Pentingnya Konsumsi Makanan Sehat di Tengah Pandemi Covid-19

Bisnistoday- Menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang penting dilakukan sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi.
 
Menurut British Dietitian Association (BDA) dan European Food Safety Authority (EFSA), hingga saat ini belum ada makanan atau komponen bahan makanan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan serta merta membuat seseorang tercegah dari infeksi Covid-19. 
 
Meskipun demikian, manusia tetap membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang kuat untuk menjalankan fungsi sistem imun secara normal agar tubuh bugar dan terhindar dari penyakit lainnya.
 
Rektor Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L), Iwan Surjawan, PhD, menyatakan, Ada banyak zat gizi yang berperan langsung dalam menjalankan sistem kekebalan tubuh sec Kiara normal. Contohnya, vitamin (seperti vitamin A, B6, folat, B12, C, dan D) dan mineral (seperti zat besi, seng (zinc), selenium, dan tembaga). 
Iwan menambahkan zat-zat gizi tersebut dapat kita penuhi dengan cara mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. 
 
“Contohnya, brokoli, kembang kol, dan jambu batu adalah sumber vitamin C yang baik. Vitamin B6 dapat diperoleh dari daging, sayuran, pisang, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Daging, ikan, dan telur adalah sumber vitamin B12 yang baik juga kaya akan vitamin A dan zat besi. Selain itu, penting juga untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengonsumsi air putih sebanyak 8-10 gelas per hari,” kata Iwan dalam keterangan resminya, Sabtu 20/06/2020.
 
Iwan mengungkapkan selama pandemi, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang tinggi kandungan lemak jenuh, garam dan gula. Seperti keripik, gorengan, mie instan atau minuman yag mengandung gula secara berlebihan.  Jika seseorang sering mengonsumsi makanan tersebut, maka resiko terjadinya peningkatan berat badan, obesitas, penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker akan lebih tinggi.
 
Dalam masa pandemi ini, terutama saat bekerja dari rumah (work from home), biasanya untuk mengurangi rasa bosan, orang-orang lebih cenderung untuk makan cemilan. Iwan menjelaskan menyarankan agar cemilan-cemilan tersebut dengan cemilan yang lebih sehat, misalnya buah potong, sayuran atau kacang-kacangan yang kaya akan serat.
 
Secara terpisah, Widya Indriani, S.T.P., MSc, Faculty of Food Science and Nutrition i3L menjelaskan terdapat perbandingan nutrisi yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan terpenuhinya nutrisi yang seimbang, kita bisa menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh.
 
“Setiap harinya, tubuh memerlukan zat gizi makro dan mikro dalam jumlah tertentu untuk proses metabolisme, menjalankan aktivitas fisik, tumbuh, serta mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak dalam tubuh. Selain itu, beberapa vitamin, seperti vitamin B kompleks dan C bersifat larut dalam air. Jika jumlahnya berlebih, tubuh akan mengeluarkan vitamin tersebut melalui air kencing. Oleh sebab itu penting untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap harinya untuk menjaga fungsi normal dan sistem kekebalan tubuh,” tambahnya.
 
Widya menambahkan kelebihan kalori di badan juga dapat meningkatkan resiko terkena Covid-19. Terdapat beberapa penelitian yang menyataan bahwa kondisi- kondisi atau penyakit yang berkaitan dengan obesitas seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung dan hipertensi dapat memperparah efek Covid-19.
 
“Berdasarkan pengamatan dari beberapa negara seperti Amerika dan Perancis, orang dengan obesitas yang terinfeksi Covid-19, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena komplikasi dan lebih tinggi prevalansinya untuk mendapatkan perawatan intensif atau Intensive Care Unit (ICU) saat dirawat di rumah sakit,” pungkasnya. Dewi

SP UMPS III Tolak Holding dan IPO Pertamina

pertamina 01
 
Bisnistoday-Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III) yang berada di bawah bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) turut lantang bersuara sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan di PT Pertamina (Persero) belakangan ini.
 
Ketua Umum Serikat Pekerja UPms III Aryo Wibowo Hendra Putro, menyoroti tiga hal yaitu pergantian susunan Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Nomeklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Lalu soal pembentukan organisasi Holding dan Subholding Migas, dan rencana Direksi PT Pertamina Persero untuk melakukan IPO (Innitial Public Offering) untuk Subholding Migas.
 
“Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO pada Subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 di mana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi,” tegas Aryo dalam keterangannya, Minggu (21/6/2020).
 
Diungkapkan olehnya, FSPPB dan semua konstituennya tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan terkait perubahan organisasi yang terjadi di Pertamina baru-baru ini yang mana tidak sesuai dengan PKB Periode 2019-2021. Dalam Bab I Pasal 7 (8) PKB itu disebutkan, “Dalam hal Perusahaan melakukan perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh FSPPB”.
 
Aryo menambahkan, pembentukan Holding dan Subholding Migas hanyalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero). 
 
“Maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing, seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia,” paparnya.
 
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Holding dan Subholding Migas bukannya bertujuan untuk efisiensi tetapi justru menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub-sub holdingnya, serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran.
 
Pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah, lanjutnya, juga akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar Subholding karena masing-masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai.
 
Aryo juga menyoroti komposisi direksi PT Pertamina (Persero) yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis.
 
“Tidak ada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang merupakan inti bisnis Pertamina. Dengan demikian Direksi Holding Pertamina bisa diisi dengan orang yang tidak paham bisnis Migas, sehingga keputusan-keputusannya justru bisa membahayakan perusahaan,” sergahnya.
 
Dilanjutkan olehnya, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka SPP UPms III dengan tegas menolak pembentukan Holding dan Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui IPO karena dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN dan berpotensi menjadi legitimasi denasionalisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN. 
 
“Karena itu kami menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut,” pungkas Aryo. Dewi

BTN KEMBALI MERAIH TOP BRAND AWARD 2020 PILIHAN MILENIAL

Bisnistoday.com, Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil meraih TOP Brand Award 2020 sebagai KPR Pilihan Milenial untuk kategori KPR.

Pencapaian tersebut merupakan hasil inovasi Bank BTN dalam mengemas dan mengkomunikasikan produk KPR dengan program dan skema yang menarik bagi generasi milenial, diantaranya Program KPR Gaesss for Millenial.

“Tentunya ini adalah apresiasi yang membanggakan bagi kami, KPR Gaess for Millenial merupakan salah satu produk kami dan kebetulan pegawai kami 80% milenial dan ini merupakan bonus demografi. Sementara di era pandemi ini kami juga melakukan improvement yang lebih cepat dengan digitalisasi yaitu dengan KPR From Home sehingga proses approval bisa dilakukan di rumah saja, dan kami akan terus mengembangkannya, “ kata Direktur Human Capital, Legal & Compliance Bank BTN, Yossi Istanto saat hadir di acara Indonesia Millenials Top Brand Award 2020 secara virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (18/6).

Penghargaan tersebut diterima Bank BTN berdasarkan hasil penilaian dari Tim Riset Warta Ekonomi yang telah melakukan proses riset dengan metode kuantitatif menggunakan teknik riset online survey melalui aplikasi mobile dan bekerja sama dengan Jakpat dengan jumlah responden sebanyak 5000 responden.

Kriteria responden adalah usia 18-35 tahun yang merupakan konsumen barang dan jasa di setiap sub kategori produk yang telah diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Responden memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA, dengan socioeconomic status A sampai C.

Survei ini dilakukan di seluruh wilayah indonesia pada Maret hingga Mei 2020.

Penentuan merek dalam Millenial’s Top Brand Award 2020 didasarkan pada konsep brand awareness, brand values, dan brand recall. Merek yang terpilih merupakan merek terbanyak yang dipilih oleh para milenial dan memiliki tingkat loyalitas dan rekomendasi yang tinggi.

Upaya membidik generasi milenial dilakukan BTN sejak tahun 2018 lalu dengan produk KPR Gaess. Awal tahun 2020 produk ini dilakukan rebranded menjadi  “KPR Gaesss for Millenials” .

KPR Gaess for Millenias hadir juga di website www.btnproperti.co.id untuk memudahkan para milenial yang dikenal sebagai tech savvy.

“Kami sengaja memasukkan program tersebut di situs resmi Bank BTN khusus KPR sebagai bagian dari digitalisasi, sehingga KPR from Home bisa dinikmati oleh para milenial,” kata Yossi.

Sekadar informasi, “KPR Gaesss For Millenials” merupakan kredit untuk pemilikan hunian bagi kaum milenial berusia 21-35 tahun. Bank BTN memberikan tawaran / gimmick menarik diantara uang muka (down payment/DP) mulai dari 1 persen, bebas biaya admin, suku bunga single digit, diskon provisi 50 persen, dan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. 

Upaya Bank BTN merengkuh generasi milenial tak lain karena BTN melihat potensi pasar KPR dari generasi milenial sangat besar. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada 81 juta orang di segmen generasi milenial yang belum memiliki rumah atau setara 31% dari jumlah populasi di Indonesia.

“Untuk masuk segmen tersebut, diperlukan komunikasi yang tepat dengan program pembiayaan yang sesuai dengan gaya hidup dan gaya berpikir milenial,” kata Yossi

PRESIDEN PERLU MENCABUT LISENSI BBJ/JFX JIKA INGIN INDONESIA MENJADI ACUAN HARGA TIMAH DUNIA

Oleh FERDY HASIMAN, PENELITI ALPHA RESEARCH DATABASE

Presiden Jokowi perlu mencabut lisensi BBJ _(Bursa Berjangka Jakarta)_ atau Jakarta Future Exchange (JFX) untuk menjual timah. JFX ini memang sudah lama aktif di bursa, tetapi lisensinya hanya untuk menjual komoditas emas dan kopi. Tetapi, mulai tahun 2018, JFX dengan melihat potensi timah, masuk ke pasar timah murni batangan dan merusak harga. Diijinkannya JFX menjual timah dicurigai penuh dengan _deal_ gelap dibelakangnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan.

Permendag Nomor 53 Tahun 2018, Tentang Ketentuan Ekspor Timah, tanggal 16 April 2018, juga membuka ruang bagi Bappebti untuk lahirnya lebih dari satu bursa timah, hingga akhirnya _atas perintah atasan,_ Bappebti menerbitkan lisensi bagi bursa komoditi yang memenuhi syarat untuk ikut memperdagangkan timah murni batangan, yakni JFX sebagai salah satu bursa timah selain BKDI _(Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia)_ atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi penjual tunggal di pasar timah sekaligus menjadi penentu harga timah nasional dan acuan harga timah dunia.

“Saya meminta Bappebti sesegera mungkin mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX, dan memastikan ICDX menjadi penjual tunggal timah di bursa komoditas. Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk mencabut Permendag ini”.

Dualisme bursa komoditas timah di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik di Kementerian Perdagangan. Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibawah pimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan PERMENDAG RI Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mengatur tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah diperdagangkan di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1).

Kebijakan ini telah memberi angin segar bagi timah di tanah air untuk menjadi acuan harga di pasar timah dunia. Selain itu, dengan adanya satu bursa, timah kita menjadi besar dan bisa memberikan kontribusi keuangan yang besar bagi penerimaan negara. Keuntungan lainnya adalah stabilitas harga timah di pasar terjaga.

Selain dapat mengurangi jual-beli lisensi bahkan meminimalisir perdagangan timah illegal, termasuk mewujudkan rencana Presiden Jokowi perihal Pusat Logistik Berikat (PLB). Terbukti Indonesia akhirnya mampu mengendalikan harga timah dunia dan memperluas pasar eskpor timah terbukti harga timah dunia stabil diatas US$ 20.000/MT dari tahun 2016-2018 dan peran Singapura sebagai _secondary market_ dari semula 90 persen di tahun 2014 turun menjadi 20 persen di tahun 2018. Selain itu penerimaan negara dari Devisa Hasil Eskpor (DHE), Pajak dan Royalti terus meningkat.

Namun, ambisi besar acuan harga timah dunia dan kedaulatan timah Indonesia sejak lahirnya PERMENDAG RI No. 32/2013 itu tak lagi memberikan angin segar bagi Industri timah Indonesia, karena di rezim Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi-JK, Enggartiasto Lukita dari Partai Nasional Demokrat, tidak lagi menempatkan BKDI/ICDX sebagai satu-satunya bursa penentu harga timah. Permendag No. 53/2018 melalui Bappebti juga menjadikan JFX sebagai salah satu bursa timah selain ICDX. Indonesia hanya perlu satu Bursa Timah, dan BKDI/ICDX adalah satu-satunya Bursa Komoditi dan Penentu Harga Timah di Indonesia _(Aktualita, Majalah Bappebti, edisi September, 2013)._

Ini sebenarnya aturan kontroversi, anomali kebijakan. Kehadiran 2 (dua) bursa akan merusak _(disrupsi)_ acuan harga dan menyebabkan terpuruknya timah, selain itu pembeli akan bingung dalam menggunakan harga acuan hingga lebih memilih transaksi perdagangan timah Indonesia melalui _secondary market_.

Peningkatan perdagangan melalui _secondary market_ akan mengakibatkan meningkatnya _country risk_ perdagangan timah murni batangan di Indonesia, hingga akhirnya mendegradasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga timah, dan menurunkan kepercayaan global terhadap Indonesia.

Problem dualisme bursa Timah Indonesia menyebabkan harga Timah menunjukan tren penurunan sejak 2019. Di tahun 2020, harga timah terus menurun sampai di bawah US$ 15,000/MT sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan devisa sebesar US$ 400 Juta.

Sebagai negara produsen Timah kedua terbesar dan negara eksportir timah terbesar, kehadiran 2 (dua) bursa menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara _price maker_ dan kehilangan potensi pasar yang besar. Selain itu, dualisme bursa akan melemahkan pengawasan terhadap tata niaga perdagangan timah Indonesia yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini menjadi kurang maksimal.

Anomali kebijakan lainnya adalah Pasal 10 PerDirjen No: 05/DAGLU/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atas Penelusuran Teknis Ekspor Timah, tanggal 7 Februari 2019, berbunyi sebagai berikut, _Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangann instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah_. PerDirjen ini harus dibatalkan karena jelas memunculkan rantai birokrasi yang panjang yang semakin menyulitkan para pelaku pasar timah, bahkan terlihat tidak adanya kepastian hukum.

Presiden Jokowi harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Ini bukan persoalan sepele. Jika tidak diperhatikan, percuma saja Indonesia menjadi negara produsen timah terbesar kedua di dunia, tetapi tak sanggup menentukan harga di pasar global. Padahal, yang namanya barang tambang akan mengalami kelangkaan dan mengalami titik puncak produksi. Cadangan timah kita terus dieksplorasi sampai habis dan tak memberikan andil besar pada penerimaan negara.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif perdagangan timah di pasar internasional dan Indonesia sebagai net exporter timah.

Total sumber daya timah Indonesia berdasarkan data kementrian ESDM dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 ton dan logam 1.062.903 ton, sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton.

Cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Cina. Dari sisi demand, Kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun, dan Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Kondisi ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai _benchmark_ harga timah dunia.

Startup Jendela360 Dapatkan Pendanaan 1 Juta US Dollar

Bisnistoday-Jendela360 perusahaan startup property technology yang menghubungkan Client, Landlord serta Agen properti ke dalam 1 platform berbasis teknologi baru saja mendapatkan pendanaan sebesar 1 juta US dollar yang dipimpin oleh Beenext diikuti oleh Prasetia Dwidharma, Everhaus, dan investor strategis yang mengelola perusahaan konsultan properti internasional terbesar di Indonesia.
 
Perusahaan rintisan yang pertama kali mempopulerkan penggunaan 360 virtual tour di dunia properti di Indonesia ini akan menggunakan pendanaan kali untuk memperkuat posisi Jendela360 di ranah properti tanah air dengan membawa pendekatan O2O (Online to Offline) sehingga transaksi properti tidak hanya menjadi lebih efisien karena peranan teknologi, tapi juga lebih efektif karena pendekatan human relation.
 
“Tujuan Pendanaan kali ini bagi kami adalah untuk melangkah selangkah lebih jauh dalam menjalankan strategi O2O (Online to Offline) di dunia properti. Karena meskipun pencapaian kami di dunia online bisa dikatakan sudah cukup baik, tapi kami selalu percaya bahwa untuk membuat user experience yang sempurna, transaksi properti juga akan sangat membutuhkan kehadiran secara fisik / offline yang baik. Sehingga pendanaan ini akan digunakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di dunia properti, pembuatan academy atau sistem pelatihan yang dapat melahirkan professional Real Estate Agent dengan standard yang betul-betul baik, dan tentunya meningkatkan brand awareness dan penyempurnaan pengalaman bertransaksi properti di Jendela360 dengan pengembangan teknologi”, ujar Kiki Guzali co-founder dan COO dari Jendela360, dalam siaran persnya yang diterima Bisnistoday, Jumat, 19/06/2020.
 
“Dengan mendapatkan pendanaan terbaru ini, ini merupakan bukti nyata bahwa apa yang Jendela360 kerjakan selama  ini telah memberi dampak yang positif terhadap industri properti di Indonesia. Ini bisa dilihat dari bagaimana Jendela360 dapat tumbuh lebih dari 30x lipat dalam 3 tahun terakhir dan trend inilah yang dilihat oleh para investor yang menaruh kepercayaan besar pada kami untuk terus merevolusi industri properti tanah air dengan memasukkan peranan teknologi” ungkap Daniel Rannu co-founder dan CEO dari Jendela360.
 
“Properti adalah bidang bisnis yang selalu menarik dan tidak akan pernah berakhir, namun sampai saat ini cenderung belum banyak banyak inovasi yang dilakukan di bidang ini, lewat pencapaian kami selama 3 tahun terakhir ini dan dibantu dengan pendanaan terbaru ini, kami semakin siap untuk membawa inovasi dan angin segar yang baru bagi para pelaku dunia properti di Indonesia, baik itu investor, developer, agen properti, dan tentunya masyarakat Indonesia sebagai customer akhir”, ujar Ade Indra salah satu co-founder dan sekaligus CFO Jendela360. Dewi

Petani Sawit Independen RSPO Berbicara Tentang Dampak Covid-19

 

Bisnistoday.com, Jakarta-Sementara penyebaran COVID-19 telah mengancam pendapatan petani kecil kelapa sawit independen di Indonesia karena rendahnya harga tandan buah segar (TBS), petani bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menemukan bahwa penjualan Kredit RSPO telah menyediakan dana tambahan dan dukungan yang dibutuhkan untuk melihatnya melalui masa sulit ini.

Dalam acara virtual yang diselenggarakan sebelumnya hari ini, berjudul, “Dampak COVID-19 pada petani bersertifikat RSPO,” Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, mengungkapkan bahwa selain harga TBS rendah, petani merasakan kesulitan karena baik pabrik kelapa sawit dan kegiatan manufaktur berjalan lamban karena pembatasan sosial skala besar, namun harga pupuk tetap tinggi.

“Karena banyak petani swadaya tidak memiliki sarana untuk mengangkut TBS mereka ke pabrik, mereka bergantung pada “perantara”atau bisnis perantara untuk menyediakan layanan ini, tetapi pembatasan dalam kegiatan dan pergerakan karena COVID-19 telah berdampak pada mereka dan sumber mata pencaharian utama karena mereka tidak dapat menjual atau mengangkut TBS mereka ke pembeli. Pandemi juga mempengaruhi stok pupuk dan input untuk perkebunan petani serta harga makanan, ”katanya.

Rukaiyah menambahkan bahwa petani bersertifikat RSPO memiliki lembaga dan jaringan yang kuat untuk mendukung mereka, serta standar akuntabilitas. Dia menambahkan bahwa para petani ini juga memiliki beragam bisnis atau tanaman selama pandemi, yang selanjutnya mendukung mata pencaharian mereka.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa pada satu titik selama pandemi, harga TBS turun di bawah Rp 1.000 per kilogram (atau sekitar USD $ 0,07 per kilogram) di tingkat petani swadaya. Sementara itu, harga TBS untuk petani plasma (petani yang bermitra dengan perusahaan penghasil kelapa sawit) tercatat antara Rp 1.200 per kg dan Rp 1.300 (USD $ 0,08- $ 0,09) per kg.

“Harga di bawah Rp 1.100 sulit bagi petani yang memiliki lebih dari dua anak, dengan anak mereka mengejar pendidikan tinggi, atau mereka yang memiliki anggota keluarga lain yang bergantung pada mereka, seperti orang tua mereka. Karena produktivitasnya yang rendah, antara 1 hingga 1,2 ton per hektar per bulan, mereka menjual hasil produksi mereka kepada perantara. Mereka juga memiliki beban hutang kepada para tengkulak karena para petani memiliki pinjaman, yang harus dilunasi selama panen,” katanya.

Dia menambahkan bahwa banyak petani kelapa sawit tidak memiliki sumber pendapatan lain dan hanya mengandalkan minyak sawit. Sebuah studi SPKS 2018 mengungkapkan bahwa hanya 30 persen petani yang memiliki mata pencaharian alternatif mulai dari pengolahan, penanaman karet, dan menjadi pedagang kecil. Tanah yang disisihkan selama era Orde Baru untuk petani PIR selama periode transmigrasi, yang mencakup 0,75 hektar, telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Darto juga mengatakan bahwa keadaan petani terpuruk karena kenaikan harga pupuk, yang kadang-kadang langka. “Tidak ada protokol kesehatan untuk petani/ pemanen. Petani membutuhkan uang tunai sementara proses transaksi untuk TBS untuk petani yang menjual ke perusahaan biasanya diproses antara satu atau dua minggu setelah produk dikirim ke pabrik atau perkebunan,” katanya.

Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo mengatakan, “Selama pandemi, sertifikasi membantu mendukung sekitar 6.000 anggota yang terdiri dari 26 kelompok tani, melalui penjualan minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO melalui Kredit RSPO. Sebanyak USD $ 1,5 juta dicairkan untuk 30 kelompok petani kecil independen bersertifikasi RSPO dari transaksi penjualan minyak sawit bersertifikat antara Mei 2019 dan Mei 2020.” Guntur menambahkan bahwa pada saat pandemi yang tak terduga ini, sertifikasi terbukti menjadi aset besar bagi petani ketika berhadapan dengan ketidakpastian situasi. Ini termasuk persyaratan untuk sertifikasi seperti organisasi petani yang kuat dan perencanaan keuangan, membantu meningkatkan daya tawar mereka selama pandemi.

Perwakilan petani dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Independen, YB. Zainanto Hari Widodo mengatakan bahwa tidak ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang difokuskan pada petani kelapa sawit. “Sebagai petani bersertifikat RSPO, kami mendapatkan bantuan makanan pokok dan pupuk untuk anggota kami. Bantuan untuk non-anggota dari petani bersertifikat RSPO termasuk pemberian peralatan kesehatan, dukungan untuk pusat kesehatan masyarakat [Puskesmas] dalam area asosiasi, membantu untuk mendirikan pusat pemantauan COVID-19 dan bantuan untuk orang-orang yang rentan secara ekonomi,” katanya.

Namun, jenis bisnis lainnya, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) juga mengalami kesulitan untuk memasarkan produk seperti sayuran, ikan, dan bahan makanan lainnya, selama pandemi.

Sentimen serupa juga dimiliki oleh Jumadi, seorang perwakilan petani dari UD Lestari, sebuah unit bisnis petani. Jumadi mengatakan dampak COVID-19 terhadap mata pencaharian petani dan keluarganya sangat penting karena banyak yang takut dan ingin meninggalkan kampung halaman mereka karena risiko infeksi.

Jumadi mengatakan bahwa setelah hampir empat tahun disertifikasi oleh RSPO, ada banyak manfaat yang dia nikmati, seperti menerima lebih banyak pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan serta mendapat manfaat dari kenaikan harga tambahan dari penjualan TBS bersertifikasi.

“Untuk manfaat yang diterima selama pandemi, para petani menerima bantuan dari PT Unilever, termasuk sampo, sabun dan deterjen,” kata Jumadi. Perwakilan petani dari Sumatra Selatan, Pairan, menambahkan bahwa mereka juga menikmati manfaat sertifikasi RSPO selama pandemi, di mana hasil dari insentif RSPO digunakan untuk membantu kegiatan sosial dari upaya pencegahan COVID-19 untuk masyarakat lokal.

Acara online ini dipandu oleh RSPO dan CNN Indonesia dan menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Perwakilan petani dari Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah juga hadir.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan. RSPO adalah organisasi keanggotaan nirlaba, internasional, yang menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri kelapa sawit termasuk produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi, pengecer, bank dan investor, konservasi lingkungan atau alam, dan LSM sosial atau pembangunan.

Representasi berbagai pemangku kepentingan ini tercermin dalam struktur tata kelola RSPO sedemikian rupa sehingga kursi di Dewan Gubernur, Komite Pengarah dan Kelompok Kerja dialokasikan secara adil untuk setiap sektor. Dengan cara ini, RSPO menjalankan filosofi “meja bundar” dengan memberikan hak yang setara kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan, memfasilitasi pemangku kepentingan yang secara tradisional bermusuhan dalam bekerja bersama untuk mencapai keputusan melalui konsensus, dan mencapai visi bersama RSPO untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma.

RSPO terdaftar di Zurich, Swiss, dengan kantor sekretariat di Kuala Lumpur dan kantor perwakilan di Jakarta, London dan Zoetermeer (Belanda), Beijing (Cina) dan Bogotá (CO).

TIBCO Responsive Application Mesh Sediakan Cetak Biru dan Kemampuan untuk Modernisasi Arsitektur

Bisnistoday– TIBCO Software Inc., meluncuran TIBCO®️ Responsive Application Mesh, cetak biru dan kemampuan untuk arsitektur aplikasi modern yang dapat dioperasionalkan organisasi untuk mencapai keunggulan bisnis digital, pada tanggal 16 Juni 2020, Palo Alto, CA.
 
Hal ini mendukung meningkatnya kebutuhan pelanggan akan arsitektur responsif yang mendukung ketangkasan maksimum dan kerangka kerja strategis yang mengoperasionalkannya dengan berfokus pada orang, proses, dan teknologi.
 
“Perubahan yang dialami bisnis karena peristiwa global baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kelincahan bisnis sangat penting, “kata Rajeev Kozhikkattathodi, Vice President, Product Management and Strategy, TIBCO. 
 
“TIBCO Responsif Application Mesh mendukung kemampuan pelanggan untuk secara cepat mengubah proses bisnis, produk, dan bahkan model bisnis. Didukung oleh teknologi seperti TIBCO Cloud ™️ Integration dan TIBCO Flogo®️ Enterprise, ini memungkinkan mereka untuk merespons secara lebih efektif terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat.”
 
 
TIBCO Responsive Application Mesh memandu pelanggan menuju modernisasi arsitektur melalui pendekatan inkremental, iteratif, dan berbasis data. Kerangka kerja ini sangat terintegrasi ke dalam platform TIBCO Connected Intelligence sebagai inti untuk strategi digital yang mencakup semua yang mendukung pengembangan cloud-asli di lingkungan hybrid atau multi-cloud. Hasilnya sangat responsif, mudah beradaptasi, dan dapat diukur dalam waktu nyata, menyediakan pelanggan dengan alat yang dibutuhkan untuk memodernisasi arsitektur mereka.
 
● TIBCO Cloud™️ Mesh: Layanan terintegrasi baru, TIBCO Cloud Mesh, memberdayakan pengguna untuk mendaftar, menemukan, dan menggunakan kembali fragmen komposable seperti layanan microsoft, API, dan lainnya yang dibuat di seluruh perusahaan dalam TIBCO Cloud.
  
● TIBCO Cloud™️ Integration: Demi mendukung Responsive Application Mesh, TIBCO’s pemimpin pasar, cloud-native iPaaS, TIBCO Cloud Integration, menyoroti pelepasan pengalaman pengguna baru yang kuat yang semakin memperkuat kemampuannya untuk memberdayakan semua jenis pengguna dan pengembang dengan beragam keterampilan untuk berkolaborasi secara intuitif dalam lingkungan terpadu yang mulus. Rilis ini juga mencakup ketersediaan Connector Marketplace baru yang menyatukan beragam Konektor yang disediakan oleh TIBCO dan mitranya di satu tempat.
 
Ini semakin menegaskan posisi kepemimpinan TIBCO dalam konektivitas perusahaan, didukung oleh posisi kepemimpinannya dalam laporan analisis vendor baru-baru ini dari perusahaan analis top, termasuk pencalonannya sebagai pemimpin oleh TrustRadius. 
 
Saat ini, perusahaan ini memberikan salah satu pandangan komprehensif dan kohesif pertama dari arsitektur modern untuk bisnis digital. Aplikasi asli cloud, integrasi yang dipimpin API, desain yang didorong oleh peristiwa, dan inovasi open source sangat penting untuk kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan skala secara real time dengan kondisi bisnis yang berubah dengan cepat. Dewi

Transisi Integritas Akademik ke Ruang Kelas Online

Bisnistoday-Pendidikan online telah membuat transisi menjadi suatu kebiasaan utama di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir karena lembaga pendidikan mengadopsi cara ini sebagai respons terhadap pandemi. 
 
Masa ini telah membawa perbedaan dalam akses ke pendidikan online di semua jenjang, serta kebutuhan akan infrastruktur dan platform yang memadai di berbagai negara, serta kesiapan dari para pendidik dan siswa. 
 
Di Indonesia, hanya 34 persen siswa melaporkan memiliki komputer di rumah dibandingkan dengan 95 persen siswa di negara-negara seperti Belanda, Denmark dan Polandia. Hal ini juga menunjukkan potensi model pendidikan hybrid untuk menjadi norma di masa depan.
 
Namun, apa yang tetap menjadi ciri khas pendidikan, terlepas dari modelnya, adalah menegakkan integritas akademik. Banyak lembaga menemukan bahwa transisi ke lingkungan pembelajaran online menghasilkan hambatan baru yang perlu ditangani untuk memastikan bahwa standar yang sama di kelas fisik ditegakkan secara online. Karena pembelajaran online terus menjadi fitur yang lebih menonjol dari pendidikan di seluruh wilayah Asia Pasifik, bagaimana lembaga pendidikan di Indonesia memastikan bahwa standar akademik yang sama untuk ruang kelas fisik dipertahankan secara online?
 
Platform baru, standar sama
Institusi pendidikan di negara yang beralih ke pembelajaran online dengan cepat bekerja untuk menentukan bagaimana menilai pekerjaan siswa secara adil dan akurat. 
 
Sementara beberapa hal, seperti tugas berbasis esai, akan tetap sama di lingkungan pembelajaran online, hal-hal lain, seperti upaya di dalam kelas untuk mencegah kecurangan kontrak, perlu disesuaikan dengan model online. 
 
Mungkin juga lebih sulit untuk membangun hubungan guru-siswa yang kuat yang memastikan integritas akademik dalam lingkungan online saat ini yang menyeluruh. 
 
Menerapkan teknologi lintas institusi pendidikan yang memeriksa plagiarisme dapat menjadi langkah pertama dalam membantu pendidik memastikan bahwa siswa mengirimkan karya asli mereka. Saat lembaga pendidikan terus maju dengan pembelajaran online di Indonesia, ada tiga cara mereka dapat mempertahankan integritas akademik di lingkungan pembelajaran online ini.
 
1. Mendorong pendidik untuk membangun komunitas kelas yang berkomitmen untuk integritas akademik. Ini berarti bahwa setiap guru harus membangun pemahaman bersama di antara siswa tentang apa arti integritas akademik, dan mengapa itu penting. Mengembangkan hubungan positif dengan siswa melalui komunikasi reguler juga dapat membantu pendidik memperkuat keterikatan siswa mereka dengan kode etik dan tujuan pembelajaran.
 
2. Mengintegrasikan integritas akademik ke dalam serat kurikulum dan penilaian siswa. Lembaga pendidikan dan pendidik harus menciptakan peluang dalam kurikulum online mereka untuk menilai pemahaman konseptual siswa mereka tentang prinsip-prinsip yang diajarkan. Ini dapat dicapai melalui kegiatan seperti penilaian buku terbuka, pra-persetujuan topik makalah tesis dan sering, kuis dengan penilaian rendah. Seiring dengan menggunakan berbagai metode penilaian, pendidik harus memastikan bahwa siswa memahami bagaimana mereka akan dinilai dan membuat penilaian yang dirancang untuk bisa menyontek lebih sulit. Setelah penilaian, siswa dapat didorong untuk membahas pendekatan mereka terhadap tugas, membagikan referensi yang dikutip atau merangkum apa yang telah mereka pelajari.
 
3. Memanfaatkan alat teknologi untuk mendukung upaya lembaga. Ada berbagai alat yang tersedia untuk membantu para pendidik dan lembaga menegakkan integritas akademik dalam program online, termasuk perangkat lunak untuk deteksi plagiarisme dan penilaian dan umpan balik digital, dan siswa harus menyadari bahwa alat ini sedang digunakan. Aplikasi konferensi video juga dapat berfungsi sebagai pengawas virtual selama ujian.
 
Transisi ke pendidikan online akan menjadi lebih tertanam dalam masyarakat di seluruh dunia ke depan. Karena lembaga pendidikan di Indonesia mengadopsi kapabilitas pembelajaran online yang lebih permanen, dan para pendidik menjadi lebih terampil dalam mengajar kelas online, menyebarkan alat teknologi dapat membantu mendukung kurikulum online dan komunitas kelas dalam menegakkan integritas akademik. Dewi

BTN Pastikan Kondisi Likuiditas Sangat Aman

Bisnistoday.com, Jakarta-PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memastikan kondisi likuiditas dan permodalan sangat aman. Hingga kini posisi likuiditas bank yang fokus pada sektor perumahan tersebut mencapai Rp35 triliun.

“Likuiditas BTN sangat aman, begitu juga fundamental sangat kuat. Apalagi dari sisi permodalan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Direktur Finance, Planning, & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu  di Jakarta, Rabu (10/6).

Nixon memaparkan, dalam kondisi Covid-19 ini perbankan khususnya BTN menyediakan likuiditas yang lebih tinggi sekitar 30% dibandingkan kondisi biasanya. Pasalnya, selama Covid-19 ini ekspansi kredit agak di rem karena tidak ada pertumbuhan kecuali di penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi yang permintaannya cukup besar.  “Di bulan Mei saja ada akad sekitar Rp800 miliar untuk KPR Subsidi,” katanya.

Sementara untuk posisi permodalan, Nixon menuturkan sangat kuat karena berada pada level 18%-19% lebih tinggi dari posisi yang sama tahun lalu sekitar 16%-17%.

“Kami juga bersyukur customer base kita cukup bagus dan well informed. Sehingga jika ada informasi di publik mereka selalu bertanya dulu kepada BTN,” jelasnya.

 Di sisi lain, Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, upaya perseroan meningkatkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari Forum Asean Corporate Governance sebagai Top 3 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

BTN masuk dalam 10 Perusahaan tercatat dalam kategori ASEAN Asset Class (aset berkelas) tahun 2019 yang dinilai memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan layak dilirik kalangan investor global.

“Prestasi ini menjadi bukti sekaligus motivasi bagi perseroan untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, meningkatkan hubungan baik dengan para stakeholder maupun pemegang saham dan serta memacu kinerja Bank BTN,” katanya.

Dalam meningkatkan tata kelola di Bank spesialis pembiayaan perumahan ini, Pahala memaparkan sejumlah inisiatif strategis antara lain dengan menerapkan rekomendasi Domestic Ranking Bodies (DRB) yang diberikan oleh RSM Indonesia dari hasil penilaian tahun sebelumnya sebagai area perbaikan ACGS.

Ke depan Bank BTN juga terus melakukan pengembangan untuk menyempurnakan tata kelola perusahaan dan mengimplementasikan prinsip pedoman tata kelola perusahaan sesuai aturan dari OJK serta prinsip ACGS.

“Perseroan mengoptimalkan Integrated Governance Risk Compliance (iGRC) di setiap unit kerja yang mencakup komponen GCG, Risk Management, Compliance, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis (Code of Conduct) dan Anti Fraud sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya meningkatkan kinerja berkualitas unggul,” jelasnya.

Pahala menambahkan pencapaian Bank BTN dalam ACGS merupakan wujud komitmen perseroan sebagai perusahaan terbuka yang patuh dengan regulasi dan menjalankan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

 

“Peran pemegang saham dan pemangku kepentingan membantu Bank BTN melakukan inisiatif serta inovasi utuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang dapat mendukung visi dan misi kami,” paparnya.

               

Fundamental Kuat, Analis Mandiri Sekuritas: Harga Saham BBTN Bisa Mencapai Rp1.350.

Bisnistoday.com, Jakarta-Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus diburu investor. Pada penutupan perdagangan Senin (8/6) saham BBTN melonjak 11,37% ke level Rp1.175. Transaksi saham BBTN juga cukup besar dengan volume perdagangan mencapai 3,4 juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp400 miliar.

Jika dihitung sejak penutupan pada 29 Mei dimana harga saham BBTN sekitar Rp760, maka saham emiten bank yang fokus pada pembiayaan perumahan tersebut telah naik sekitar 54% hingga saat ini. 

Analis Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja menargetkan harga saham BBTN bisa mencapai Rp1.350. Hal ini didukung oleh kinerja bisnis BTN, khususnya di segmen KPR Subsidi masih terus tumbuh. Terlebih karena adanya tambahan kuota dari Subsidi Selisih Bunga sebagai salah satu kebijakan ekonomi Pemerintah di tengah pandemic Covid-19. 

 “Penambahan ini akan membantu NIM BBTN lebih baik,” ujarnya. 

Analis Ciptadana Securities Erni Marsella Siahaan mengungkapkan, saham BBTN masih layak dikoleksi karena potensi peningkatan Net Interest Margin (NIM) atau margin bunga bersih pada semester kedua tahun ini. 

“BBTN akan meraih tambahan likuiditas karena pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) , sehingga NIM bisa naik  dengan cost of fund yang makin rendah karena tambahan kuota dari skema Subsidi Selisih Bunga (SSB),” papar Eni di laporan risetnya.

Eni memprediksi NIM BBTN akan naik tipis menjadi 3,1%-3,3% pada akhir tahun 2020 ini dibandingkan posisi NIM pada kuartal pertama tahun ini di 3,1%. Kiat Bank BTN dalam memperbaiki kualitas asetnya dinilai positif, dalam analisanya, upaya management untuk mengikis rasio kredit macet dengan cara lelang  dapat menekan NPL di level 4,9%. 

Dalam analisanya, Eni mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga 1.275 per saham. Adapun saham BBTN saat ini masih diperdagangkan cukup murah dengan Price to Book Value atau PBV  0,5x lebih rendah dari rata-rata PBV saat ini di 1.1x. “Perubahan target price karena perubahan asumsi NIM, dan biaya kredit,” papar Eni.

Chief Economist BTN Winang Budoyo menilai kenaikan harga saham perseroan membuktikan kepercayaan investor yang cukup besar terhadap kinerja BTN. “Selain itu kehadiran Tapera juga direspon positif pasar dengan mengoleksi saham BBTN,” ujar Winang.

Menurut Winang, dengan backlog yang masih cukup besar, pada dasarnya permintaan akan rumah masih tinggi, terutama untuk perumahan subsidi. Dengan ditandatanganinya PP 25/2020 tentang Tapera semakin meyakinkan pasar bahwa program Perumahan Subsidi masih menjadi program unggulan Pemerintah. 

Dia menjelaskan, adanya Tapera akan membuat pembiayaan program perumahan subsidi semakin stabil, jumlahnya berpotensi semakin besar dan tidak akan lagi tergantung pada APBN. Dengan kontribusi BTN terhadap KPR Subsidi yg lebih dari 90%, pasar percaya bahwa penyaluran dana Tapera akan sebagian besar melalui BTN. 

“Karena itulah pasar melihat bahwa PP 25 sangat menguntungkan bagi sektor perumahan termasuk disini BTN tentunya,” pungkas Winang