BNI Syariah bersama BNI Incorporated melaksanakan pembiayaan bersama
(value chain financing) infrastruktur, bisnis haji dan umroh, serta event
bersama seperti BNI Subsidiaries Expo, Java Jazz, Inacraft, dan event-event
bersama lainnya.

KOMISI XI DPR RI APRESIASI KINERJA BTN

(Bisnistoday.com)-Capaian kinerja PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. hingga Maret 2018 yang tumbuh berkelanjutan dan berada di atas
rata-rata industri perbankan nasional memeroleh apresiasi positif dari Komisi
XI DPR RI. Dukungan Bank BTN atas Program Satu Juta Rumah juga sukses
mengantarkan perseroan terus memimpin pasar kredit pemilikan rumah (KPR) dan
KPR Subsidi.

 Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan perseroan terus
berkomitmen mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif dan berkelanjutan.
Dalam lima tahun terakhir terhitung mulai Desember 2013 hingga Desember 2017,
Bank BTN mencatatkan rata-rata pertumbuhan kredit (compound annual growth
rate/CAGR) sebesar 18,63% dari Rp100,47 triliun menjadi Rp199 triliun. Per
Maret 2018, pertumbuhan kredit Bank BTN pun berada di level 19,34% secara
tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp202,5 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut tercatat berada di atas
rata-rata industri perbankan nasional. Data Bank Indonesia menyebutkan kredit
perbankan nasional hanya tumbuh sebesar 8,2% yoy per Februari 2018.
“Apresiasi Komisi XI atas kinerja kami akan menjadi pemacu bagi kami untuk
terus meningkatkan pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan. Kami
meyakini tahun ini akan mampu mencapai target pertumbuhan bisnis sesuai target
yang ditetapkan,” jelas Maryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi
XI DPR RI di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Maryono menjelaskan kredit perumahan masih mendominasi
penyaluran pinjaman emiten bersandi saham BBTN ini yakni sebesar 91,09% per
Maret 2018. Pada kredit perumahan tersebut, KPR tercatat tumbuh 22,37% yoy dari
Rp121,71 triliun per Maret 2017 menjadi Rp148,95 triliun di bulan yang sama
tahun ini. Bank BTN juga mencatatkan pertumbuhan KPR sebesar 20,76% dalam lima
tahun terakhir dari Rp67,97 triliun pada Desember 2013 menjadi Rp144,58 triliun
di Desember 2017.

Dengan penyaluran tersebut, Bank BTN masih menjadi pemimpin
pasar KPR di Indonesia dengan pangsa sebesar 37% per Desember 2017. Bank BTN
pun masih mendominasi pasar KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 95% pada akhir
tahun lalu. Sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendukung Program Satu Juta
Rumah, Bank BTN juga telah menyalurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit
rumah dengan nilai kredit sebesar Rp24,25 triliun per Maret 2018. Realisasi
penyaluran tersebut telah mencapai 37,1% dari total target dukungan Bank BTN
terhadap Program Satu Juta Rumah yakni sebanyak 750.000 unit rumah pada 2018.

Pertumbuhan positif pinjaman tersebut juga diikuti dengan
perbaikan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) nett yang berada di
level 1,78% per Maret 2018 atau turun dari 2,35% di bulan yang sama tahun lalu.
“Kami tetap mengutamakan asas kehatian-hatian dalam penyaluran kredit.
Kami meyakini angka tersebut akan terus turun sejalan dengan upaya untuk
memperbaiki kualitas kredit dan meningkatkan penyaluran kredit,” ujar
Maryono.

Peningkatan positif penyaluran kredit Bank BTN pun turut
mengerek naik posisi aset perseroan. Per Maret 2018, aset Bank BTN tercatat
naik 20,73% yoy menjadi Rp258,74 triliun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata
pertumbuhan aset Bank BTN juga mencapai 18,81% dari Rp131,17 triliun pada
Desember 2013 menjadi Rp261,37 triliun pada bulan yang sama tahun 2017.

Kinerja positif Bank BTN juga mengerek naik perolehan laba
perseroan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan laba Bank BTN
mencapai sebesar 17,99% dari Rp1,56 triliun pada Desember 2013 menjadi Rp3,02
triliun pada akhir 2017. Per Maret 2018, laba BBTN pun naik 15,13% yoy menjadi
Rp684 miliar. Posisi pertumbuhan tersebut juga berada di atas kenaikan laba
industri perbankan di Tanah Air. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekam laba
perbankan nasional hanya naik sebesar 9,69% yoy per Februari 2018.

BTN Tetap Utamakan GCG

Di sisi lain, Bank BTN pun telah mencatatkan pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 23,54% yoy menjadi Rp194,48 triliun per Maret
2018. Pos tabungan menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dengan kenaikan
43,35% yoy. Kemudian, giro Bank BTN pun naik 22,55% yoy dan deposito tumbuh
16,87% yoy. Dengan kenaikan giro dan tabungan, porsi dana murah (current
account and savings account/CASA) perseroan pun terus naik dari 46,04% pada
Maret 2017 menjadi 48,95% pada Maret 2018.

Menurut Maryono, dalam menghimpun simpanan masyarakat,
perseroan terus mengutamakan Good Corporate Governance (GCG). “Kami juga
berterima kasih pada Komisi XI yang mengingatkan manajemen untuk mengutamakan
GCG dari menjalankan bisnis,” tutur Maryono.

Adapun, terkait permintaan Komisi XI DPR RI agar Bank BTN
berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan
kepada perbankan, disambut positif Maryono sebagai tambahan semangat perseroan
yang dipimpinnya tetap GCG. Maryono menjelaskan pihaknya akan menindak tegas karyawan
perseroan yang terlibat pada kasus yang merugikan nasabah dan terbukti
melanggar hukum. BTN juga akan  membantu
pihak berwenang untuk mengawal proses hukum jika terjadi kasus tersebut. 

“Perseroan akan mematuhi dan menghormati proses hukum yang berlaku dan
tidak akan melindungi pihak manapun yang terkait dengan kasus yang secara hukum
terbukti salah dan merugikan nasabah,” tegas Maryono.

 Maryono mengungkapkan pihaknya pun akan terus meningkatkan
keamanan pelayanan jasa dan produk perseroan demi kenyamanan nasabah. Maryono
juga menghimbau kepada nasabah perseroan untuk bekerjasama dengan bank dalam
memastikan proses layanan perbankan itu sesuai prosedur dan didukung dokumen
yang sah dari bank. “Untuk keamanan transaksi perbankan kami menghimbau
nasabah untuk melakukan transaksi di kantor cabang Bank BTN yang secara sistem
tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (Andre).

 

 

Menyusul PPAD: FKPPI DUKUNG JUDICIAL REVIEW UU BUMN

Bisnistoday.com-Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan
dan Putra Putri TNI / Polri (FKPPI) mendukung gugatan terhadap UU No. 19 Tahun
2003 Tentang BUMN dengan No. Perkara 14/PUU-XVI/2018 yang saat ini memasuki
keterangan para saksi ahli. Demi masa depan Indonesia dan generasi
mendatangnya, dukungan ini harus diberikan mengingat UU BUMN tersebut tidak
sesuai dengan UUD NRI 1945. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum FKPPI
Pontjo Sutowo di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Dengan demikian, FKPPI menyusul Persatuan Purnawirawan
Angkatan Darat (PPAD)  yang memutuskan
mendukung gugatan terhadap UU tersebut di Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu
sendiri diajukan oleh AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri yang
menyatakan Pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) tentang Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN
serta Pasal 4 ayat 4 tentang perubahan penyertaan keuangan negara yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasannya Pontjo Sutowo menegaskan bahwa
tantangan, ancaman, gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia di masa
mendatang sangat berat. Indonesia menjadi destinasi perang proxi oleh
negara-negara hegemoni seperti AS dan China. Untuk memenangkan perang proxi
itu, syarat utama yang harus dipenuhi oleh negara adalah melaksanakan amanat
Pasal 33 UUD NRI 1945 yang harus berujung pada “sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.

 

“Jika kita tidak menguasai Bumi, Air dan Kekayaan yang ada
di bumi Indonesia, serta menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bangsa asinglah yang akan
menguasainya. Pada akhirnya jika bangsa asing yang menguasai seluruh kekayaan
dan hajat hidup orang banyak, bangsa Indonesia menjadi budak lagi,” tegas
Pontjo Sutowo.

Menurutnya, Indonesia harus membaca dengan cermat apa yang
pernah disampaikan arsitek Perang Dingin AS, Henry Kissinger. Kissinger yang
juga mantan Menlu AS itu, mengeluarkan suatu ungkapan, “Who controls the food
supply controls the people; who controls the energy can control whole
continents; who controls money can control the world” – Siapa yang mengonrol
suplai pangan menguasai rakyat, siapa yang mengontrol energi menguasai benua
dan siapa yang mengendalikan uang dapa mengontrol dunia. Ungkapan Kissinger ini
harus dipahami betul oleh bangsa Indonesia mengingat pada tahun 2050 akan ada
ledakan penduduk mencapai hampir 10 miliar orang.

“Dengan ledakan penduduk dunia, ada 3 (tiga) isu strategis
yang harus diwaspadai yakni sembako (pangan), energi dan air. Dengan penduduk
10 miliar, orang harus makan, dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan
dibutuhkan lahan dan lahan pangan membutuhkan air. Untuk menggerakan
kesemuanya, dibutuhkan energi. Indonesia yang kaya akan segalanya akhirnya
menjadi destinasi bagi negara-negara yang berpenduduk besar pada tahun 2050.”
ujarnya.

Bagi Bangsa Indonesia, selain ketiga isu strategis itu, ada
satu isu penting lagi yang krusial yakni teknologi, yang selama ini Indonesia
sangat tergantung dari negara asing. Indonesia harus segera mengejar
ketertinggalan dalam teknologi di semua bidang. Jika hal ini tidak dilakukan,
Pontjo Sutowo menandaskan, akibatnya akan sama yakni Indonesia akan tergantung
dari negara asing.

Indonesia, menurut Pontjo Sutowo, harus mengikuti Korea
Selatan, yang bangkit dari keterpurukannya dan mengungguli Jepang, yang
merupakan musuh bebuyutan di masa lalu. 
Meski kaya dan memiliki segalanya terutama sumber kekayaan alam, hal itu
tidak mempunyai arti apapun jika teknologi asli Indonesia tidak terbangun dalam
kurun waktu 28 tahun menjelang tahun 2045 saat Indonesia berusia seratus tahun.

“Oleh karena itu, Indonesia harus melaksanakan amanat Pasal
33 UUD NRI 1945 agar dapat menguasai sumber kekayaan alamnya, dapat menguasai
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dan semuanya harus berujung pada kemakmuran rakyat. Cara yang dilakukan
adalah DPR melakukan revisi atau rakyat bisa 
mengajukan judicial review semua peraturan termasuk UU, seperti gugatan
terhadap UU BUMN. UU BUMN ini dibuat pada tahun 2003 di mana asing menjadi
konsultannya,” jelas Pontjo Sutowo.

 

BTN Siap Dukung Program DP 0 Persen untuk PNS/TNI-Polri

(REMBANG, bisnistoday.com)-PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapannnya dalam mendukung program uang muka
atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini
akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu
juta unit.

“Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan
melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu
Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di
atas satu juta,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono usai mengikuti
kegiatan festival Kartini di Rembang, Sabtu (21/4).

Maryono menambahkan Bank BTN akan berkontribusi dan
mendukung penuh dalam program  DP 0
persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat
strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki
rumah.

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi
program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat
berhubungan dengan bisnis Bank BTN.

“Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya
adalah rumah untuk  Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan
untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan
kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu
juta rumah,” ujar Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun
dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah
dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan
kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR
bagi PNS, TNI dan Polri ini.

 

“Skema Tapera ada dua yaitu bisa membantu uang muka
debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku
bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti
fasilitas MBR,” paparnya.

 

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema
yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan
bisa mencapai Rp1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed
maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

“Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon
satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah,” urainya.

 

Festival Kartini 2018

 

Sementara itu dalam peringatan Hari Kartini, Bank BTN turut
mendukung kegiatan festival Kartini yang diselenggarakan Pemkab Rembang. Bank
BTN turut meramaukan acara tersebut dengan mangajak peserta pesepeda BTN
melakukan kegitan BTN Tour de Rembang yang menempuh jarak lebih dari 40 km
mulai dari Blora dan finish di Alun-Alun Kota Rembang.

 

Pelaksanaan BTN Tour de Rembang tersebut juga untuk
menggelorakan semangat Indonesia sebagai tuan rumah ASIAN Games.

 

“BTN Tour de Rembang ini merupakan yang pertama kali
dilakukan, dalam rangka memperingati hari kelahiran RA Kartini yang jatuh pada
tanggal 21 April, dimana Pahlawan nasional RA kartini dimakamkan diantara Blora
dan Rembang. Jadi suasana olah raga dan sportivitas bisa terasa di
daerah-daerah, termasuk yang kali ini kita selenggarakan di kota Rembang”
ungkap Maryono.

 

Maryono menambahkan pada rangkaian kegiatan festival Kartini
tersebut perseroan juga melakukan kegiatan sosial sebagai program Corporate
Social Responsibility (CSR) Bank BTN di Rembang dengan menggandeng Kemenristek
Dikti menyerahkan bantuan perlengkapan 100 unit komputer di SMAN 1 Rembang.

 

“Ini tentunya diharapkan akan mendorong siswa melek
melek IT dalam menyongsong masa depan atau zaman now,” tegasnya.

 

Selain itu kegiatan sosial juga dilakukan Bank BTN untuk
membantu pembangunan masjid pada sekolah tersebut.

 

Kami melakukan kegiatan CSR bagaimana agar keberadaan Bank
BTN itu juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di kota Rembang
melalui sekolah yang menjadi rujukan KemenDikti tahun 2017. Semoga dukungan ini
dapat bermanfaat dan SMAN 1 Rembang akan dapat membuktikan sebagai sekolah yang
tepat dalam ikut berperan membangun masa depan bangsa melalui prestasi anak
didik yang hebat dan bermutu tinggi, tambahnya. (bar)

STUDI OBG: SENTIMEN POSITIF INVESTOR TERHADAP NEGARA ASEAN

(Bisnistoday.com)-ASEAN, 20 April 2018: Laporan terbaru berjudul Business Barometer: OBG in ASEAN CEO Survey yang baru saja diluncurkan oleh Oxford Business Group (OBG) menunjukkan bahwa para investor menunjukkan sentimen yang sangat positif dan harapan berbisnis yang tinggi terhadap sejumlah negara-negara Asean. Sentimen investor semakin membaik selama dua dekade setelah terjadinya krisis Asean di masa lalu.

Sebagai perusahaan riset dan konsultasi global OBG baru saja membuat sebuah langkah besar dengan melaksanakan penelitian regional pertamanya.

Dalam penelitian tersebut, OBG melakukan wawancara dan survey tatap muka dengan lebih dari 550 pemimpin perusahaan (CEO, COO, CFO, dan setara) yang berada di Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dari hasil wawancara tersebut, OBG menyusun sampel kolektif untuk menilai dan menganalisa kepercayaan diri investor regional serta mencatat sejumlah persepsi mereka terhadap negara-negara ASEAN.

Sampel terbesar didapatkan dari sejumlah negara seperti Indonesia, yang diikuti oleh Myanmar, Filipina, dan Thailand, sedangkan sampel terkecil didapatkan dari Vietnam and Malaysia.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara OBG, terdapat 72% pemimpin perusahaan yang menyatakan bahwa mereka memilki kecenderungan yang tinggi untuk menanamkan modal dalam jumlah besar dalam kurun waktu 12 bulan kedepan. Hampir 84% pemimpin perusahaan dari enam negara ASEAN yang disurvei juga menyatakan bahwa mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap ruang lingkup bisnis dalam negeri dalam kurun waktu 12 bulan kedepan.

Di jaman saat sektor swasta semakin memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan negara, setidaknya tiga perempat responden menyatakan bahwa belanja modal pemerintah tidak lebih dari 40% bisnis di sektor yang sedang mereka garap di negara masing-masing.

Hasil survey OBG juga menunjukkan bahwa perekonomian Cina terus mempengaruhi pasar ASEAN. Sekitar 33% responden meyakini bahwa perlambatan perekonomian Cina merupakan faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dalam negeri secara jangka pendek-menengah. Berdasarkan data resmi dari Cina, nilai perdagangan antara negara tirai bambu tersebut dan negara-negara ASEAN lainnya telah mencapai $514.8 miliar pada tahun 2017. Cina juga mempu menempatkan posisi teratas dalam daftar daftar mitra dagang dari semua enam negara dalam survey OBG.

Dalam hal keterampilan, 31% responden mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan yang paling dibutuhkan, kemudian diikuti oleh engineering (28% responden), dan research & development (15% responden). Kesenjangan keterampilan juga dapat mengurangi daya saing apabila tidak diatasi.

Dalam hal tranparansi, para responden memberikan jawaban yang beragam. Setidaknya 47% pemimpin perusahaan menyatakan bahwa transparansi pasar sangat tinggi tergantung pada wilayah dan negara, sedangkan 41% lainnya menyatakan bahwa transparansi sangatlah rendah. Dalam hal perpajakan jawaban juga cukup beragam, hampir separuh dari seluruh responden menyatakan bahwa perpajakan di negara mereka sangat tidak kompetitif, sedangkan 41% lainnya menyatakan sangat kompetitif.

Responden dari Vietnam dan Myanmar memiliki sentimen yang sangat negatif terhadap tranparansi berbisnis di negara masing-masing. Para CEO dari Myanmar dan Filippina juga merupakan yang paling pesimistis terhadap lingkungan perpajakan di dalam negeri. Sebaliknya, para CEO dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand memiliki sentimen yang lebih positif terhadap perpajakan di negara masing-masing.

Berbicara tentang hasil survey OBG melalui blog, Patrick Cooke selaku regional editor for Asia di OBG menyatakan bahwa sentimen dan ekspektasi berbisnis di wilayah ASEAN sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa ASEAN saat ini telah menjadi motor penggerak ekpansi ekonomi secara global nomor satu di dunia.

Namun, Cooke juga mengemukakan bahwa risiko eksternal dapat  mengagalkan potensi ASEAN, apalagi saat ini dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia (yaitu Cina dan Amerika) sedang marak mengimplementasikan kebijakan anti-dagang yang mempersulit perdagangan di antara dua negara tersebut. Namun, Cina diprediksi akan melunak karena akan lebih terfokus dalam mengurangi risiko sektor keuangan dan menyeimbangkan perekonomian dalam rangka menuju ekspansi ekonomi berbasis konsumsi.

Cooke mengatakan bahwa survey terkait perpajakan, akses kredit, dan transparansi berbisnis memunculkan jawaban yang cukup beragam dari para responden. Hal ini mencerminkan bahwa setiap negara sedang mengalami tahap perkembangan dan prioritas ekonomi yang berbeda.

“Mungkin, keberagaman dan perbedaan lingkungan berbisnis tiap negara menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk mengharmonisasi perundangan, peraturan, standar, dan praktik bisnis, masih terdapat disparitas pembangunan serta persaingan rezim fiskal yang dapat menghalangi terjadinya integrasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang harmonis, yang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal kohesif dan basis produksi yang mendukung ‘kesejahteraan bersama’ pada tahun 2025, ”ujar Cooke.

Cooke menambahkan apabila MEA ingin sukses dalam menciptakan negara-negara yang “manusia-sentris, berorientasi pada masa depan, dan terintegrasi dengan value chain internasional,” seluruh negara anggota MEA perlu memprioritaskan pendidikan dan pengembangan keterampilan sebab saat ini dunia sangat membutuhkan inovator muda yang dapat mengubah ide menjadi sebuah usaha yang berkelanjutan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam menghadapi kompetisi global dan perkembangan teknologi yang pesat. Hal tersebut juga akan mendorong terciptanya jenis industri baru, dan industri lama yang tidak mampu bersaing tentunya akan tertinggal.

Evaluasi terhadap hasil survey yang ditulis Cooke berjudul “Next Frontier” dapat diakses melalui OBG’s Editor’s Blog. OBG’s Editor’s Blog merupakan platform yang digunakan para regional managing editors di OBG untuk membagikan hasil analisa kepakaran mereka mengenai perkembangan yang terjadi di lebih dari 30 negara yang diteliti oleh OBG.

The OBG Business Barometer: CEO Surveys menghadirkan alat-alat penelitian OBG yang lengkap. Hasil komprehensif survei OBG in ASEAN akan tersedia secara online maupun cetak. OBG juga sedang melaksanakan sejumlah penelitian serupa di sejumlah negara lainnya, di lokasi OBG beroperasi.

Survei ini dirancang untuk menilai sentimen bisnis para pemimpin perusahaan (yang terdiri dari CEO, COO, CFO, dan setara) dan memahami penilaian mereka terhadap prospek bisnis dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Tidak seperti survei lainnya, OBG Business Barometer merupakan sebuah survei yang dilakukan secara tatap muka oleh para staf OBG, serta melibatkan beragam lini bisnis, ukuran, dan spesialisasi perusahaan yang berbeda. Hasil survei anonim.

OBG Business Barometer disusun berdasarkan data perusahaan yang memiliki pendapatan sesuai dengan parameter dibawah ini:

 • 42% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di Indonesia

• 24% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di Filipina

• 16% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di Myanmar

• 12% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di  Thailand

• 4% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di Malaysia

• 2% perusahaan yang disurvei berkantor pusat di Vietnam

Data dalam survei ini digunakan untuk menganalisis sentimen bisnis suatu negara, dan juga secara regional maupun global. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk membuat perbandingan antara kedua negara secara individu maupun regional. Hasil survei disajikan secara statistik dalam infografis dan dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Managing Editor OBG.


 

Ingin Lihat Kualitas Udang Terbaik Dunia? Ayo Ikut dalam Pameran industri Akuakultur 2018 di Zhanjiang

Bisnistoday.com-Tim Delegasi Zhanjiang China mengundang
profesional akuakultur Indonesia  untuk
berpartisipasi dalam ajang the 5th China International Aquaculture Product Expo
2018 yang akan berlangsung pada 18-20 Juni mendatang di Zhanjiang Guandong
Province Republic of China.

Didampingi tim delegasi China, President Direktur PT Bina
Aquanik Jaya, Henry Rahardja dalam konferensi pers-nya di Jakarta, Jumat
(20/4/2018) mengatakan acara ini menjadi salah satu ajang industri paling
profesional dan bergensi di industri budidaya perikanan di Tiongkok.”Sebanyak
40 pengusaha akuakultur lokal akan turut serta dalam event ini,”ujarnya.

Menurutnya, pameran ini diselenggaran sejak tahun 2014.
Dimana, skala, branding dan pengaruh dari pameran ini terus berkembang.
Transaksi jual beli selalu meningkat.

Pameran ini kata dia, mendemonstasikan seluruh rantai  industri Akuakultur sehingga menjadi salah
satu ajang industi paling profesional dan bergengsi di industri  budidaya perikanan  di Tiongkok.

Lebih dari 60 persen udang domestik Tiongkok diperdagangkan
dalam pameran ini sehingga menjadikan acara ini sebagai pilihan pertama bagi
pedagang grosir produk-produk akuakultur dan pelaku bisnis perikanan dari
seluruh penjuru Tiongkok.

Melalui acara ini diharapkan asosiasi industri akuakultur
dan para pelaku bisnis perikanan di Indonesia dapat memperoleh pemahaman
terkait industri budidaya perikanan. Sejak 2009, Indonesia menjadi negara
produsen akuakultur terbesar kedua di dunia setelah China, paparnya.

Patut dicatat, akuakultur tidak hanya menghasilkan protein
hewani berupa ikan, moluska (kekerangan), dan krustasea (udang, lobster,
kepiting dan rajungan. Tetapi, juga rumput laut, teripang, invertebrata, dan
ribuan jenis organisme perairan lainnya sebagai bahan baku (raw materials)
untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosme tik, cat, film, bioenergi,
dan ratusan jenis industri lainnya.

Selain itu, marikultur juga bisa meng hasilkan perhiasan
yang sangat mahal seperti kerang mutiara. Dan, dapat berfungsi se bagai
penyerap karbon, sehingga turut men cegah terjadinya pemanasan global (global
warming).

Seiring dengan jumlah penduduk dunia yang terus bertambah
dan meningkatnya kesa daran umat manusia tentang gizi ikan dan seafood yang
lebih sehat dan mencerdaskan, per min taan terhadap sejumlah komoditas dan pro
duk akuakultur juga diyakini bakal terus mem besar. Selain itu, dari sisi
penggunaan pakan, sistem produksi ikan budi daya enam kali lebih efisien
ketimbang sistem produksi daging sapi.

Karena itu, sangat logis bila dalam dua de kade terakhir,
akuakultur merupakan sektor pangan dengan laju pertumbuhan tertinggi dan
tercepat di dunia (FAO, 2016). Teknologi pro duksi perikanan budi daya itu
relatif mudah dan kebanyakan masyarakat Indonesia sudah ter biasa dengan usaha
akuakultur. Investasi dan modal kerja yang dibutuhkan juga relatif kecil.

Jika dikerjakan secara profesional dan penuh ketekunan
mengikuti best aquaculture practices cara budi daya yang terbaik, usaha
akuakultur dapat menghasilkan keuntungan yang besar, dan menyejahterakan rakyat
secara berkelanjutan. Lebih dari itu, pembangunan dan bisnis akuakultur akan
secara signifikan membantu bangsa ini bukan hanya untuk berswasembada pangan,
farmasi, kosmetik, dan bioenergi, melainkan juga menjadi pengekspor utama
keempat jenis produk yang dibutuhkan umat manusia sejagat raya. (Kormen)

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

TRIWULAN I/2018, DPK BTN MELESAT 23,54%

(Bisnistoday.com)- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
sukses mencatatkan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar
23,54% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp157,41 triliun pada triwulan
I/2017 menjadi Rp194,48 triliun per triwulan I/2018. Kenaikan DPK tersebut kian
menguatkan optimisme perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan
sesuai target pada akhir tahun nanti.

Direktur Utama Bank BTN Maryono memproyeksikan pertumbuhan
kredit hingga akhir tahun nanti akan melaju sesuai target. Penopangnya yakni
penjualan hunian yang terus bertumbuh akibat permintaan yang masih tinggi.
Belum lagi, lanjutnya, Bank BTN terus mendukung kesuksesan Program Satu Juta
Rumah yang akan meningkatkan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan.

Maryono meyakini perseroan akan mampu mencapai target
pertumbuhan kredit dan pembiayaan tersebut disumbang amunisi DPK yang terus
mencatatkan kenaikan positif. “Dana pihak ketiga Bank BTN yang naik 23,54%
tersebut cukup kuat untuk mengimbangi target pertumbuhan kredit. Kami meyakini
kredit pada akhir tahun nanti akan tumbuh lebih dari 20%,” jelas Maryono dalam
Paparan Kinerja Bank BTN Per 31 Maret 2018 di Jakarta, Kamis (19/4).

Kenaikan simpanan Bank BTN tersebut tercatat berada jauh di
atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan. Data Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) per Februari 2018 menunjukkan DPK industri perbankan nasional hanya
tumbuh sebesar 8,4% yoy. Adapun, pertumbuhan terbesar simpanan Bank BTN
tersebut bersumber dari kenaikan tabungan yang tumbuh sebesar 43,35% yoy dari
Rp30,74 triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp44,06 triliun di periode yang
sama tahun ini. Penghimpunan giro dan deposito juga menjadi penopang laju
kenaikan DPK dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 22,55% yoy menjadi
Rp51,14 triliun  dan 16,87% yoy menjadi
Rp99,28 triliun per 31 Maret 2018.

Di sisi lain, emiten bersandi saham BBTN ini juga
mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 19,34% yoy pada triwulan I/2018 atau
naik dari Rp169,68 triliun pada triwulan I/2017 menjadi Rp202,5 triliun. Pertumbuhan
kredit tersebut pun berada jauh di atas rata-rata capaian industri perbankan
nasional. OJK merekam penyaluran kredit perbankan nasional hanya naik 8,3% yoy
per Februari 2018.

Sementara itu, kredit perumahan yang menempati porsi sebesar
91,09% dari total kredit, menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan pembiayaan
Bank BTN. Per triwulan I/2018, kredit perumahan Bank BTN tercatat naik 20,32%
yoy dari Rp153,31 triliun menjadi Rp184,46 triliun. Kredit non-perumahan pun
naik 10,17% yoy dari Rp16,37 triliun menjadi Rp18,03 triliun pada akhir Maret
2018.

Pada segmen kredit perumahan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
subsidi menorehkan kenaikan terbesar atau tumbuh sebesar 32,96% yoy menjadi
Rp79,14 triliun per triwulan l I/2018. Kemudian, KPR non-subsidi naik 12,24%
yoy menjadi Rp69,8 triliun, kredit konstruksi tumbuh 17,85% yoy menjadi Rp27,03
triliun, dan kredit perumahan lainnya menjadi Rp8,48 triliun pada akhir Maret
2018.

Di segmen kredit non-perumahan, kredit komersial naik paling
tinggi sebesar 15,47% yoy menjadi Rp14,07 triliun per triwulan I/2018. Pada
periode yang sama, posisi kredit konsumer tercatat senilai Rp3,96 triliun.
Kredit dan pembiayaan Bank BTN juga terus menunjukkan perbaikan kualitas. BBTN
mencatatkan Non-Performing Loan (NPL) gross turun 56 basis point (bps) yoy dari
3,34% menjadi 2,78% pada triwulan I/2018. NPL nett Bank BTN juga turun 57 bps
yoy dari 2,35% pada Maret 2017 menjadi 1,78%.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan Bank BTN tersebut juga
turut menunjang kenaikan aset perseroan sebesar 20,73% yoy dari Rp214,31
triliun pada triwulan I/2017 menjadi Rp258,73 triliun di periode yang sama
tahun berikutnya. Kinerja penyaluran kredit tersebut pun menyumbang pendapatan
bunga naik sebesar 15,71% yoy. Di sisi lain, beban bunga tumbuh lebih rendah di
level 15,32% yoy. Hasilnya, pendapatan bunga bersih BBTN naik 16,2% yoy. Dengan
capaian tersebut, laba bersih Bank BTN tercatat naik 15,13% yoy dari Rp594
miliar pada akhir Maret 2017 menjadi Rp684 miliar di periode yang sama tahun
ini.

Syariah Tetap Melaju Positif

Menurut Maryono, sejalan dengan kinerja positif Bank BTN,
Unit Usaha Syariah (UUS) perseroan pun kembali mencatatkan penyaluran positif.
Hingga 31 Maret 2018, UUS BTN telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp18,8
triliun atau naik 26,94% yoy dari Rp14, 81 triliun. Kualitas Non-Performing
Financings (NPF) juga masih terjaga di level 1,02% per Maret 2018. Di samping
itu, DPK yang dihimpun BTN Syariah juga meningkat 28,82% yoy dari Rp14,53
triliun pada akhir Maret 2017 menjadi Rp18,72 triliun di periode yang sama
tahun berikutnya.

Pertumbuhan pembiayaan juga turut mengerek naik aset UUS BTN
menjadi sebesar Rp23,31 triliun per triwulan I/2018 atau naik 31,03% yoy dari
Rp17,79 triliun di triwulan l I/2017. Kinerja penyaluran pembiayaan tersebut
pun turut menyumbang laba bersih UUS Bank BTN tumbuh 24,02% yoy dari Rp93,79
miliar menjadi Rp116,32 miliar pada akhir Maret 2018.

Tetap Komitmen Mendukung Program Satu Juta Rumah

Sementara itu, Maryono menjelaskan hingga 31 Maret 2018,
Bank BTN juga telah menyalurkan kredit perumahan untuk 278.262 unit rumah
dengan nilai kredit sebesar Rp24,25 triliun. Realisasi penyaluran tersebut
telah mencapai 37,1% dari total target dukungan Bank BTN terhadap Program Satu
Juta Rumah yakni sebanyak 750.000 unit rumah pada 2018.

Realisasi dukungan atas Program Satu Juta Rumah tersebut
terdiri atas penyaluran KPR Subsidi sebanyak 44.407 unit senilai Rp5,36
triliun, KPR Non-Subsidi sebanyak 12.811 unit senilai Rp4,27 triliun, kredit
konstruksi untuk rumah subsidi sebanyak 131.801 unit senilai Rp3,66 triliun dan
penyaluran kredit konstruksi untuk rumah non-subsidi sebanyak 89.244 unit
senilai Rp10,96 triliun per akhir Maret 2018.

“Ke depannya, kami terus berinovasi menciptakan ekosistem
digital pembiayaan perumahan yang berkelanjutan untuk mendukung kesuksesan
Program Satu Juta Rumah,” ujar Maryono. Adapun, Bank BTN telah menggelar
berbagai langkah sebagai wujud dukungan atas kesuksesan implementasi Program
Satu Juta Rumah. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penyaluran KPR tapi
juga meningkatkan teknologi, memperkuat sumber pembiayaan, mendorong
keterjangkauan, mendorong sisi ketersediaan rumah, serta bersinergi dengan
stakeholder perumahan.

Masih Kuasai Pangsa Pasar

Core business Bank BTN sebagai bank pembiayaan perumahan di
Indonesia juga telah mengantarkan perseroan sebagai bank pemegang pangsa pasar
terbesar perumahan di dalam negeri. Berdasarkan data per Desember 2017 Bank BTN
masih memimpin pasar KPR di Tanah Air dengan pangsa pasar sebesar 37,3%. Sementara
berdasarkan data per Maret 2018, pada pasar KPR Subsidi, Bank BTN masih
mendominasi dengan pangsa lebih dari 95%. 

“Sebagai integrator program pemerintah dalam mengurusi rumah
rakyat, kami tetap menjadi pemeran utama dalam Program Satu Juta Rumah yang
diinisiasi oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut. Ini merupakan dukungan
sekaligus komitmen perseroan terhadap program pemerintah,” tutur Maryono. (bar)

 

Pameran perhiasan Jakarta International Jewellery Fair 2018 Resmi Dibuka

(Bisnistoday.com)-Bertempat Assembly Hall –Jakarta Convention Center, Jl. Jend.
Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (19/04/2018) berlangsung  pameran perhiasan
internasional ternama,  yang merupakan
Pameran Perhiasan Internasional Jakarta ke-12 2018 (“12th JIJF 2018”)

Tahun ini Indonesia Jewellery Fair (IJF) dan Asosiasi
Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) mempersembahkan oleh asosiasi
perhiasan Indonesia yang terkenal bekerjasama dengan International Pavilion
dari Italia dan perhiasan luar negeri lainnya.

Peserta pameran 12 JIJF 2018 menampilkan berbagai
pilihan emas, perak, mutiara, berlian, batu mulia & semi mulia, batu kasar,
dan kerajinan & perhiasan  lainnya
dengan desain terbaru dan mesin perhiasan berteknologi tinggi yang menjadi tren
di masa mendatang untuk konsumen dan pasar perhiasan.

 

Jewellery Fair 2018, yang berlangsung dari dari tanggal 19-22 April 2018, merupakan satu-satunya pameran di
Indonesia bagian Barat yang diikuti oleh berbagai bidang usaha perhiasan dari
dalam dan luar negeri, seperti; pabrik perhiasan, distributor perhiasan,
toko perhiasan, mekanika permeseninan & kemasan perhiasan serta
desainer dan pengrajin.

Pameran perhiasan ini merupakan kegiatan usaha yang
penting perannya dalam upaya pengembangan investasi di industri kreatif
dan perdagangan perhiasan serta  pembukaan lapangan kerja di Indonesia.
Pameran ini juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan
produk-produk perhiasan kreatif dengan ciri khas desain etnik budaya
dengan menggunakan teknologi masa kini dalam industri perhiasan dan
industri pendukungnya tanah air.

Pameran ini sekaligus sebagai sarana bagi pengusaha
kecil dan menengah untuk meningkatkan pangsa pasar dan angka penjualan
produk-produk perhiasan kreatif di tanah air. Konsumen juga bisa
mendapatkan produk-produk perhiasan berkualitas  dengan harga bersaing
serta memperluas wawasan tentang perhiasan yang diproduksi  dengan
teknologi terbaru, desain terkini, dan ciri khas etnik budaya yang tinggi.

Pameran perhiasan Jakarta International Jewellery Fair
2018 terdiri dari; 30 peserta dalam negeri, 19 peserta luar negeri, da n 51
pengrajin IKM yang merupakan mitra-binaan Kementerian Perindustrian RI,
Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koperasi & UMKM, Dinas
Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta peserta yang
memamerkan mesin, material mekanika serta perangkat industri perhiasan, para
pengusaha emas & perhiasan, dan s e r t a para konsumen perhiasan di  tanah
air.

Penyelenggaraan Jakarta International Jewellery Fair
2018 ini didukung oleh  Kementerian Perindustrian RI, Kementerian
Perdagangan RI, Asosiasi Pengusaha Emas & Permata Indonesia (APEPI).

 

Pameran Jakarta International Jewellery Fair 2018
dihadiri oleh Kedutaan Besar di Indonesia seperti Embassy of Turkey in
Indonesia, Head of Russian Cultural Center, Embassy of Belgium, Embassy of
Italy. Dengan adanya dukungan yang kuat dari semua pihak diatas, pameran
ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perhiasan dalam
negeri, meningkatkan kesejahteraan para pengrajin perhiasan kreatif, membuka
peluang usaha para pelaku bisnis UKM untuk memasarkan produk-produk kreatif
mereka. Disamping itu, para konsumen juga dapat memilih produk-produk
perhiasan beragam yang berkualitas dengan berhaga bersaing.

 

Pameran ini juga memberikan kesempatan emas untuk para
konsumen melakukan investasi emas dan produk perhiasan lainnya. Investasi
emas sebagai komoditas yang terbatas kuantitasnya dan diperdagangkan
secara global dapat memberikan hasil timbal balik yang menjanjikan.

Berbagai program acara di pameran ini dikemas dalam 2
unsur utama yang menarik sekaligus mendidik, yaitu: Unsur Hiburan &
Edukasi dengan program acara: Jewellery Show yang memperagakan perhiasan yang
akan menjadi trend setting 2019. Ada seminar, lucky Draw 100 free voucher Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi pengunjung wanita setiap hari, dan acara menarik
lainnya.

Pameran Jakarta International Jewellery Fair 2018 ini
merupakan persembahan dari Indonesia Jewellery Fair. Rangkaian acara
berikutnya adalah Surabaya Jewellery Fair 2018, yang akan diadakan pada
tanggal 25 – 28 Oktober 2018 di Grand Ballroom –Shangri-La Hotel, Surabaya –
Jawa Timur.

Melalui rangkaian pameran perhiasan ini, Indonesia
Jewellery Fair berharap dapat memberikan semangat kewirausahaan kepada
anak bangsa melalui UKM yang maju, tangguh, mandiri dan juga dapat
berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian nasional yang berbasis
ekonomi kerakyatan di era pasar bebas.

 

Iskandar
Husin selaku ketua pelaksana jakarta international jewellery fair 2018
mengatakan bahwa pameran perhiasan ini merupakan kegiatan usaha yang penting,
perannya dalam upaya pengembangan investasi di industri kreatif dan perdagangan
perhiasan serta pembukaan Iapangan kerja di Indonesia.

“Pameran
ini juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk
perhiasan kreatif dengan ciri khas desain etnik budaya dengan menggunakan
teknologi masa kini dalam industri perhiasan dan industri pendukungnya tanah
air,”ujarnya di  Assembly Hall –Jakarta Convention Center, Jl.
Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (19/04/2018)

Iskandar
nambahkan, pameran ini sekaligus sebagai sarana bagi pengusaha kecil dan
menengah untuk meningkatkan pangsa pasar dan angka penjualan produk-produk
perhiasan kreatif di tanah air. Konsumen juga bisa mendapatkan produk-produk
perhiasan berkualitas dengan harga bersaing serta memperluas wawasan tentang
perhiasan yang diproduksi dengan teknologi terbaru, desain terkini, dan ciri
khas etnik budaya yang tinggi.

 Pemerintah menargetkan ekspor perhiasan
senilai 3 miliar dolar AS pada 2018, atau naik 15,3 persen dari realisasi 2017
sebesar 2,6 miliar dolar AS. Timur Tengah dan Uni Eropa masih menjadi pasar
terbesar.

 

“Lebih
dari 50 persen kita ekspor ke Uni Emirat Arab (UEA), sisanya ke Uni Eropa dan
negara lainnya,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati
Wibawaningsih di sela pembukaan Jakarta International Jewellery Fair 2018.

 

Selain
itu, pemerintah juga akan membuka pasar ekspor ke Sri Lanka. Selama ini, Sri
Lanka mengimpor perhiasan dari Dubai dan Abu Dhabi (UEA). Sementara perhiasan
di UEA berasal dari Indonesia.

 

“Ke
depan kita akan memfasilitasi langsung permintaan dari Sri Lanka dari
Indonesia, jadi ga perlu ke UEA,” kata Gati.

 

Gati
mengatakan Kemperin telah melakukan upaya menurunkan tarif bea masuk impor
untuk bahan baku intan yang awalnya 5 persen menjadi 0 persen. Hal ini untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri perhiasan dalam menghadapi
persaingan global.

 

Beberapa
bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain memberikan bimbingan teknis
produksi, pendampingan tenaga ahli, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,
memfasilitasi mesin, kemudahan akses pembiayaan, serta meningkatkan akses
pemasaran dengan program e-Smart IKM.

 

Upaya
lain untuk memperluas akses pasar melalui pameran berskala internasional,
seperti ajang Jakarta International Jewellery Fair 2018 yang diselenggarakan
oleh Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata Indonesia (APEPI) pada 19-22 April
2018 di Jakarta Convention Center. (kormen)

Dukung Program Jaminan Sosial Pemerintah dan Terus Berdayakan Warung-Warung Kecil Binaannya, CEO SAHARA, Ir. Sharmila, Msi, Teken MoU dengan BPJS Kesehatan

(Bisnistoday.com)-CEO
SAHARA, Ir. Sharmila, Msi, Teken MoU dengan BPJS Kesehatan tidak pernah
berhenti memperluas kepesertaan  dan
terus mencari cara pembayaran yang lebih mudah bagi peserta JKN-KIS. Kali ini
BPJS Kesehatan bekerja sama dengan jaringan retail sembako dibawah bendera
SAHARA (Sahabat Usaha Rakyat). Penandatanganan MOU antara keduanya dilakukan di
Kantor Pusat BPJS Kesehatan di bilangan Cempaka Putih Jakarta Pusat, pada Rabu,
18 April 2018.

Ruang
lingkup kerjasama ini meliputi tiga hal, yaitu : pemasaran bersama dalam rangka
upaya perluasan peserta JKN-KIS; pemanfaatan jaringan milik SAHARA sebagai
kanal pembayaran iuran JKN-KIS; dan program promo serta edukasi kepada
masyarakat peserta JKN-KIS yang juga sebagai peserta UKM dan koperasi.

Menurut
CEO SAHARA, Ir. Sharmila, Msi, kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah
pihak. Di pihak BPJS Kesehatan akan mendapatkan keuntungan, yaitu semakin
banyak channel untuk memperluas kepesertaan dan semakin mudah pula cara
pembayarannya. Sementara bagi SAHARA semakin luas jaringan pemasaran untuk
menarik konsumen warung-warung binaannya.

Sedangkan
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Ilham Santoso,  menekankan pentingnya kerjasama ini untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena lokasi pembayaran iuran
peserta ada di lingkungan rumah mereka, tidak perlu jauh-jauh mencari kantor
pelayanan. Apalagi peserta dapat benefit berupa diskon dengan berbelanja di
warung jaringan SAHARA.

Lebih
lanjut Sharmila mengatakan, kerjasama ini memang sangat menguntungkan kedua
belah pihak. “Bagi SAHARA sendiri, dampak positif dengan adanya kerjasama ini
adalah, jaringan konsumen kami akan bertambah luas dan para pelaku jaringan
ritel sembako akan bisa lebih aktif lagi mencari konsumen,” tukasnya.

Menurut
Pengusaha yang juga Ketua Umum Inkowapi (Induk Koperasi Wanita Pengusaha
Indonesia) ini, dengan adanya dukungan dari bank-bank pemerintah terhadap
kerjasama tersebut maka akan semakin memperluas peluang untuk meraup sebanyak
mungkin peserta baru bagi JKN-KIS.

“Warga yang selama ini tidak tersentuh  pelayanan akan mendapat akses yang lebih
mudah. Pendek kata,  kerjasama ini
sifatnya win-win solution,” lanjut Sharmila.

Ia pun menambahkan merasa lega
karena di samping dapat memberdayakan warung-warung kecil binaannya,  kerjasama ini juga dapat membantu program
jaminan sosial  pemerintah, khususnya
Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang jadi program unggulan Presiden Jokowi. (kormen)

 

 

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}