Masyarakat Diminta Tangkal Hoax COVID-19, Saring Sebelum Sebar Informasi
Bisnistoday.com, Jakarta – Penyebaran berita hoax terkait vaksinasi COVID-19 masih terus beredar. Hingga Selasa (6/4), tercatat ada 154 hoax beredar di masyarakat mulai dari penularan COVID-19, obat COVID-19, serta chip pada vaksin COVID-19. Hal ini tentunya juga menimbulkan rasa tidak percaya pada otoritas pemerintah dan juga program vaksinasi COVID-19.
Merespons hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg. Widyawati mengatakan bahwa isu kesehatan merupakan isu spesifik. Pasalnya, isu tersebut membutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi sebuah informasi yang beredar itu nyata atau hoaks.
“Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar (3S),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi COVID-19 yang digelar KPCPEN dan ditayangkan pada FMB9ID_IKP.
Menurutnya, hoax terkait isu kesehatan juga perlu diklarifikasi. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk meluruskan hoax yang beredar melalui kanal resmi Kemenkes.
“Hoaks belakangan memang banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Hoaks itu nantinya akan kita telusuri dan olah bersama. Karena isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah maka kami luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” katanya.
Sementara itu, Communication for Development Specialist UNICEF Rizky Ika Syafitri menyampaikan WHO juga menempatkan hoaks atau kesalahan informasi sebagai salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat. Bahkan, beredarnya hoax juga terkadang menghambat target program kesehatan di Indonesia.
“KPCPEN, Satgas Penanganan COVID-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force sendiri untuk menangani hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sementara untuk mengklarifikasinya perlu proses,” ungkapnya.
“Kalau dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI, di tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu kenapa cakupannya tidak mencapai 95% karena hoaks yang beredar,” imbuhnya
Terkait hal ini, Rizky mengatakan masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital yang cukup. Hal ini dilakukan guna memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet benar.
Di samping itu, ia menambahkan masyarakat perlu diberikan informasi dalam mencegah penyebaran hoaks, khususnya terkait pandemi dan vaksinasi COVID-19. Terlebih informasi soal ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa Indonesia keluar dari pandemi.
“Sehingga saat masyarakat menerima hoaks mereka sudah tahu jenis jenis dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kemenkes, UNICEF dan KPCPEN telah melatih 92 ribu vaksinator yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Seluruhnya telah dibekali kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif.
Pasalnya, survei UNICEF menunjukkan masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui hoax terkait vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, masyarakat perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga kesehatan yang masih dipercaya masyarakat.
Untuk informasi valid dan terbaru terkait pandemi COVID-19 dan program vaksinasi nasional dapat dilihat di kanal resmi Kementerian Kesehatan sehatnegeriku.kemkes.go.id, Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan YouTube @Kementerian Kesehatan RI.
Kerja sama Atome dan MAP dalam Membantu Generasi Muda Menerapkan Smart Shopping untuk Menggapai Passionnya
Bisnistoday.com, Jakarta– Atome, penyedia layanan beli-sekarang bayar-nanti (Buy Now Pay Later) terkemuka di Asia menjalin kerja sama dengan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), perusahaan ritel terkemuka di Indonesia yang memiliki portofolio sebanyak 150 merek berkelas dunia untuk segmen usaha department store, sports, fashion, kids, food & beverage, hingga produk gaya hidup yang membantu generasi muda dalam memenuhi aspirasi melalui akses dan keterjangkauan terhadap merek-merek dan produk berkualitas.
Atome yang merupakan singkatan dari “Available To Me and Access to More” telah hadir di Indonesia dan di delapan negara lainnya, yakni: Singapura, Malaysia, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, Filipina, Thailand dan Cina. Dengan Atome, konsumen kini memiliki kenyamanan, akses, serta kemampuan untuk melakukan pembelian produk-produk bermerek dari MAP dengan pembayaran yang dapat dicicil selama tiga atau enam bulan, tanpa bunga.
Dalam sambutannya, Group CEO MAP, V.P. Sharma menyatakan optimismenya pada kerja sama ini, “Melalui situasi yang penuh tantangan MAP bermaksud mendukung perekonomian Indonesia pasca pandemi sebaik mungkin. Kami percaya kerja sama antara MAP Group dan platform digital terkemuka seperti Atome akan mendukung pertumbuhan bisnis ritel dengan mempercepat terobosan digital. Selain itu, MAP dan Atome Indonesia memiliki kesamaan nilai, yaitu menyediakan akses dan keterjangkauan terhadap merek berkualitas bagi para konsumen Indonesia.”
Pada kesempatan jumpa pers, CEO Atome Financial Indonesia, Wawan Salum mengatakan, “Kerja sama antara Atome dan MAP memiliki peran penting serta strategis untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mempunyai akses dan kemampuan untuk membeli produk dalam rangkaian merek global yang dimiliki oleh MAP. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi generasi muda untuk investasikan diri pada masa depan, passion dan aspirasi mereka dengan menambah pengalaman dan kegiatan baru. Dengan Atome mereka mempunyai kemampuan untuk bisa lebih cerdas berbelanja dan di saat yang sama dapat mempunyai flexibilitas serta kontrol akan cara mengelola keuangan.
Bersamaan dengan peluncuran kerja sama antara Atome dan MAP, disampaikan slogan Atome: #TimeToOwnIt, yang merujuk pada tujuan perusahaan untuk membantu generasi muda menemukan semangat dan terus berinvestasi dengan cerdas pada aspirasi hidup mereka. Untuk membantu mereka memulai perjalanan ini, pengguna Atome dan konsumen MAP Group yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bali, Medan, dan Makassar bisa mendapatkan E- Gift Voucher MAP dengan berbelanja melalui aplikasi Atome yang dapat diunduh melalui Google Play dari sekarang hingga 2 Mei 2021.
E-Gift Voucher MAP bisa didapatkan ketika bertransaksi menggunakan Atome dengan cara scan kode QR Atome saat pembayaran di kasir gerai MAP yang berpartisipasi.
Sigi Wimala, seorang sutradara, penulis, dan pengguna aktif Atome percaya bahwa setiap orang dapat mengejar passion mereka dan generasi muda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menginvestasikan diri pada masa depannya serta mewujudkan passion-nya.
“Kerja sama antara Atome dan MAP akan mendukung anak muda bahkan pekerja seni seperti saya untuk terus mewujudkan passion kita. Akses yang cerdas serta rangkaian produk yang disediakan oleh Atome dan MAP merupakan sebuah pemicu yang luar biasa bagi generasi muda dalam memulai perjalanan mewujudkan keinginan mereka saat ini, ”kata Sigi.
Atome memiliki visi untuk memberikan sebuah pengalaman berbelanja bagi banyak orang dengan minat dan caranya masing-masing melalui kekuatan artificial intelligence yang dapat menghubungkan merek tertentu dengan sebuah kebutuhan konsumen. Dengan teknologi ini, mitra merchant akan mendapatkan keuntungan dari penjualan yang lebih besar serta pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk konsumen.
Akses Vaksinasi, Staf Khusus Presiden: Kelompok Disabilitas Ini Bisa Merasakan Program Pemerintah
Bisnistoday.com, Jakarta-Penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta telah menjalani vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan.
Pemberian vaksin COVID-19 terhadap penyandang disabilitas ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terhadap kelompok disabilitas agar tidak tertinggal dari jangkauan pemerintah.
Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden, “Harapannya kelompok disabilitas ini bisa merasakan program pemerintah, mungkin banyak yang belum merasakan program pemerintah karena akses informasinya yang terbatas,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Inklusif untuk Disabilitas yang diselenggarakan KPCPEN, dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (8/4).
“Itulah mengapa kita buat Gerakan Indonesia Bisa. Agar kelompok rentan ini bisa mengakses informasi, fasilitas, kesehatan, dan banyak hal, salah satunya bisa mendapatkan vaksinasi,” terang Angkie lebih lanjut lagi.
Budi Prasodjo, Kepala Sekolah SLB/G Yayasan Dwituna Rawinala, menyampaikan hal yang sama dengan Angkie, bahwasannya penyandang disabilitas perlu mendapat akses yang sama.
“Sampai saat ini Alhamdulillah akses informasi dari berbagai kementerian selalu terinformasikan kepada kami, khususnya untuk vaksinasi disabilitas, justru kami mendapatkan informasi terlebih dahulu sehingga kami juga yang menginformasikan ke beberapa SLB lainnya,” jelas Budi.
Tidak hanya informasi, kemudahan fasilitas pun diberikan kepada pak Budi untuk menjangkau lokasi vaksinasi COVID-19, “Pemerintah dalam hal ini Dishub juga memfasilitasi kami ke Senayan secara gratis untuk menerima vaksinasi,” terangnya
Hebatnya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, Jaka Ahmad, Komedian Penyandang Disabilitas juga berhasil memberikan informasi yang benar kepada kedua orang tuanya mengenai vaksinasi COVID-19 ini.
“Saya memang harus menjadi penengah kepada orang tua saya mengenai informasi yang masuk seputar vaksinasi COVID-19, sehingga saya bisa memberikan informasi yang cukup valid kepada orang tua saya. Saya berkeyakinana, kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada orang tua tapi juga lingkungan di sekitar kita untuk memberikan informasi yang valid, apalagi kita mampu mensosialisasikan informasi yang benar,” terang Jaka.
Selama proses vaksinasi penyandang disabilitas perlu didampingi, namun begitu hingga sekarang vaksinasi COVID-19 bagi mereka berlangsung aman, “Sejauh ini vaksinasi COVID-19
aman untuk penyandang disabilitas. Tapi untuk KIPI normal seperti ngantuk, lapar, itu terjadi tapi tidak ada berlebihan,” terang Angkie.
“Senangnya adalah, semua berterimakasih untuk diberikan kesempatan untuk vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas ini. Mengingat akses informasi sangat terbatas, dari orang tua penyandang disabilitas, kepala sekolah, semua senang sekali,” tutup Angkie.
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSSPB) menyikapi Kondisi RU VI-Balongan.
BTN Bantu Ratusan Rumah Terdampak Badai Siklon Seroja Di Kupang
BTN Bantu Ratusan Rumah Terdampak Badai Siklon Seroja Di Kupang
Pertamina – FSPPB Resmi Perpanjang Perjanjian Kerja Bersama
Bisnistoday-Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) resmi diperpanjang hingga satu tahun ke depan. Penandatanganan PKB ini dilaksanakan di Ruang Exlounge, Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Selasa, 6 April 2021.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, PKB merupakan hubungan industrial yang terjadi dari pengusaha kepada pekerjanya. Ada beberapa alasan yang menjadikan PKB diperpanjang selama satu tahun.
“Perpanjangan PKB bisa terlaksana ini tidak seperti biasanya, seperti kondisi perusahaan yang penuh tantangan, ada juga masalah kepengurusan FSPPB. Perpanjangan maksimum satu tahun dan kita tentu berharap nantinya bisa segera dilakukan pembahasan sehingga akan ada nanti PKB yang selanjutnya,” ujarnya.
Meski demikian, perpanjangan PKB tersebut membuat semua pihak, baik dari pekerja maupun pengusaha, memiliki dasar hukum yang bisa dijalankan.
“Perjanjian perpanjangan ini tetap memiliki dasar hukum yang jelas sebagai pihak-pihak yang akan menjalankan kegiatan bisnis di perusahaan ini, sehingga dengan demikian secara hukum pun tetap secara normatif kita jalankan oleh para perwira semua,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Presiden FSPPB Arie Gumilar menyampaikan PKB Periode 2019 – 2021 akan berakhir pada 14 April mendatang, namun karena lain hal PKB ini diperpanjang maksimal satu tahun.
“Sebagaimana yang diatur undang-undang bahwa dalam hubungan industrial ada sebuah perjanjian kerja yang disepakati para pihak didalamnya mengikat norma-norma pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Seyogyanya PKB 2019-2021 berakhir pada tanggal 14 April 2021, namun melihat situasi dan kondisi saat ini di mana perusahaan sedang dihadapkan restrukturasi organisasi dan juga kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta beberapa hal yang lain yang menjadikan kita pada akhirnya bersepakat bahwa PKB periode ini diperpanjang selama maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Arie menjelaskan.
Meski diperpanjang selama satu tahun, namun FSPPB akan segera merumuskan PKB selanjutnya dalam waktu dekat. Ia berharap perpanjangan ini semakin menunjukkan kepada khalayak bahwa hubungan industrial antara pekerja dengan Direksi Pertamina terjalin secara harmonis.
“Mudah-mudahan apa yang sudah tertuang di dalam PKB dapat dilaksanakan secara komitmen, konsisten, dan bertanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada dirut dan jajaran direksi atas kesempatan hari ini akhirnya bisa bersepakat untuk memperpanjang kembali PKB sehingga kita bisa punya pegangan, punya undang-undang atau punya perjanjian antara pihak paling tidak untuk satu tahun ke depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama KaBid Media FSPPB Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan bahwa langkah FSPPB dalam menandatangai Perpanjangan PKB adalah langkah strategis Organisasi dalam menjamin kesejahteraan Pekerja dan Kelangsungan bisnis perusahaan. Hal tersebut harus dapat dipisahkan dengan langkah-langkah litigasi yang sampai saat ini sedang diambil oleh FPSSB. Dewi
Jubir Kemenkesehatan: Telah Ada Sejumlah Kemudahan Dalam Rangka Mengakselerasi dan Membantu Lansia Mendapatkan Akses Vaksinasi
Bisnistoday.com, Jakarta- Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah sama-sama mengoptimalkan vaksinasi bagi lanjut usia (lansia), kelompok umur 60 tahun ke atas. Vaksinasi bagi lansia bertujuan untuk meminimalisasi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 , terlebih kelompok lansia yang memiliki fatality rate tinggi terhadap paparan COVID-19.
Siti Nadia Tarmizi, M. Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes menyebutkan saat ini telah ada sejumlah kemudahan dalam rangka mengakselerasi dan membantu lansia mendapatkan akses vaksinasi. “Kini lansia bisa mendatangi pos-pos pelayanan vaksinasi ataupun sentral vaksinasi tanpa perlu keterangan domisili lagi. Kita mengharapkan, minimum 90% lansia sudah kita berikan vaksinasi dosis pertama di akhir Juni,” terangnya dalam Dialog Publik bertema Tugas Mulia Urus Lansia yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Selasa (6/4).
“Kita sudah membuka begitu banyak sentra vaksinasi baik itu yang ada di Puskesmas maupun juga di beberapa pos-pos layanan vaksinasi milik pemerintah,” terang dr. Siti Nadia lebih lanjut. Akselerasi vaksinasi terhadap lansia memang diperlukan mengingat tingkat partisipasinya yang masih di angka 8,2% secara nasional. Menurut Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, “Ada faktor ketakutan dan keraguan,yang selama ini jadi faktor utama bagi para lansia untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi,” ujarnya.
Menurut Prof. Hindra Irawan vaksinasi COVID-19 telah mencakup 145 juta jiwa di seluruh dunia dan tidak berbahaya. “Memang sudah ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang dilaporkan. Namun saya bisa pastikan, KIPI ini adalah reaksi alamiah yang wajar. Ini terjadi pada setiap imunisasi yang artinya vaksin tersebut aman dan dapat diberikan bagi lansia,” jelasnya.
Prof. Hindra Irawan mengimbau memperbanyak membaca dan menyebarkan berita gembira terkait vaksinasi lansia, “Testimoni dari pasangan lansia yang datang itu tolong juga diambil gambarnya dan diwawancara, kemudian diberikan penghargaan sehingga masyarakat percaya,” pesannya.
Alasan mengapa vaksinasi bagi lansia sangatlah penting, juga diungkapkan dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam/vaksinolog. “Satu dari 3 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan golongan lansia. Itulah alasan, mengapa kita sangat menginginkan memperbanyak cakupan vaksinasi bagi golongan lansia ini, karena kita harus melindungi orang tua kita dengan segera,” terang dr. Dirga Rambe.
Terakhir dr. Dirga Rambe berpesan “Sampai saat ini, vaksin itu aman, efektif, halal, dan gratis. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak vaksinasi. Jadi, ayo kita proaktif sebagai anak dan sebagai anak muda, pengurus RT/RW, untuk membawa atau mendaftarkan lansia agar bisa segera divaksinasi.”
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.