Bisnistoday

Oleh Deputi Komisioner Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sardjito.  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki sekitar 17.000 pulau dan merupakan negara maritim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai potensi, antara lain: posisi geografis yang sangat strategis, iklim tropis, potensi yang besar di sektor sumber daya alam, dan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya.

Di tengah segala potensi tersebut, berbagai kerentanan masih menaungi perekonomian Indonesia, mulai dari ketimpangan kesejahteraan masyarakat sampai dengan rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai lebih dari 2 60 juta, dengan hampir setengah diantaranya tinggal di  daerah pedesaan dan daerah terpencil. Selain tu, data BPS bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat 27,8 juta (10,64%) penduduk Indonesia yang masih dikategorikan sebagai penduduk miskin, dengan sekitar 17,1 juta atau sekitar 62% dari total penduduk miskin, merupakan penduduk pedesaan. Ini tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menunjukkan 67,8% masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7% masyarakat yang well literate. Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan  tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai.

Bahkan, Indeks literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat pedesaan menunjukkan nilai yang semakin rendah, yaitu hanya 23,9% masyarakat yang well literate dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 63,2%.

Selain itu, tingginya area underbank di Indonesia juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Sektor jasa keuangan berkembang sangat dinamis dan cepat. Pergeseran preferensi masyarakat pada layanan digital dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komputer, smartphone, dan penggunaan mobile internet telah memicu berkembangnya produk dan layanan keuangan di Indonesia serta dan tersedianya beragam akses keuangan. Fenomena perkembangan teknologi informasi tersebut terlihat pada data Januari 20161, antara lain: sekitar 88,1 juta penduduk (34%) aktif menggunakan internet, sekitar 79 juta penduduk (30%) aktif menggunakan social media, dan Terdapat 326,3 juta nomor HP terdaftar dan 162,3 juta unique mobile users dari 250 juta penduduk Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi tersebut, tentu saja memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan yang lebih inklusif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendapatan adalah melalui penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah, dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan, salah satunya melalui operasionalisasi jaringan agen industri jasa keuangan.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman dan ketersediaan produk keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. SNKI ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi Pimpinan Kementerian dan Lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral. Di tingkat nasional, juga telah dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Peraturan Presiden tersebut menargetkan 75% masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan di tahun 2019.

Sebagai upaya dalam        mencapai keuangan inklusif tersebut, pemerintah mencanangkan 5 pilar SNKI yaitu: edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen.

Salah satu pilar SNKI, yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, diperlukan untuk untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur  layanan keuangan dan penyediaan berbagai saluran distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu ditingkatkan sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati produk dan layanan keuangan, tanpa terkecuali.

Model  Bisnis  Agen Bank

Model bisnis agen bank merupakan salah satu bentuk saluran distribusi yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mengakomodasi wilayah-wilayah tertentu yang belum terjangkau produk dan layanan keuangan formal.

Layanan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangam Inklusif atau Laku Pandai, merupakan salah satu program OJK untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya, melalui penggunaan agen Bank dan teknologi informasi.

Sampai dengan saat ini, telah terdapat 23 bank penyelenggara dengan total agen sebanyak 428. 852 agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah rekening yang telah dibuka melalui program ini sudah mencapai 11,8 juta rekening dengan total nominal mencapai 1,3 triliun rupiah.

Sejalan dengan OJK, Bank Indonesia juga memiliki visi yang sama dalam upaya meningkatkan perluasan akses keuangan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen).

Sampai dengan saat ini telah terdapat 5 bank dan 1 perusahaan telekomunikasi yang menjadi lembaga penyelenggara LKD. Total keseluruhan agen LKD saat ini telah mencapai 190.697 agen.

Dalam mewujudkan perluasan akses dimaksud, diperlukan langkah nyata secara bersama-sama. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh regulator keuangan, namun juga oleh seluruh stakeholders, khususnya industri jasa keuangan, untuk bersama sama menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah dan murah. Seluruh elemen perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung program pembangunan.

Hal lain yang  juga  penting  adalah  melakukan  edukasi  keuangan yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan, meningkatkan kesadaran dan kebiasaan untuk menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab kita semua. Hanya dengan keseriusan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, pertumbuhan ekonomi melalui program keuangan inklusif ini dapat kita capai. Kita berharap bahwa “Riset Akselerasi Jaringan Keagenan Indonesia 2017” ini dapat menjadi salah satu terobosan dalam untuk memperluas akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.

Saya optimis bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi di Industri jasa Keuangan akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Tulisan ini disarikan dari keynote speech Deputi Komisioner Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sardjito, pada Seminar Pengembangan Model Bisnis Agen Bank yang Berkelanjutan,” yang di gelar di Ballroom A, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017). kormen

 

 

 

Oleh:  Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and democracy Studies (CEDeS).

Saat membuka acara GE: Powering Indonesia di Jakarta, kemarin (19/7), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW baru akan selesai 2025. Dalam tiga tahun ke depan yang dapat dikejar sekitar 20.000 MW.

Sebelumnya, pada 25 Januari 2017 silam, dia juga mengatakan proyek pembangkit listrik 35.000 MW tidak akan rampung di 2019. Saat itu Jonan menepis anggapan mega proyek kelistrikan sengaja dihentikan atau tidak dilanjutkan hingga mencapai 35.000 MW. “Bukan di stop, tapi memang tidak bisa selesai di 2019,” ungkapnya.

Dua pernyataan senada oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang berbeda menunjukkan konsistensi si pembuat pernyataan. Intinya, target pembangunan pembangkit 35.000 MW dalam lima tahun (2014-2019) tidak bisa dicapai, tidak realistis. Atau, dalam frase yang agak halusnya, terlalu ambisius.

Kalau seorang menteri yang paling bertanggung jawab di bidang energi sudah menyatakan demikian, masakah kita masih meragukan? Masakah kita tetap ngotot dengan pendapat, bahwa target pembangunan yang 35.000 MW itu masuk akal dan bisa dieksekusi?

Kalau anda termasuk dalam kelompok yang ini, wah, repot kita melanjutkan diskusi. Kecuali, sampeyan bisa menjelaskan secara teknis dan substantif dari sikap ngotot tersebut. Tapi jika tidak bisa, ya maaf, itu namanya degil.

Warning RR

Sekadar menyegarkan ingatan lama (maksud saya, tidak terlalu lama juga), pernyataan senada Jonan sebetulnya sudah disampaikan Rizal Ramli. Waktu itu, Agustus 2015, beberapa hari setelah dilantik sebagai Menko Maritim (dan Sumber Daya), dia menyatakan rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tidak realistis.

Menurut dia, target super-ambisius tersebut disusun hanya untuk menyenangkan pimpinan alias bos belaka. Selain itu, praktik di lapangan berbagai proyek tadi sudah habis dibagi-bagi kepada para kroni para pejabat tertentu. RR menyebut para birokrat itu dengan Pengpeng, penguasa merangkap pengusaha.

Gara-gara pernyataannya itu, sejumlah pihak jadi uring-uringan. Umumnya mereka menyebut RR telah bertindak tidak etis. Kok bisa-bisanya mengkritisi program Pemerintah, sementara yang bersangkutan adalah menteri yang berada dalam satu rangkaian gerbong Jokowi? Kalau mau ribut, mbok saat sidang-sidang kabinet saja. Tidak di ruang publik. Gitu!

Selanjutnya koor bahwa RR menimbulkan kegaduhan pun ramai-ramai didendangkan. Dengan bantuan jaringan media yang tidak paham dan atau telah dikooptasi, koor ini kian lama kian nyaring saja. Opini masyarakat digiring sedemikian rupa, sehingga seolah-olah RR adalah duri dalam daging yang kudu dicabut dari kabinet.

Orang yang paling kencang berbunyi adalah Wapres Jusuf Kalla. Politisi berlatar belakang saudagar ini bahkan menuding RR tidak paham soal listrik. JK mengatakan, target 35.000 MW itu merupakan program Presiden Jokowi yang disusun dengan asumsi ekonomi tumbuh 7% per tahun. Dia bahkan menyarankan agar aktivis mahasiswa ‘78 tersebut belajar dulu soal listrik baru berkomentar.

Mungkin karena disebut tidak paham, gaya aktivis RR jadi terpantik. Secara terbuka dia melemparkan tantangan debat di hadapan publik kepada JK soal listrik. Keruan saja tantangan ini seperti menjadi pembenaran bahwa RR telah bertindak (sangat) tidak etis. Mosok menantang debat Wapres yang jadi atasan menteri? Setelah itu, orkhestra agar menteri yang dikenal dengan jurus Rajawali Kepret dibuang dari kabinet pun kian lantang saja.

Ngomong-ngomong, saat itu saya termasuk yang berpendapat RR telah berbuat tidak elok, lho. Mosok  menteri menantang Wapres yang jadi atasannya untuk debat terbuka.

“Kamu salah. Atasan saya itu Presiden. Kamu baca lagi konstitusi kita. Menteri itu pembantu Presiden, bukan Wapres. Jadi, atasan saya itu Presiden Jokowi,” ucapnya, suatu sore, saat saya sampaikan pendapat saya tadi. Skak mat!

Jokowi bilang, “mangkrak!”

Sejatinya, sebelum Jonan bersuara, Presiden Jokowi sudah mengendus bahwa mega proyek ini bakal treseok-seok. Lelaki asal Solo itu bahkan jelas-jelas menyebut mangkrak! Pasalnya, progres pembangunannya amat lambat. Bayangkan, sampai 24 November 2016, yang berhasil dieksekusi hanya 36% dari target kumulatif tahun 2016.

Seperti pada kasus perpanjangan kontrak JITC dan Hutchinson, pembelian pesawat berbadan lebar Garuda, dan beberapa  lainnya, kepretan RR soal proyek listrik ini juga akhirnya terbukti benar. Kita memang tidak bakal sanggup mengeksekusi proyek sangat ambisius yang tidak realistis itu. Tim ahli yang dibentuk RR waktu masih menjadi Menko menyimpulkan sampai 2019, paling banter yang bisa dibangun hanya 17.000-18.000 MW. Itu pun sudah luar biasa. Pasalnya, dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, cuma bisa membangun proyek listrik 7.919 MW.

Menko yang kemudian dicopot karena menghentikan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta itu, akhirnya terbukti benar. Terlampau banyak kendala yang mesti diterabas. Bukan cuma soal regulasi dan peraturan yang masih berbelit, tapi kemampuan menyelesaikan secara teknis di lapangan juga tidak memungkinkan.

Batu sandungan di lapangan yang dimaksud itu antara lain, ihwal penyediaan lahan, negosiasi harga, proses pengadaan, dan masalah perizinan. Sudah? Tidak juga. Karena masih ada persolan lain yang membelit. Yaitu, kinerja pengembang dan kontraktor, serta manajamen proyek.

Dari internal pemerintah juga bukan sepi hambatan. Masalah klasik yang selalu muncul adalah perkara koordinasi lintas sektoral. Masih kuatnya ego sektoral masing-masing kementerian dan lembaga tetap saja jadi hambatan yang lumayan serius. Soal lain yang juga sering jadi sandungan adalah jaminan pemerintah, tata ruang, dan masalah hukum.

Belum lagi keberadaan para mafia listrik di lingkaran Istana yang tetap saja eksis. Presiden dan Wapres boleh saja berganti, mafia tetap saja bercokol. Mereka hanya memegang lisensi tanpa sanggup merealisasi. Namanya juga calo, menunggu pihak yang berani bayar tinggi. Semua itu jadi pekerjaan rumah yang sepertinya nyaris mustahil dituntaskan dalam tempo singkat.

Untung gagal

Mencermati perkembangan terakhir proyek lsitrik 35.000 MW, saya kok malah jadi bersyukur proyek ini tidak purna pada 2019. Sebabnya, pertama, bangsa ini tidak dianugrahi kesaktian tokoh dongeng Bandung Bondowoso. Itu lho, ksatria yang sanggup menyelesaikan pembangunan 1.000 candi dalam semalam saja. Jadi, yang memang mustahil mengebut proyek 35.000 MW dalam tempo lima tahun saja.

Kedua, ini yang lebih penting, kalau pun bisa proyek diselesaikan, bakal menimbulkan masalah teramat serius bagi PT PLN (Persero). Saat itu akan terjadi kelebihan tenaga listrik (excess power) di atas kebutuhan beban puncak sebesar 21.331 MW. Angka ini muncul dengan asumsi proyek 35.000 MW sukses, ditambah dengan kapasitas terpasang yang ada pada 2014, maka total total produksi pada 2019 mencapai 95.331 MW. Padahal, saat itu, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, kebutuhan beban puncaknya hanya 74.000 MW.

Dengan berkaca pada pertumbuhan riil per tahun yang cuma 5%, maka angka kebutuhan listrik pada saat beban puncak yang terjadi akhir 2019 tentu tidak sampai 74.000 MW. Artinya, daya yang idle menggelembung lagi, jauh di atas 21.331 MW.

Pada titik inilah musibah besar bakal terjadi pada PLN. Sesuai aturan yang ada, PLN diharuskan membeli minimal 72% dari kapasitas listrik yang dihasilkan swasta. Kewajiban itu berlaku, tidak peduli listriknya terpakai atau tidak. Untuk itu, perusahaan pelat merah yang memproduksi setrum itu kudu merogoh kocek tidak kurang dari US$10,763 miliar untuk membeli kapasitas listrik swasta yang idle tadi.

Kalau ini benar-benar terjadi, tidak bisa tidak, pasti PLN bangkrut. Itulah sebabnya saya bersyukur proyek 35.000 MW yang super-ambisius tidak terwujud. Alhamdulillah… (*)