Bisnistoday – Page 186 – Just another WordPress site

IMF Apresiasi Aspal Plastik Inovasi Sentra Teknologi Polimer BPPT

Bisnistoday-Penggunaan campuran aspal plastik untuk jalan di Indonesia, hasil inovasi Sentra Teknologi Polimer, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mendapat apresiasi

Managing Director International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde. Apresiasi ini disampaikan ketika berkunjung ke Indonesia, pada akhir Februari lalu.

IMG-20180302-WA0005 Perekayasa Madya di Sentra Teknologi Polimer BPPT, Rachmat Wijaya dan Jayatin, senang dengan apresiasi tersebut. “Kami berharap hasil inovasi ini dapat digunakan lebih massal, sehingga membantu terbebasnya laut dari sampah plastik,” ujar Rachmat hari ini, di Jakarta.

Menurut Jayatin, campuran aspal plastik tidak mengurangi kualitas jalan. Sebaliknya, penambahan plastik tersebut memperkuat daya rekat jalan.

Sebagaimana banyak diberitakan media, Lagarde menyatakan apresiasinya tersebut ketika mendatangi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing, Jakarta Utara, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (28/2). “Saya cinta dengan air, kita harus menjaga air. Tidak boleh ada sampah plastik, kertas, dan lainnya,” ujarnya memberikan alasan mengapa mendukung pengembangan aspal plastik.

Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan, pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan campuran aspal dilakukan agar kebersihan perairan terjaga. Dengan begitu, ikan yang dikonsumsi masyarakat adalah ikan sehat. Bukan hanya laut, pemerintah juga membersihkan sungai. Kepada Lagarde, Luhut bahkan memperlihatkan video pembersihan Sungai Citarum sepanjang 269 kilometer.

Rachmad dan Jayatin menerangkan, aspal plastik dihasilkan melalui serangkaian proses. Sampah plastik yang diambil dari laut di utara Jakarta dicuci dan dipisahkan dari kotoran atau bahan lain. Setelah itu, sampah plastik dicacah sehingga menghasilkan bijih plastik. Proses pembersihan dan pencacahan sampah plastik dilakukan oleh perusahaan pemasok.

Dari proses tersebut, bijih plastik yang dihasilkan dicampur dengan aspal di Sentra Teknologi Polimer BPPT. Proses pencampuran tersebut diuji coba dengan melibatkan PT Jaya Konstruksi hingga memenuhi karakteristik campuran yang diinginkan untuk jalan yang disiapkan.

Setelah karakter campuran tercapai, barulah aspal plastik diproduksi PT Jaya Konstruksi. Hasil produksi aspal plastik lalu digunakan pada jalan yang sudah disiapkan Bina Marga DKI Jakarta. Proses ini menggunakan semua jenis sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Rangkaian proses ini juga lebih ekonomis karena menghemat 6,5 persen dari jalan yang biasa dibuat dengan aspal murni.

Aspal plastik juga berdampak pada makin lamanya daya tahan jalan. Lebih dari itu, pemanfaatan sampah untuk campuran aspal berdampak positif bagi lingkungan. Selama ini,

satu-satunya cara menangani sampah plastik yang tak bisa didaur ulang hanyalah dengan membakar. Sayangnya, pembakaran sampah plastik residu yang mengancam kesehatan.

Selama 2017, penerapan aspal dicampur plastik diuji coba di Universitas Udayana Denpasar pada jalan sepanjang 670 meter, dengan serapan limbah plastik sebanyak 140 ton. Lalu, uji coba juga dilakukan di Jalan Sultan Agung Bekasi sepanjang 650 meter, dan menyerap limbah plastik 4,5 ton.

Di Jalan Dakota Moras Makassar pun uji coba sejenis telah dilakukan, di sepanjang 100 meter jalan, yang menyerap limbah plastik 150 kg. Lalu di Jalan Gempol-Bangil Surabaya sepanjang 1.100 meter, dengan serapan limbah plastik 3 ton. Kemudian di ruas jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 90 meter, dengan 150 ton aspal bercampur plastik.

Rekayasa aspal plastik secara nyata telah dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat. Asnan, salah satu warga di Jakarta Utara, merasa lebih nyaman bersepeda di atas jalan beraspal plastik ketimbang aspal biasa. “Saya sih berharap semua jalan bisa menggunakan aspal plastik,” katanya. (kormen)

Bekraf Kucurkan Dana Bantuan Pemerintah Rp 66 Miliar

IMG-20180228-WA0024 (3)web Bisnistoday – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bertekad terus berupaya meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2018. Diantaranya, dengan memberikan bantuan pemerintah kepada para pemangku kepentingan ekonomi kreatif berupa fasilitasi infrastruktur fisik.

Kepala Bekraf, Triawan Munaf ditemui di acara media gathering, Rabu, 28/02/18 mengatakan, bantuan yang diberikan pemerintah melalui Bekraf adalah merevitalisasi bangunan yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia.

“Yang dibutuhkan para pelaku ekonomi kreatif diakhir adalah mereka bisa menampilkan hasil kreasinya. Nah inilah yang masih menjadi kendala karena masih sedikit infrastruktur yang tersedia,” ujarnya.

Lanjut Triawan, mempersilakan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

“Kita sangat kekurangan infrastruktur untuk mengekspresikan, melatih para ekonomi kreatif. Negara kita luas jadi kita hrus punya sarana yang luas pula masa iya Monas lagi. Kalau di luar negeri sangat banyak,” ujar Triawan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/2).

Untuk tahun ini Bekraf menyediakan dana bantuan sebesar Rp 66 miliar atau lebih kecil dibanding program serupa pada tahun lalu.

“Jangan melihat dari jumlah anggaran tetapi ini jadi pembelajaran buat kami bagaimana memberikan bantuannya. Jika terlaksana dengan baik maka kita akan mendapatkan anggaran yang lebih ke depannya,” lanjut Triawan

Adapun revitalisasi infrastruktur fisik yang dilakukan Bekraf, meliputi ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Di hari yang sama, Deputi Infrastruktur Bekraf menggelar kegiatan sosialisasi Bantuan Pemerintah kepada para pemangku kepentingan ekonomi kreatif yang akan mengajukan Bantuan Pemerintah Deputi Infrastruktur Bekraf pada Rabu (28/2) di Jakarta.

“Kegiatan ini ditujukan agar calon pengusul memahami dengan baik bagaimana proses dan tata cara mengajukan Bantuan Pemerintah Deputi Infrastruktur Bekraf untuk tahun anggaran 2018,” tutur Deputi Infrastruktur, Hari Santosa Sungkari.

Hari menambahkan, walaupun pekerjaan fisik Bekraf yang lakukan tetapi pihaknya tidak menyebut ini aset bekraf. Ini nanti akan menjadi aset pengusul bantuan dan juga tanggung jawab mereka. Bekraf sendiri tidak ingin mengumpulkan aset.

Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fisik Bekraf Selliane Halia Ishak mengharapkan komunitas kreatif dapat memanfaatkan tawaran pemerintah ini untuk meningkatkan produk & karya kreatif mereka, sehingga mereka bisa semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bantuan Pemerintah ini bukanlah merupakan bantuan sosial, bantuan ini adalah stimulan dari pemerintah bagi para pelaku kreatif yang memiliki komitmen panjang dan ‘passion’ terhadap subsektor ekraf yang dilakukan. Untuk itu, para pengusul/penerima bantuan pemerintah harus memahami benar arti kata tersebut,” tambah Selliane.

Dijelaskan Selliane, untuk tahun ini ada tiga paket bantuan yang disiapkan. Pertama, revitalisasi yaitu biaya konsumsi 350 juta maksimal 2 miliar. Paket kedua yakni sarana ekonomi kreatif nilainya maksimal Rp 1 miliar, dan ketiga teknologi informasi dan komunikasi maksimal bantuan Rp 2 miliar.

Adapun yang berhak menerima bantuan ini yakni pemda kabupaten/kota, komunitas kreatif, lembaga adat, keraton, perguruan tinggi dan koperasi.

Seperti yang telah diketahui, pada tahun 2017 Deputi Infrastruktur telah memberikan 48 (empat puluh delapan) Bantuan Pemerintah yang tersebar dari Kota Sabang hingga kota Ambon kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Komunitas Kreatif, Lembaga Adat dan Koperasi.

Masing-masing penerima Bantuan Pemerintah tersebut mencakup 24 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, 39 Sarana Ruang Kreatif dan 6 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dewi

Pentingnya Pendekatan Kritis untuk Identifikasi Kondisi Generasi Muda

(Bisnistoday.com)-Dalam Seminar Kebangsaan bertajuk Nasionalisme dan Tantangan Pemuda Zaman Now, yang digelar oleh media online Wartanasional.net dan Perhumas Muda Bogor, di Hotel New Ayuda, Bogor, Sabtu (24/2/2018), menyebutkan, Bogor menempati posisi pertama sebagai kota yang paling intoleran dari semua Kabupaten/Kota di Indonesia. Diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta. Penempatan Bogor dan Yogyakarta itu, berdasarkan dari hasil survei beberapa LSM pegiat HAM.

Seminar setengah hari ini menghadirkan pembicara lain Pengamat Politik President University, Dr. Muhammad AS Hikam, Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Bogor, KH. Abudllah Nawawi Mdz, dan Redaktur Pelaksana Indonews.id, Fery Herdiman sebagai moderator.

Dihadapan ratusan mahasiswa Bogor dan sekitarnya, para guru, dosen, dan masyarakat umum, Pengamat Politik President University, Dr. Muhammad AS Hikam, dalam paparanya mengatakan, Bogor harus menjadi laboratorium Gerakan Nasional Deradikalisasi (GND), untuk selanjutnya diterapkan di sejumlah kota dan daerah lain.

Mengambil judul “Generasi Muda Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia, Perspektif Keamanan Nasional”, Menteri Ristek Kabinet Gus Dur ini menjelaskan tentang fenomena radikalisme yang dihadapi kaum muda saat ini dan di masa depan yang mengancam nasionalisme.

Menggunakan pendekatan keamanan nasional (national security approach), AS Hikam menekankan pentingnya pendekatan kritis untuk mengidentifikasi kondisi generasi muda, sebagai elemen paling strategis bangsa, namun pada saat yang bersamaan menjadi target utama dan empuk dari radikalisme, radikalisasi, dan gerakan radikal anti-NKRI.

Hikam mengupas berbagai hasil survei yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir ini (2016-2017) oleh berbagai lembaga, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI) yang berkecimpung dalam persoalan intoleransi dan radikalisme. Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemendikbud, Kemenag, The Wahid Foundation, Alvara, Setara Insritute, dan Infid (International NGO Forum on Indobesian Development) semuanya menunjukkan bahwa usia muda (21-30) dan pendidikan menengah dan tinggi (SMA-PT) adalah usia yang paling potensial menjadi bagian dari kampanye radikalisme, proses radikalisasi, dan pelaku aksi-aksi radikal, termasuk aksi terorisme.

Selain itu, Hikam juga menggunakan berbagai laporan media dan kajian tentang tumbuh dan berkembangnya pandangan intoleran, ideologi dan organisasi politik radikal seperti HTI di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah, serta kampus-kampus Universitas terkemuka, baik Negeri maupun swasta.

Kelompok-kelompok kegiatan seperti ROHIS di SMA dan Kelompok Kegiatan Keagamaan di Perguruan Tinggi, juga menjadi wahana rekrutmen, pengaderan, dan penyebaran gagasan serta kegiatan yang cukup sering diberitakan di media.

“Sedemikian intensif dan ekstensif kiprah perekrutan dan pengaderan kelompok radikal di kampus-kampus, seorang dosen senior dari UI mengatakan bahwa metode yang digunakan telah mirip dengan apa yang dilakukan Nazi dan partai komunis, yaitu melalui teknik-teknik ‘cuci otak’ atau brainwashing!,” ujarnya.

Lantas, bagaimana menjawab dan menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme di kalangan generasi muda Indonesia yang trennya makin berkembang itu?

Alumnus Universitas Gadjah Mada ini menawarkan solusi antara lain melalui pelibatan intensif dan meluas komponen generasi muda dalam Gerakan Nasional Deradikalisasi, yang berkesinambungan dan jangka panjang.

“Deradikalisasi tidak hanya menjadi program apalagi proyek belaka. Ia harus menjadi sebuah gerakan nasional, yang melibatkan Negara dan aparatur pemerintahan, masyarakat sipil Indonesia (MSI),” ujar jebolan Universitas Hawaii di Manoa pada tahun 1995 ini.

Hikam mengatakan, pendidikan (formal, non-formal, maupun informal) adalah jalur paling utama dan terutama dalam Gerakan Nasional Deradikalisasi tersebut. Substansi pendidikan haruslah memuat penguatan pemahaman Konstitusi dan Pancasila serta kewarganegaan Indonesia.

“Seluruh lembaga pendidikan pada semua tataran harus memberikan muatan tersebut, tentu saja disesuaikan dengan konteks mereka. Hegemoni negara, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Orba, tidak perlu diulang lagi dalam mengisi pendidikan tersebut,” katanya.

Selain itu, multikulturalisme juga sangat penting ditumbuhkembangkan secara kreatif dan inovatif kepada generasi muda, semenjak level paling bawah sampai teratas. “Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia hanya akan mampu bertahan sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi dan para pendiri bangsa, apabila pilar kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika tetap kokoh kuat dan berdaya,” ujarnya.

Pluralisme Adalah Identitas

Sementara itu Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Bogor, KH. Abudllah Nawawi Mdz, mengatakan, peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, ke depan, bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia.

“Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Alminhaj al Islami Cinagara, Bogor ini.

Sekjen Al Amin Centre ini mengatakan, pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan. Karena itu, dia mengharapkan para pemuda agar siap memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan keharmonisan di tengah kemajemukan dengan nilai nilai agama.

Ketua BEM 2001 di institut Dalwa Pasuruan Jawa Timur ini mengatakan, esensi beragama saat ini telah dilupakan. Agama hanya menjadi komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama. “Semua yang berbau agama telah didewa-dewakan, takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak, dan jadi keperluan pokok melebihi sandang, pangan, papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengerjakan apa,” ujarnya. (kormen)

Pacu Pengembangan Bisnis BTN Sinergi Lintas Komunitas

(Bisnistoday.com)-PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus memacu pengembangan bisnisnya untuk tumbuh dan berkembang sebagai bank besar dengan turut melibatkan komunitas yang ada di dalam perseroan.

Direktur Utama BBTN, Maryono mengatakan perseroan berkomitmen sebagai mortgage bank terbesar di Indonesia dengan peran strategis mendukung program pemerintah RI dalam pembiayaan perumahan untuk rakyat.

“Sebelum mengajak instansi terkait lainnya memberikan dukungan itu, kami mengajak semua lintas komunitas yang ada di BTN untuk bersatu secara bersama-sama mewujudkan tujuan tersebut. Ini penting dan strategis mengapa hari ini sekitar 500 pegawai BTN yang tergabung dalam komunitas motor dan sepeda memberikan komitmen untuk itu,” katanya disela kegiatan Jambore Sepeda BTN 2018 di Ciater, Subang, Jawa Barat, Minggu (25/2).

Dijelaskan Maryono, peran dari para komunitas nantinya akan diarahkan untuk mengawal visi dan misi baru Bank BTN yang diharapkan akan menjadi lebih fokus dalam memberikan dukungan terhadap rencana bisnis perseroan ke depan.

Kepada para komunitas motor BTN maupun Batara Cycling Community yang bergabung dalam kegiatan Jambore Sepeda BTN 2018, mereka dilibatkan untuk ikut serta mengawal masa depan BTN sebagai rumahnya. Termasuk BTN Runner maupun komunitas lainnya yang sudah ada untuk secara bersama-sama memajukan bisnis perseroan ditengah bersaingan bisnis perbankan yang sangat ketat saat ini.

Disisi lain, hal ini seiring rencana strategis untuk memacu pertumbuhan aset Bank BTN menjadi sekitar Rp500 triliun dalam beberapa tahun mendatang.

“Target menjadi bank terbesar kelima berdasarkan aset tetap akan dikejar untuk dapat terealisasi dalam tahun 2018,” paparnya.

Kemudian tahapan implementasi digital banking, dimana pada tahun ini diharapkan semua infrastruktur bisnis Bank BTN sudah berbasis digital banking. Termasuk rencana bisnis membentuk anak usaha.

“BTN tetap memberikan komitmen akan lebih ekspansif lagi dan optimis tumbuh berkelanjutan seperti rekam jejak tiga tahun ke belakang yang selalu berada di atas rata-rata industri nasional,” terang Maryono.

Pada kesempatan yang sama, bersama dengan para penggemar sepeda dan motor dalam kegiatan Jambore Sepeda BTN 2018 menyasar kegiatan corporate social responsibility (CSR) di wilayah Ciater, Subang. Sekitar 500 peserta bersama-sama melakukan kegiatan sosial pada titik ekonomi sosial yang ada di masyarakat sekitar Ciater.

Adapun kegiatan sosial dalam Jambore Sepeda BTN 2018 antara lain bantuan sarana pendidikan kepada Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah yang dimanfaatkan untuk pembangunan Taman Bacaan Sekolah yang sinergi dengan Balai Pustaka, serta renovasi ruang perpustakaan dan bantuan sarana penunjang pendidikan.

Selain itu pada Jambore Sepeda BTN 2018 juga diberikan bantuan renovasi sarana dan prasarana sekolah kepada PAUD Harapan Bunda berupa renovasi ruang kelas, renovasi toilet serta pemasangan keramik.

“Semangat mengembangkan bisnis dengan tetap peduli pada lingkungan sosial kita tularkan kepada para komunitas. Kami ingin hal positif yang sudah dilakukan menjadi potret bagi para komunitas yang ada di BTN untuk dikawal dan dilanjutkan sampai menyasar pada masyarakat yang belum tersentuh secara ekonomi layak,” tegas Maryono. (Andri)

GELAR ROADSHOW SUPER UNTUNG JAMAN NOW DI MEDAN, BANK BTN BIDIK DANA TABUNGAN RP 250 MILIAR

(Bisnistoday.com)-Setelah melawat ke pulau Jawa dan Kalimantan untuk mempromosikan Program Super Untung Jaman Now, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyambangi pulau Sumatera dengan kota pertama yang disambangi adalah Medan, Sumatera Utara.

Meski sudah menembus target yang dianggarkan, Bank BTN terus agresif mengumpulkan Dana Pihak Ketiga bidang ritel untuk menambah pundi-pundi tabungan Batara lewat Program Super Untung Jaman Now. Program Super Untung Jaman Now yang menjadi andalan berhasil meraih Rp 2,019 triliun hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak diluncurkan pada bulan Desember 2017 lalu hingga 18 Februari 2018.

“Untuk kota Medan, kami optimistis Super Untung Jaman Now bisa menarik dana lebih dari Rp 250 miliar dengan peserta lebih dari 1.000 rekening,” kata Direktur Bank BTN, Budi Satria, di Medan, Sabtu (24/2).

Kegiatan Super Untung Jaman Now merupakan lanjutan roadshow yang sebelumnya digelar Bank BTN di Tangerang, Surabaya Semarang, serta Balikpapan. Selama event berlangsung di kota-kota besar tersebut Bank BTN memberikan penawaran khusus, dengan menabung sebesar Rp 111 juta, penabung bisa langsung membawa pulang iPhone X, tabungan gratis Rp 68.000. Selain itu para nasabah juga diberikan beragam hadiah langsung untuk pembukaan rekening baru, seperti vocer belanja maupun vocer makan.

Super Untung Jaman Now merupakan salah satu strategi Bank BTN memupuk DPK Ritel, Program yang dikemas dengan memberikan iming-iming hadiah barang kekinian tersebut diselenggarakan hingga Maret 2018. Super Untung Jaman Now ditargetkan bisa menggaet penabung Bank BTN. Sebagai catatan, dengan jumlah penabung mencapai sekitar 7,5 juta nasabah, DPK Ritel Bank BTN yang terdiri dari produk Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN e’Batara Pos, dan Deposito ritel per 19 Februari 2018, tumbuh sekitar 32 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar kurang lebih Rp 51,8 triliun. Sementara itu, khusus di Medan jumlah DPK yang dimiliki per 21 Februari 2018 mencapai sekitar Rp 1,1 triliun atau tumbuh sekitar 20% persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun saat ini jumlah penabung DPK ritel di kota Ulos tersebut mencapai 165.104 akun.

“Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi masyarakat yang mirip dengan Jakarta sehingga sangat potensial untuk mengikuti program Super Untung Jaman Now,” kata Budi Satria.

Pada program Super Untung Jaman Now, Bank BTN menyediakan beragam barang kekinian. Di antaranya berupa iPhone, laptop, kamera mirrorless, dan perangkat audio. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, kata Budi, nasabah hanya cukup membuka Tabungan BTN Batara dan melakukan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan nominal sesuai dengan jenis hadiah yang diinginkan. Jangka waktu bisa dipilih mulai dari 6 hingga 60 bulan. Adapun, program ini berlaku hingga Maret 2018. (Andre).

Blue Bird Angkat Direktur Keuangan Baru

Bisnistoday.com – Sesuai keputusan “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” yang dilaksanakan hari ini, Jumat, 23 Februari 2018, PT Blue Bird Tbk secara resmi mengangkat Sandy Permadi sebagai Direktur Keuangan yang baru dan menerima pengunduran diri (direktur keuangan yang lama) Fransetya Hutabarat.

Sandy Permadi merupakan profesional dengan pengalaman yang luas di bidang keuangan; meliputi akuntansi, audit, manajemen keuangan dan corporate actions. Perjalanan karir yang panjang telah membawa Sandy berkecimpung di berbagai bidang industri mulai dari otomotif, periklanan hingga e-commerce. Pengalaman terakhir Sandy sebagai direktur keuangan di salah satu perusahaan e-commerce menunjukkan keahlian Sandy di bidang digital finance maupun dalam retail online dan logistik.

“Pengalaman Sandy yang luas di bidang digital finance akan membawa nilai strategis bagi Blue Bird sejalan dengan pengembangan yang dilaksanakan ke depan. Manajemen sepenuhnya menyadari potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Sandy dalam membantu perseroan untuk mencapai target dan pada saat yang bersamaan memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen setia Blue Bird,” ujar Purnomo Prawiro, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk.

Sementara itu Sandy mengatakan bahwa Blue Bird merupakan perusahaan yang memiliki komitmen jangka panjang dalam menerapkan excellence di bidang operasional dan layanan. Didukung dengan usaha untuk terus berinovasi seiring dengan perkembangan serta tuntutan pasar dan konsumen, Blue Bird akan terus menjadi market leader dan pilihan utama di mata konsumen.

“Saya merasa sangat terhormat dan senang akan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan sebesar Blue Bird. Dengan menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, khususnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan serta memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan, saya yakin dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada setiap pelanggan setia Blue Bird.” tutup Sandy. (Andre)

TCASH Kini Lebih Mudah Lewat QR Code

Bisnistoday – Setelah resmi mendapat izin dari Bank Indonesia, selaku badan yang menjadi regulator di sektor pembayaran, TCASH siap memperkaya pengalaman digital pelanggan dengan pengaplikasian SNAP QR Code di merchant-merchant hingga ke pelosok negeri. Dengan fitur SNAP QR Code yang semakin mempermudah transaksi digital ini, TCASH optimis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan.

Optimisme ini berdasarkan kesuksesan TCASH sebelumnya, melalui pengaplikasian fitur sticker near-field communication (NFC) Tap dan USSD, di lebih dari 50.000 merchant dan menjangkau lebih dari 15 juta pelanggan. Aplikasi TCASH pun telah diunduh hampir tiga juta kali di platform Android maupun iOS.

Danu Wicaksana, CEO TCASH dirilis yang diterima bisnistoday, Jakarta 12/02, mengatakan, “Kami menyadari jika ke depannya QR Code akan menjadi solusi utama pembayaran digital, karena kepraktisan dan kemudahan pengaplikasiannya bagi merchant. Karenanya, kami merasa senang dapat menjadi salah satu penyedia produk elektronik terdepan yang telah mendapatkan izin resmi pengembangan dan penggunaan fitur QR Code dari pemerintah. Hal ini tentu membantu kami merealisasikan komitmen untuk membangun ekosistem keuangan digital guna mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Indonesia”.

Lebih lanjut lagi, kehadiran fitur SNAP QR Code TCASH ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis merchant-merchant lokal di Indonesia, karena telah didukung sistem pengoperasian yang aman, mudah, dan juga melindungi konsumen. “Hingga akhir kuartal pertama tahun 2018, kami targetkan lebih dari 10 ribu merchant TCASH sudah mengaplikasikan QR Code ini,” ujar Danu.

Salah satu wujud pengaplikasian fitur SNAP QR Code ini dapat terlihat di Pasar Modern Bintaro, yang telah dibina oleh TCASH. Dan kini, sekitar 60 pedagang kecil telah dibina dan mengadopsi TCASH sebagai metode pembayaran non-tunai, melalui teknologi QR Code.

Tri Murhayanto, Pimpinan Unit BTC Pasar Modern mengatakan, “Dengan kerjasama antara manajemen dengan TCASH untuk mendigitalisasi pedagang di Pasar Modern Bintaro, kami melihat beragam keuntungan yang didapatkan oleh pedagang, seperti transaksi yang lebih cepat tanpa khawatir mempersiapkan uang kembalian, serta melindungi pedagang dari tindakan kejahatan transaksi dengan uang palsu. Kombinasi antara hadirnya QR Code bagi pedagang, serta dukungan sumber daya TCASH, tentunya dapat membantu pedagang menarik lebih banyak pembeli untuk mengembangkan usahanya.” Dewi

Allegro W1 Filter Air Minum Canggih dan Modern

Bisnistoday – Setelah sukses meluncurkan Allegro S2 dan Allegro C1 pada akhir 2017 lalu, ADVANCE ditahun 2018 ini akan segera menghadirkan seri Allegro terbaru yaitu Allegro W1.

Berbeda dari pendahulunya, seri ini terbilang unik karena berbeda 180⁰ dari segi model dan ukuran. Dengan design yang lebih tipis dan compact, penempatan Allegro W1 tidak memerlukan lokasi yang luas, bahkan dapat dengan mudah ditempelkan pada dinding. Allegro W1 01web

“Allegro W1 ini memang sengaja di design begitu minimalis agar bisa digunakan siapa saja dan dimana saja. Ukurannya sangat slim, kurang lebih hanya sebesar LED TV 24 inch, jadi masyarakat yang tinggal di apartment pun bisa dengan mudah menggunakannya,” ujar Hendra, Sales and Marketing Director ADVANCE saat ditemui di Head Office ADVANCE baru-baru ini.

Allegro W1 ini juga sudah menggunakan teknologi 4 Steps Reverse Osmosis System yang sudah teruji mampu menghilangkan seluruh kandungan logam berat, kimia, dan unsur-unsur radioaktif dalam air.

Reverse Osmosis sendiri adalah sistem filterisasi air minum langsung dari kran berbentuk dispenser non gallon yang terbukti mampu menghasilkan air minum berkualitas dan benar-benar layak konsumsi.

Tambahan fitur Flush Function yang dapat membilas membran juga semakin menjamin terjaganya kualitas air minum yang dihasilkan. Kini dengan Allegro W1, Anda tak perlu lagi direpotkan dengan air kemasan isi ulang yang belum tentu terjamin kualitas air minum dan cara pendistibusiannya.

Meski belum resmi dijual di showroom dan counter ADVANCE, Hendra optimis produk ini akan menjadi primadona di tahun 2018. Sebagai bocoran, Allegro W1 siap diluncurkan Maret 2018 dan rencananya akan dilepas ke pasaran dengan harga kurang dari Rp.5 Juta saja. Dewi

Pengembangan Model Bisnis Agen Bank yang Berkelanjutan

Oleh Deputi Komisioner Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sardjito. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki sekitar 17.000 pulau dan merupakan negara maritim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai potensi, antara lain: posisi geografis yang sangat strategis, iklim tropis, potensi yang besar di sektor sumber daya alam, dan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya.

Di tengah segala potensi tersebut, berbagai kerentanan masih menaungi perekonomian Indonesia, mulai dari ketimpangan kesejahteraan masyarakat sampai dengan rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai lebih dari 2 60 juta, dengan hampir setengah diantaranya tinggal di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Selain tu, data BPS bulan Maret 2017 menunjukkan bahwa masih terdapat 27,8 juta (10,64%) penduduk Indonesia yang masih dikategorikan sebagai penduduk miskin, dengan sekitar 17,1 juta atau sekitar 62% dari total penduduk miskin, merupakan penduduk pedesaan. Ini tentunya merupakan tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016 menunjukkan 67,8% masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7% masyarakat yang well literate. Hal ini menunjukkan banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa dibekali pemahaman keuangan yang memadai.

Bahkan, Indeks literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat pedesaan menunjukkan nilai yang semakin rendah, yaitu hanya 23,9% masyarakat yang well literate dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 63,2%.

Selain itu, tingginya area underbank di Indonesia juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Sektor jasa keuangan berkembang sangat dinamis dan cepat. Pergeseran preferensi masyarakat pada layanan digital dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komputer, smartphone, dan penggunaan mobile internet telah memicu berkembangnya produk dan layanan keuangan di Indonesia serta dan tersedianya beragam akses keuangan. Fenomena perkembangan teknologi informasi tersebut terlihat pada data Januari 20161, antara lain: sekitar 88,1 juta penduduk (34%) aktif menggunakan internet, sekitar 79 juta penduduk (30%) aktif menggunakan social media, dan Terdapat 326,3 juta nomor HP terdaftar dan 162,3 juta unique mobile users dari 250 juta penduduk Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi tersebut, tentu saja memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan yang lebih inklusif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendapatan adalah melalui penciptaan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah, dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan langkah nyata secara bersama-sama dalam mendekatkan semua lapisan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan, salah satunya melalui operasionalisasi jaringan agen industri jasa keuangan.

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman dan ketersediaan produk keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. SNKI ini akan berfungsi sebagai pedoman bagi Pimpinan Kementerian dan Lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral. Di tingkat nasional, juga telah dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Peraturan Presiden tersebut menargetkan 75% masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan layanan keuangan di tahun 2019.

Sebagai upaya dalam mencapai keuangan inklusif tersebut, pemerintah mencanangkan 5 pilar SNKI yaitu: edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen.

Salah satu pilar SNKI, yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, diperlukan untuk untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur layanan keuangan dan penyediaan berbagai saluran distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu ditingkatkan sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati produk dan layanan keuangan, tanpa terkecuali.

Model Bisnis Agen Bank

Model bisnis agen bank merupakan salah satu bentuk saluran distribusi yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mengakomodasi wilayah-wilayah tertentu yang belum terjangkau produk dan layanan keuangan formal.

Layanan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangam Inklusif atau Laku Pandai, merupakan salah satu program OJK untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya, melalui penggunaan agen Bank dan teknologi informasi.

Sampai dengan saat ini, telah terdapat 23 bank penyelenggara dengan total agen sebanyak 428. 852 agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah rekening yang telah dibuka melalui program ini sudah mencapai 11,8 juta rekening dengan total nominal mencapai 1,3 triliun rupiah.

Sejalan dengan OJK, Bank Indonesia juga memiliki visi yang sama dalam upaya meningkatkan perluasan akses keuangan melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD). LKD merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen).

Sampai dengan saat ini telah terdapat 5 bank dan 1 perusahaan telekomunikasi yang menjadi lembaga penyelenggara LKD. Total keseluruhan agen LKD saat ini telah mencapai 190.697 agen.

Dalam mewujudkan perluasan akses dimaksud, diperlukan langkah nyata secara bersama-sama. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh regulator keuangan, namun juga oleh seluruh stakeholders, khususnya industri jasa keuangan, untuk bersama sama menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah dan murah. Seluruh elemen perlu bersama-sama mencari terobosan untuk membuka akses keuangan dan memanfaatkan sumber dana yang ada untuk mendukung program pembangunan.

Hal lain yang juga penting adalah melakukan edukasi keuangan yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan, meningkatkan kesadaran dan kebiasaan untuk menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tanggung jawab kita semua. Hanya dengan keseriusan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, pertumbuhan ekonomi melalui program keuangan inklusif ini dapat kita capai. Kita berharap bahwa “Riset Akselerasi Jaringan Keagenan Indonesia 2017” ini dapat menjadi salah satu terobosan dalam untuk memperluas akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.

Saya optimis bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi Informasi di Industri jasa Keuangan akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Tulisan ini disarikan dari keynote speech Deputi Komisioner Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sardjito, pada Seminar Pengembangan Model Bisnis Agen Bank yang Berkelanjutan,” yang di gelar di Ballroom A, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017). kormen

Dirjen Hubla Kukuhkan Auditor ISM Code BKI

Bisnistoday- Dalam rangka meningkatkan kualitas keselamatan pelayaran nasional, Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Direktur Perkapalan & Kepelautan , Capt. Rudiyana didampingi Direktur Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI – Capt. Iman Satria Utama mengukuhkan Auditor ISM Code (International Safety Management Code) PT BKI. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Rabu (2/8).

“Sesuai dengan mekanisme bahwa auditor yang ditunjuk dalam konteks otorisasi ISM Code harus melalui mekanisme pengukuhan oleh Flag State dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang mempunyai kewenangan”, ujar Sekretaris Perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI – Saifuddin Wijaya.

Ia menambahkan pengukuhan Auditor ISM Code kali ini dilaksanakan sesuai mekanisme pengukuhan aturan International Maritime Organization/IMO, dimana setiap auditor ISM Code BKI sudah dibekali dengan Sertifikat dan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. UM.008/50/9/DJPL-17 tentang pengukuhan Auditor International Safety Management Code di Lingkungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2017.

Sebagaimana pengukuhan yang dilaksanakan secara simbolis pada tanggal 16 & 24 Mei 2017 yang lalu di Hotel Alila Jakarta Pusat, maka dalam pengukuhan kali ini para auditor sudah mendapatkan legitimasi secara hitam diatas putih dengan adanya SK dan Sertifikat dari Pemerintah RI.

“Hal ini makin meningkatkan kepercayaan diri kita pada saat nanti di lapangan dalam melaksanakan tugas”, ujar Saifuddin.

Sejak Tahun 1996 BKI telah diberikan kepercayaan (otorisasi) untuk audit ISM Code dalam hal DOC dan SMC. Namun dalam perkembangannya, mekanisme wajib tidak hanya bagi BKI sebagai institusinya, tetapi auditornya juga dikukuhkan harus melalui mekanisme pengukuhan sesuai aturan internasional.

ISM Code ini konteksnya adalah aturan manajemen keselamatan pelayaran tetapi tidak dari sisi teknis dan fisik kapal, tapi lebih kepada bagaimana manajemen pengelolaan keselamatan pelayaran baik di kantor perusahaan pelayarannya, maupun manajemen keselamatan di atas kapalnya.

“Jadi, sebenarnya ISM Code ada dua sertifikat yang harus dimiliki Pelaku Industri Pelayaran yakni DOC (Document of Compliant) untuk perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal dan SMC (Safety Manajemen Certificate) untuk kapal yang dioperasikan”, pungkasnya. Dewi