Alhamdulilah! Penebar Hoax Likuiditas Perbankan Ditangkap, BTN: Likuiditas BTN Aman dan Nasabah Perbankan Jangan Panik

Bisnistoday.com, Jakarta-Pekan ini beredar hoax yang menyatakan kondisi beberapa bank di Indonesia mengalami kesulitan likuiditas. Bahkan ada yang melakukan provokasi agar nasabah mengambil seluruh dananya di beberapa bank.

Banyaknya berita bohong dan provokatif membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan gerah. Pasalnya, jika nasabah terprovokasi oleh berita hoax tersebut, maka akan membuat bank sehat menjadi sakit karena adanya penarikan dana besar-besaran (rush).

Tak tinggal diam OJK pun melaporkan hoax tersebut kepada aparat kepolisian dan Badan Intelejen Negara (BIN). Tak menunggu lama, polisi dikabarkan berhasil menangkap orang yang diduga melakukan provokasi di media sosial Twitter.

Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar hoaks diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Agar tidak terkena hukuman, OJK mewanti-wanti masyarakat untuk tidak menyebarkan atau membuat status yang bernada provokatif disaat situasi ekonomi sedang terpuruk saat ini. Masyarakt dihimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi OJK.

Meski sudah tertangkap, namun Direktur Finance, Planning, & Treasury BTN Nixon LP Napitupulu meminta aparat kepolisian menyelidiki aktor intelektual penyebar hoax rush dana perbankan tersebut. Pasalnya hoax yang mereka sebarkan bisa mengganggu perekonomian negara.

“Para penyebar hoax ini sudah seperti teroris karena mengganggu stabilitas ekonomi negara. Kalau sampai nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran di perbankan, maka akan membuat bank sehat jadi sakit. Jadi aktor intelektualnya harus ditangkap,” jelas Nixon.

Bukan apa-apa, jika bank sehat menjadi sakit maka pemerintah yang saat ini sudah repot dalam menangani pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, harus turun tangan lagi dalam menangani masalah perbankan.

Terkait isu, BTN kalah kliring, Nixon membantah hoax tersebut. Menurut dia, BTN tidak pernah kalah kliring karena penempatan dana perseroan di Bank Indonesia (BI) sangat melimpah lebih dari dua kali lipat dari ketentuan. “Alat likuiditas BTN sangat besar jadi tidak ada isu kalau kita kalah kliring,” tegasnya.

Nixon mengungkapkan, alat Likuiditas BTN yang terdiri dari kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Giro Wajib Minimum (GWM) sangat besar. Untuk di SBN ada penempatan sekitar Rp25 triliun, sedangkan untuk alat likuiditas dana pihak ketiga (DPK) BTN lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. “Bahkan ada dana masuk dalam bentuk USD dan rupiah mencapai sekitar Rp15 triliun baru-baru ini,” paparnya.

Polres Cianjur Gelar Rapid Test Massal dan Pecahkan Rekor Muri

Bisnistoday- Untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 pada era new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB), Kepolisian Resor Cianjur menggelar rapid test massal kepada 2000 peserta. Terdiri dari Personel Polri sebanyak 956 orang; Personel ASN 33 orang; Bhayangkari 553 orang; PHL 178 orang; putra dan putri anggota sebanyak 80 orang; Yon Brimob B Cipanas 100 orang; dan TNI sebanyak 100 orang.
 
Dari hasil rapid test tersebut,  tidak ada peserta yang terinfeksi kasus corona atau nihil kasus baru. Dengan demikian, dalam satu bulan terakhir ini tidak ada penambahan kasus baru yang ditemukan di Cianjur.
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2020 ini dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs Rudy Sufahriadi dan Ketua Bhayangkari daerah Jawa Barat Luly Rudy Sufahriadi, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman, Ketua DPRD Cianjur, Dandim Cianjur, seluruh Kapolsek se Cianjur dan ASN di lingkungan Mapolres Cianjur serta keluarganya.
 
Alat Rapid Test yang digunakan merupakan produk dalam negeri dengan merek Cakra Covid-19 IgG/IgM yang didistribusikan oleh PT Indo Cakra Abadi dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, mencapai 95,9% untuk Sensivitas IgG dan 91,8% untuk Sensitivitas IgM sehingga hasilnya lebih akurat.
 
Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto mengatakan pihaknya terus berkomitmen mencegah penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan skrining berupa rapid test yang diadakan di Loby Mapolres Cianjur dan depan Gedung Kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur.
 
“Hari ini kita melaksanakan kegiatan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan seluruh personel dan keluarga selama masa pandemi Covid-19 ini. Harapannya, melalui rapid test ini kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, apalagi kini kita tengah bersiap untuk memasuki era new normal,” ujarnya, saat memberi sambutan dalam pelaksanaan rapid test massal, Kamis (25/6/2020) di Cianjur, Jawa Barat.
 
Rapid test yang melibatkan 2000 peserta ini juga mendapatkan piagam dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kegiatan rapid test terbanyak yang dilaksanakan oleh kepolisian resor (polres) terhadap anggota TNI/Polri, ASN, beserta keluarga.
 
“Sebetulnya ini bukan rapid test pertama yang digelar di polres. Namun, , ini merupakan yang terbanyak yang dipantau dengan jumlah peserta 2.000 orang, meski harus diverifikasi. Izinkan MURI menyatakan bahwa kegiatan ini sebagai Rekor MURI Dunia Polres yang menyelenggarakan Rapid test dengan peserta terbanyak,” ujar Jusuf Ngadri, Senior Manager MURI.
 
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi mengatakan dengan makin banyaknya kegiatan rapid test dilaksanakan, maka makin diketahui peta penyebaran covid-19 sehingga bisa lebih cepat untuk dicegah penyebarannya.
Apalagi hingga saat ini, selama satu bulan terakhir tidak ada penambahan kasus baru Covid-19 di Cianjur. Begitu pula dengan Jabar yang reproduksi penyebaan Covid-19 tak pernah lebih dari 1, padahal jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbanyak. 
 
“Kami harap kita semua bisa secara bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, dan kegaiatan yang dilaksanakan di Polres Cianjur bisa diikuti oleh polres lainnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya yang sudah menyediakan alat rapid test dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, produksi Indonesia” ujar Kapolda Jawa Barat. Dewi

Market Leader Segmen KPR, BTN DAPAT TAMBAHAN KUOTA FLPP

Bisnistoday.com, Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)telah memutuskan untuk memberikan tambahan kuota dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Bank BTN sebanyak 1.240 unit. Tambahan alokasi FLPP tersebut akan digunakan perseroan untuk mendukung pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.  

“Kami mengapresiasi keputusan PPDPP atas penambahan kuota yang diberikan kepada BTN sebagai Bank Pelaksana dan BTN akan berusaha maksimal untuk menyalurkan KPR FLPP atau KPR Sejahtera sesuai target dan sasaran yang dipatok Kementerian PUPR. Sekaligus ini akan kita manfaatkan untuk mendukung upaya Pemulihan Ekonomi  Nasional di era new normal,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury di Jakarta, Kamis (25/6)

Penambahan kuota FLPP tersebut diberikan PPDPP setelah mengevaluasia  Bank Pelaksana FLPP yang sebelumnya ditunjuk dan hasil lolos uji pencairan. Bank BTN telah lolos dengan hasil penyaluran di atas target yang dipatok PPDPP.  Adapun per 31 Mei 2020,  perseroan  sukses merealisaskan KPR FLPP untuk membiayai 46.798 unit atau setara dengan Rp 4,7 triliun.

Pahala optimistis, Bank yang telah berpengalaman hampir 45 tahun menyalurkan KPR tersebut akan dapat mencapai target penyaluran KPR Subsidi tahun ini, baik melalui KPR FLPP maupun dengan skema Subsidi Selisih Bunga maupun Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

“Pandemi covid memang sangat berpengaruh pada demand masyarakat untuk membeli rumah, namun minat tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Harga jual rumah yang terus naik setiap tahunnya menjadikan salah satu pertimbangan masyarakat khususnya MBR untuk segera memiliki rumah. Disamping itu fasilitas SBUM yang diberikan kepada MBR menjadi stimulus dalam pergerakan kebutuhan rumah pada saat ini,” kata Pahala.

Kinerja KPR Subsidi dari Bank dengan kode saham BBTN ini masih tumbuh positif. Berdasarkan catatan, posisi penyaluran KPR Subsidi baik konvensional maupun syariah per Mei 2020 tumbuh 5,95% menjadi sebesar Rp102,94 triliun dibandingkan posisi per Mei 2019 yang mencapai Rp95,434 triliun. 

Pahala optimistis tambahan kuota FLPP maupun SSB akan dapat mendorong penyaluran KPR Subsidi perseroan yang tahun ini ditargetkan dapat mencapai sekitar  Rp103,49 triliun.

BTN Berkomitmen Memaksimalkan Ekspansi pada Sektor Pembiayaan Perumahan

Bisnistoday.com, Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkomitmen akan memaksimalkan ekspansi pada sektor pembiayaan perumahan hingga 3 kali lipat dari penempatan uang negara di perseroan.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan sesuai dengan core business,  perseroan akan memaksimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung sektor perumahan. “Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada Bank BTN. Insha Allah penempatan dana tahap satu sekitar Rp5 triliun dan kami berkomitmen gross ekspansi akan mencapai 3 kali dari jumlah tersebut,” jelas Pahala di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurut Pahala, sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, KPR Non-subsidi, dan kredit konstruksi akan menjadi motor utama dalam mendorong ekspansi tersebut. “Kami memiliki pengalaman panjang dan jaringan yang luas serta kuat di sektor perumahan yang mendukung secara maksimal penyerapan anggaran ini,” katanya.

Pahala melanjutkan penempatan dana negara ini juga akan melanjutkan daftar panjang kepercayaan Pemerintah kepada Bank BTN. Terbaru, Bank BTN memperoleh stimulus bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk 146.000 unit rumah guna mendorong pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dari stimulus tersebut, setidaknya nilai kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp18 triliun  sampai dengan Rp20 triliun hingga akhir tahun nanti.

Bank BTN berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional. Dengan membangun sektor perumahan sedikitnya ada sekitar 170 industri turunan yang ikut bergeliat. “Mulai dari industri bahan bangunan, kebutuhan rumah tangga, hingga peralatan elektronik akan bergeliat karena terbangunnya sektor perumahan,” katanya.

Adapun, hingga kini Bank BTN masih penempati posisi nomor wahid sebagai bank pelaksana penyalur tertinggi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2020. Hingga 16 Juni 2020 sesuai dengan data dari PPDPP, Bank BTN telah menyalurkan dana FLPP untuk 44.193 unit rumah senilai Rp4,45 triliun.

Rinciannya, sebanyak 38.177 unit rumah disalurkan melalui Bank BTN Konvensional senilai Rp3,86 triliun. Kemudian, sisanya sebanyak 6.016 unit rumah atau setara kredit senilai Rp585 miliar disalurkan oleh BTN Syariah. “Kami akan terus mendukung program pemerintah dalam pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di masa pandemi Covid-19,” tegas Pahala.

Sebagai bank pertama yang menghadirkan KPR di Tanah Air, tambah Pahala, Bank BTN berkomitmen terus berinovasi melanjutkan visi dan misi pemerintah untuk dapat menyediakan rumah yang terjangkau serta berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara pada bank milik pemerintah tersebut akan menjadi pelengkap dari berbagai instrumen yang telah diberikan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. “Dana pertama kami tetapkan Rp30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara [Himbara],” ujar Sri.

Dalam penempatan dana tersebut, kata Sri, pemerintah akan memberlakukan suku bunga sebesar 80% dari BI 7 days repo rate. Nantinya, penempatan dana tersebut akan dievaluasi pemerintah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 3 bulan ke depan. Sri menambahkan jika dampak yang ditimbulkan dari instrumen ini besar, maka langkah tersebut akan diperluas.

Pentingnya Konsumsi Makanan Sehat di Tengah Pandemi Covid-19

Bisnistoday- Menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang penting dilakukan sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi.
 
Menurut British Dietitian Association (BDA) dan European Food Safety Authority (EFSA), hingga saat ini belum ada makanan atau komponen bahan makanan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan serta merta membuat seseorang tercegah dari infeksi Covid-19. 
 
Meskipun demikian, manusia tetap membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang kuat untuk menjalankan fungsi sistem imun secara normal agar tubuh bugar dan terhindar dari penyakit lainnya.
 
Rektor Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L), Iwan Surjawan, PhD, menyatakan, Ada banyak zat gizi yang berperan langsung dalam menjalankan sistem kekebalan tubuh sec Kiara normal. Contohnya, vitamin (seperti vitamin A, B6, folat, B12, C, dan D) dan mineral (seperti zat besi, seng (zinc), selenium, dan tembaga). 
Iwan menambahkan zat-zat gizi tersebut dapat kita penuhi dengan cara mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang. 
 
“Contohnya, brokoli, kembang kol, dan jambu batu adalah sumber vitamin C yang baik. Vitamin B6 dapat diperoleh dari daging, sayuran, pisang, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Daging, ikan, dan telur adalah sumber vitamin B12 yang baik juga kaya akan vitamin A dan zat besi. Selain itu, penting juga untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengonsumsi air putih sebanyak 8-10 gelas per hari,” kata Iwan dalam keterangan resminya, Sabtu 20/06/2020.
 
Iwan mengungkapkan selama pandemi, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang tinggi kandungan lemak jenuh, garam dan gula. Seperti keripik, gorengan, mie instan atau minuman yag mengandung gula secara berlebihan.  Jika seseorang sering mengonsumsi makanan tersebut, maka resiko terjadinya peningkatan berat badan, obesitas, penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker akan lebih tinggi.
 
Dalam masa pandemi ini, terutama saat bekerja dari rumah (work from home), biasanya untuk mengurangi rasa bosan, orang-orang lebih cenderung untuk makan cemilan. Iwan menjelaskan menyarankan agar cemilan-cemilan tersebut dengan cemilan yang lebih sehat, misalnya buah potong, sayuran atau kacang-kacangan yang kaya akan serat.
 
Secara terpisah, Widya Indriani, S.T.P., MSc, Faculty of Food Science and Nutrition i3L menjelaskan terdapat perbandingan nutrisi yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan terpenuhinya nutrisi yang seimbang, kita bisa menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh.
 
“Setiap harinya, tubuh memerlukan zat gizi makro dan mikro dalam jumlah tertentu untuk proses metabolisme, menjalankan aktivitas fisik, tumbuh, serta mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak dalam tubuh. Selain itu, beberapa vitamin, seperti vitamin B kompleks dan C bersifat larut dalam air. Jika jumlahnya berlebih, tubuh akan mengeluarkan vitamin tersebut melalui air kencing. Oleh sebab itu penting untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang setiap harinya untuk menjaga fungsi normal dan sistem kekebalan tubuh,” tambahnya.
 
Widya menambahkan kelebihan kalori di badan juga dapat meningkatkan resiko terkena Covid-19. Terdapat beberapa penelitian yang menyataan bahwa kondisi- kondisi atau penyakit yang berkaitan dengan obesitas seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung dan hipertensi dapat memperparah efek Covid-19.
 
“Berdasarkan pengamatan dari beberapa negara seperti Amerika dan Perancis, orang dengan obesitas yang terinfeksi Covid-19, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena komplikasi dan lebih tinggi prevalansinya untuk mendapatkan perawatan intensif atau Intensive Care Unit (ICU) saat dirawat di rumah sakit,” pungkasnya. Dewi

SP UMPS III Tolak Holding dan IPO Pertamina

pertamina 01
 
Bisnistoday-Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP UPms III) yang berada di bawah bendera Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) turut lantang bersuara sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan di PT Pertamina (Persero) belakangan ini.
 
Ketua Umum Serikat Pekerja UPms III Aryo Wibowo Hendra Putro, menyoroti tiga hal yaitu pergantian susunan Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Nomeklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Lalu soal pembentukan organisasi Holding dan Subholding Migas, dan rencana Direksi PT Pertamina Persero untuk melakukan IPO (Innitial Public Offering) untuk Subholding Migas.
 
“Pembentukan Holding dan Subholding Migas dan rencana IPO pada Subholding Migas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3 serta tidak sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 di mana Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas dilarang untuk diprivatisasi,” tegas Aryo dalam keterangannya, Minggu (21/6/2020).
 
Diungkapkan olehnya, FSPPB dan semua konstituennya tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan terkait perubahan organisasi yang terjadi di Pertamina baru-baru ini yang mana tidak sesuai dengan PKB Periode 2019-2021. Dalam Bab I Pasal 7 (8) PKB itu disebutkan, “Dalam hal Perusahaan melakukan perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib memperhatikan kepentingan Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh FSPPB”.
 
Aryo menambahkan, pembentukan Holding dan Subholding Migas hanyalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero). 
 
“Maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing, seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia,” paparnya.
 
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Holding dan Subholding Migas bukannya bertujuan untuk efisiensi tetapi justru menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan Subholding dan Sub-sub holdingnya, serta setiap transaksi antar perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran.
 
Pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah, lanjutnya, juga akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar Subholding karena masing-masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai.
 
Aryo juga menyoroti komposisi direksi PT Pertamina (Persero) yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis.
 
“Tidak ada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang merupakan inti bisnis Pertamina. Dengan demikian Direksi Holding Pertamina bisa diisi dengan orang yang tidak paham bisnis Migas, sehingga keputusan-keputusannya justru bisa membahayakan perusahaan,” sergahnya.
 
Dilanjutkan olehnya, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka SPP UPms III dengan tegas menolak pembentukan Holding dan Subholding Migas dan privatisasi Subholding Migas melalui IPO karena dapat mereduksi kewenangan negara atas BUMN dan berpotensi menjadi legitimasi denasionalisasi, penjualan, dan penghilangan BUMN. 
 
“Karena itu kami menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut,” pungkas Aryo. Dewi

BTN KEMBALI MERAIH TOP BRAND AWARD 2020 PILIHAN MILENIAL

Bisnistoday.com, Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil meraih TOP Brand Award 2020 sebagai KPR Pilihan Milenial untuk kategori KPR.

Pencapaian tersebut merupakan hasil inovasi Bank BTN dalam mengemas dan mengkomunikasikan produk KPR dengan program dan skema yang menarik bagi generasi milenial, diantaranya Program KPR Gaesss for Millenial.

“Tentunya ini adalah apresiasi yang membanggakan bagi kami, KPR Gaess for Millenial merupakan salah satu produk kami dan kebetulan pegawai kami 80% milenial dan ini merupakan bonus demografi. Sementara di era pandemi ini kami juga melakukan improvement yang lebih cepat dengan digitalisasi yaitu dengan KPR From Home sehingga proses approval bisa dilakukan di rumah saja, dan kami akan terus mengembangkannya, “ kata Direktur Human Capital, Legal & Compliance Bank BTN, Yossi Istanto saat hadir di acara Indonesia Millenials Top Brand Award 2020 secara virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (18/6).

Penghargaan tersebut diterima Bank BTN berdasarkan hasil penilaian dari Tim Riset Warta Ekonomi yang telah melakukan proses riset dengan metode kuantitatif menggunakan teknik riset online survey melalui aplikasi mobile dan bekerja sama dengan Jakpat dengan jumlah responden sebanyak 5000 responden.

Kriteria responden adalah usia 18-35 tahun yang merupakan konsumen barang dan jasa di setiap sub kategori produk yang telah diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Responden memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA, dengan socioeconomic status A sampai C.

Survei ini dilakukan di seluruh wilayah indonesia pada Maret hingga Mei 2020.

Penentuan merek dalam Millenial’s Top Brand Award 2020 didasarkan pada konsep brand awareness, brand values, dan brand recall. Merek yang terpilih merupakan merek terbanyak yang dipilih oleh para milenial dan memiliki tingkat loyalitas dan rekomendasi yang tinggi.

Upaya membidik generasi milenial dilakukan BTN sejak tahun 2018 lalu dengan produk KPR Gaess. Awal tahun 2020 produk ini dilakukan rebranded menjadi  “KPR Gaesss for Millenials” .

KPR Gaess for Millenias hadir juga di website www.btnproperti.co.id untuk memudahkan para milenial yang dikenal sebagai tech savvy.

“Kami sengaja memasukkan program tersebut di situs resmi Bank BTN khusus KPR sebagai bagian dari digitalisasi, sehingga KPR from Home bisa dinikmati oleh para milenial,” kata Yossi.

Sekadar informasi, “KPR Gaesss For Millenials” merupakan kredit untuk pemilikan hunian bagi kaum milenial berusia 21-35 tahun. Bank BTN memberikan tawaran / gimmick menarik diantara uang muka (down payment/DP) mulai dari 1 persen, bebas biaya admin, suku bunga single digit, diskon provisi 50 persen, dan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. 

Upaya Bank BTN merengkuh generasi milenial tak lain karena BTN melihat potensi pasar KPR dari generasi milenial sangat besar. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada 81 juta orang di segmen generasi milenial yang belum memiliki rumah atau setara 31% dari jumlah populasi di Indonesia.

“Untuk masuk segmen tersebut, diperlukan komunikasi yang tepat dengan program pembiayaan yang sesuai dengan gaya hidup dan gaya berpikir milenial,” kata Yossi

PRESIDEN PERLU MENCABUT LISENSI BBJ/JFX JIKA INGIN INDONESIA MENJADI ACUAN HARGA TIMAH DUNIA

Oleh FERDY HASIMAN, PENELITI ALPHA RESEARCH DATABASE

Presiden Jokowi perlu mencabut lisensi BBJ _(Bursa Berjangka Jakarta)_ atau Jakarta Future Exchange (JFX) untuk menjual timah. JFX ini memang sudah lama aktif di bursa, tetapi lisensinya hanya untuk menjual komoditas emas dan kopi. Tetapi, mulai tahun 2018, JFX dengan melihat potensi timah, masuk ke pasar timah murni batangan dan merusak harga. Diijinkannya JFX menjual timah dicurigai penuh dengan _deal_ gelap dibelakangnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan.

Permendag Nomor 53 Tahun 2018, Tentang Ketentuan Ekspor Timah, tanggal 16 April 2018, juga membuka ruang bagi Bappebti untuk lahirnya lebih dari satu bursa timah, hingga akhirnya _atas perintah atasan,_ Bappebti menerbitkan lisensi bagi bursa komoditi yang memenuhi syarat untuk ikut memperdagangkan timah murni batangan, yakni JFX sebagai salah satu bursa timah selain BKDI _(Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia)_ atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi penjual tunggal di pasar timah sekaligus menjadi penentu harga timah nasional dan acuan harga timah dunia.

“Saya meminta Bappebti sesegera mungkin mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX, dan memastikan ICDX menjadi penjual tunggal timah di bursa komoditas. Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk mencabut Permendag ini”.

Dualisme bursa komoditas timah di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik di Kementerian Perdagangan. Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibawah pimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan PERMENDAG RI Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mengatur tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah diperdagangkan di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1).

Kebijakan ini telah memberi angin segar bagi timah di tanah air untuk menjadi acuan harga di pasar timah dunia. Selain itu, dengan adanya satu bursa, timah kita menjadi besar dan bisa memberikan kontribusi keuangan yang besar bagi penerimaan negara. Keuntungan lainnya adalah stabilitas harga timah di pasar terjaga.

Selain dapat mengurangi jual-beli lisensi bahkan meminimalisir perdagangan timah illegal, termasuk mewujudkan rencana Presiden Jokowi perihal Pusat Logistik Berikat (PLB). Terbukti Indonesia akhirnya mampu mengendalikan harga timah dunia dan memperluas pasar eskpor timah terbukti harga timah dunia stabil diatas US$ 20.000/MT dari tahun 2016-2018 dan peran Singapura sebagai _secondary market_ dari semula 90 persen di tahun 2014 turun menjadi 20 persen di tahun 2018. Selain itu penerimaan negara dari Devisa Hasil Eskpor (DHE), Pajak dan Royalti terus meningkat.

Namun, ambisi besar acuan harga timah dunia dan kedaulatan timah Indonesia sejak lahirnya PERMENDAG RI No. 32/2013 itu tak lagi memberikan angin segar bagi Industri timah Indonesia, karena di rezim Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi-JK, Enggartiasto Lukita dari Partai Nasional Demokrat, tidak lagi menempatkan BKDI/ICDX sebagai satu-satunya bursa penentu harga timah. Permendag No. 53/2018 melalui Bappebti juga menjadikan JFX sebagai salah satu bursa timah selain ICDX. Indonesia hanya perlu satu Bursa Timah, dan BKDI/ICDX adalah satu-satunya Bursa Komoditi dan Penentu Harga Timah di Indonesia _(Aktualita, Majalah Bappebti, edisi September, 2013)._

Ini sebenarnya aturan kontroversi, anomali kebijakan. Kehadiran 2 (dua) bursa akan merusak _(disrupsi)_ acuan harga dan menyebabkan terpuruknya timah, selain itu pembeli akan bingung dalam menggunakan harga acuan hingga lebih memilih transaksi perdagangan timah Indonesia melalui _secondary market_.

Peningkatan perdagangan melalui _secondary market_ akan mengakibatkan meningkatnya _country risk_ perdagangan timah murni batangan di Indonesia, hingga akhirnya mendegradasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga timah, dan menurunkan kepercayaan global terhadap Indonesia.

Problem dualisme bursa Timah Indonesia menyebabkan harga Timah menunjukan tren penurunan sejak 2019. Di tahun 2020, harga timah terus menurun sampai di bawah US$ 15,000/MT sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan devisa sebesar US$ 400 Juta.

Sebagai negara produsen Timah kedua terbesar dan negara eksportir timah terbesar, kehadiran 2 (dua) bursa menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara _price maker_ dan kehilangan potensi pasar yang besar. Selain itu, dualisme bursa akan melemahkan pengawasan terhadap tata niaga perdagangan timah Indonesia yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini menjadi kurang maksimal.

Anomali kebijakan lainnya adalah Pasal 10 PerDirjen No: 05/DAGLU/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atas Penelusuran Teknis Ekspor Timah, tanggal 7 Februari 2019, berbunyi sebagai berikut, _Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangann instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap Timah Murni Batangan, Timah Solder, dan Barang Lainnya dari Timah_. PerDirjen ini harus dibatalkan karena jelas memunculkan rantai birokrasi yang panjang yang semakin menyulitkan para pelaku pasar timah, bahkan terlihat tidak adanya kepastian hukum.

Presiden Jokowi harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Ini bukan persoalan sepele. Jika tidak diperhatikan, percuma saja Indonesia menjadi negara produsen timah terbesar kedua di dunia, tetapi tak sanggup menentukan harga di pasar global. Padahal, yang namanya barang tambang akan mengalami kelangkaan dan mengalami titik puncak produksi. Cadangan timah kita terus dieksplorasi sampai habis dan tak memberikan andil besar pada penerimaan negara.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif perdagangan timah di pasar internasional dan Indonesia sebagai net exporter timah.

Total sumber daya timah Indonesia berdasarkan data kementrian ESDM dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 ton dan logam 1.062.903 ton, sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton.

Cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Cina. Dari sisi demand, Kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun, dan Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Kondisi ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai _benchmark_ harga timah dunia.

Startup Jendela360 Dapatkan Pendanaan 1 Juta US Dollar

Bisnistoday-Jendela360 perusahaan startup property technology yang menghubungkan Client, Landlord serta Agen properti ke dalam 1 platform berbasis teknologi baru saja mendapatkan pendanaan sebesar 1 juta US dollar yang dipimpin oleh Beenext diikuti oleh Prasetia Dwidharma, Everhaus, dan investor strategis yang mengelola perusahaan konsultan properti internasional terbesar di Indonesia.
 
Perusahaan rintisan yang pertama kali mempopulerkan penggunaan 360 virtual tour di dunia properti di Indonesia ini akan menggunakan pendanaan kali untuk memperkuat posisi Jendela360 di ranah properti tanah air dengan membawa pendekatan O2O (Online to Offline) sehingga transaksi properti tidak hanya menjadi lebih efisien karena peranan teknologi, tapi juga lebih efektif karena pendekatan human relation.
 
“Tujuan Pendanaan kali ini bagi kami adalah untuk melangkah selangkah lebih jauh dalam menjalankan strategi O2O (Online to Offline) di dunia properti. Karena meskipun pencapaian kami di dunia online bisa dikatakan sudah cukup baik, tapi kami selalu percaya bahwa untuk membuat user experience yang sempurna, transaksi properti juga akan sangat membutuhkan kehadiran secara fisik / offline yang baik. Sehingga pendanaan ini akan digunakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di dunia properti, pembuatan academy atau sistem pelatihan yang dapat melahirkan professional Real Estate Agent dengan standard yang betul-betul baik, dan tentunya meningkatkan brand awareness dan penyempurnaan pengalaman bertransaksi properti di Jendela360 dengan pengembangan teknologi”, ujar Kiki Guzali co-founder dan COO dari Jendela360, dalam siaran persnya yang diterima Bisnistoday, Jumat, 19/06/2020.
 
“Dengan mendapatkan pendanaan terbaru ini, ini merupakan bukti nyata bahwa apa yang Jendela360 kerjakan selama  ini telah memberi dampak yang positif terhadap industri properti di Indonesia. Ini bisa dilihat dari bagaimana Jendela360 dapat tumbuh lebih dari 30x lipat dalam 3 tahun terakhir dan trend inilah yang dilihat oleh para investor yang menaruh kepercayaan besar pada kami untuk terus merevolusi industri properti tanah air dengan memasukkan peranan teknologi” ungkap Daniel Rannu co-founder dan CEO dari Jendela360.
 
“Properti adalah bidang bisnis yang selalu menarik dan tidak akan pernah berakhir, namun sampai saat ini cenderung belum banyak banyak inovasi yang dilakukan di bidang ini, lewat pencapaian kami selama 3 tahun terakhir ini dan dibantu dengan pendanaan terbaru ini, kami semakin siap untuk membawa inovasi dan angin segar yang baru bagi para pelaku dunia properti di Indonesia, baik itu investor, developer, agen properti, dan tentunya masyarakat Indonesia sebagai customer akhir”, ujar Ade Indra salah satu co-founder dan sekaligus CFO Jendela360. Dewi

Petani Sawit Independen RSPO Berbicara Tentang Dampak Covid-19

 

Bisnistoday.com, Jakarta-Sementara penyebaran COVID-19 telah mengancam pendapatan petani kecil kelapa sawit independen di Indonesia karena rendahnya harga tandan buah segar (TBS), petani bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah menemukan bahwa penjualan Kredit RSPO telah menyediakan dana tambahan dan dukungan yang dibutuhkan untuk melihatnya melalui masa sulit ini.

Dalam acara virtual yang diselenggarakan sebelumnya hari ini, berjudul, “Dampak COVID-19 pada petani bersertifikat RSPO,” Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, mengungkapkan bahwa selain harga TBS rendah, petani merasakan kesulitan karena baik pabrik kelapa sawit dan kegiatan manufaktur berjalan lamban karena pembatasan sosial skala besar, namun harga pupuk tetap tinggi.

“Karena banyak petani swadaya tidak memiliki sarana untuk mengangkut TBS mereka ke pabrik, mereka bergantung pada “perantara”atau bisnis perantara untuk menyediakan layanan ini, tetapi pembatasan dalam kegiatan dan pergerakan karena COVID-19 telah berdampak pada mereka dan sumber mata pencaharian utama karena mereka tidak dapat menjual atau mengangkut TBS mereka ke pembeli. Pandemi juga mempengaruhi stok pupuk dan input untuk perkebunan petani serta harga makanan, ”katanya.

Rukaiyah menambahkan bahwa petani bersertifikat RSPO memiliki lembaga dan jaringan yang kuat untuk mendukung mereka, serta standar akuntabilitas. Dia menambahkan bahwa para petani ini juga memiliki beragam bisnis atau tanaman selama pandemi, yang selanjutnya mendukung mata pencaharian mereka.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa pada satu titik selama pandemi, harga TBS turun di bawah Rp 1.000 per kilogram (atau sekitar USD $ 0,07 per kilogram) di tingkat petani swadaya. Sementara itu, harga TBS untuk petani plasma (petani yang bermitra dengan perusahaan penghasil kelapa sawit) tercatat antara Rp 1.200 per kg dan Rp 1.300 (USD $ 0,08- $ 0,09) per kg.

“Harga di bawah Rp 1.100 sulit bagi petani yang memiliki lebih dari dua anak, dengan anak mereka mengejar pendidikan tinggi, atau mereka yang memiliki anggota keluarga lain yang bergantung pada mereka, seperti orang tua mereka. Karena produktivitasnya yang rendah, antara 1 hingga 1,2 ton per hektar per bulan, mereka menjual hasil produksi mereka kepada perantara. Mereka juga memiliki beban hutang kepada para tengkulak karena para petani memiliki pinjaman, yang harus dilunasi selama panen,” katanya.

Dia menambahkan bahwa banyak petani kelapa sawit tidak memiliki sumber pendapatan lain dan hanya mengandalkan minyak sawit. Sebuah studi SPKS 2018 mengungkapkan bahwa hanya 30 persen petani yang memiliki mata pencaharian alternatif mulai dari pengolahan, penanaman karet, dan menjadi pedagang kecil. Tanah yang disisihkan selama era Orde Baru untuk petani PIR selama periode transmigrasi, yang mencakup 0,75 hektar, telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Darto juga mengatakan bahwa keadaan petani terpuruk karena kenaikan harga pupuk, yang kadang-kadang langka. “Tidak ada protokol kesehatan untuk petani/ pemanen. Petani membutuhkan uang tunai sementara proses transaksi untuk TBS untuk petani yang menjual ke perusahaan biasanya diproses antara satu atau dua minggu setelah produk dikirim ke pabrik atau perkebunan,” katanya.

Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo mengatakan, “Selama pandemi, sertifikasi membantu mendukung sekitar 6.000 anggota yang terdiri dari 26 kelompok tani, melalui penjualan minyak kelapa sawit bersertifikasi RSPO melalui Kredit RSPO. Sebanyak USD $ 1,5 juta dicairkan untuk 30 kelompok petani kecil independen bersertifikasi RSPO dari transaksi penjualan minyak sawit bersertifikat antara Mei 2019 dan Mei 2020.” Guntur menambahkan bahwa pada saat pandemi yang tak terduga ini, sertifikasi terbukti menjadi aset besar bagi petani ketika berhadapan dengan ketidakpastian situasi. Ini termasuk persyaratan untuk sertifikasi seperti organisasi petani yang kuat dan perencanaan keuangan, membantu meningkatkan daya tawar mereka selama pandemi.

Perwakilan petani dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Independen, YB. Zainanto Hari Widodo mengatakan bahwa tidak ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang difokuskan pada petani kelapa sawit. “Sebagai petani bersertifikat RSPO, kami mendapatkan bantuan makanan pokok dan pupuk untuk anggota kami. Bantuan untuk non-anggota dari petani bersertifikat RSPO termasuk pemberian peralatan kesehatan, dukungan untuk pusat kesehatan masyarakat [Puskesmas] dalam area asosiasi, membantu untuk mendirikan pusat pemantauan COVID-19 dan bantuan untuk orang-orang yang rentan secara ekonomi,” katanya.

Namun, jenis bisnis lainnya, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) juga mengalami kesulitan untuk memasarkan produk seperti sayuran, ikan, dan bahan makanan lainnya, selama pandemi.

Sentimen serupa juga dimiliki oleh Jumadi, seorang perwakilan petani dari UD Lestari, sebuah unit bisnis petani. Jumadi mengatakan dampak COVID-19 terhadap mata pencaharian petani dan keluarganya sangat penting karena banyak yang takut dan ingin meninggalkan kampung halaman mereka karena risiko infeksi.

Jumadi mengatakan bahwa setelah hampir empat tahun disertifikasi oleh RSPO, ada banyak manfaat yang dia nikmati, seperti menerima lebih banyak pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan serta mendapat manfaat dari kenaikan harga tambahan dari penjualan TBS bersertifikasi.

“Untuk manfaat yang diterima selama pandemi, para petani menerima bantuan dari PT Unilever, termasuk sampo, sabun dan deterjen,” kata Jumadi. Perwakilan petani dari Sumatra Selatan, Pairan, menambahkan bahwa mereka juga menikmati manfaat sertifikasi RSPO selama pandemi, di mana hasil dari insentif RSPO digunakan untuk membantu kegiatan sosial dari upaya pencegahan COVID-19 untuk masyarakat lokal.

Acara online ini dipandu oleh RSPO dan CNN Indonesia dan menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Manajer Smallholders Program Indonesia RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, Penasihat Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Perwakilan petani dari Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah juga hadir.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan. RSPO adalah organisasi keanggotaan nirlaba, internasional, yang menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri kelapa sawit termasuk produsen kelapa sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, produsen barang-barang konsumsi, pengecer, bank dan investor, konservasi lingkungan atau alam, dan LSM sosial atau pembangunan.

Representasi berbagai pemangku kepentingan ini tercermin dalam struktur tata kelola RSPO sedemikian rupa sehingga kursi di Dewan Gubernur, Komite Pengarah dan Kelompok Kerja dialokasikan secara adil untuk setiap sektor. Dengan cara ini, RSPO menjalankan filosofi “meja bundar” dengan memberikan hak yang setara kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan, memfasilitasi pemangku kepentingan yang secara tradisional bermusuhan dalam bekerja bersama untuk mencapai keputusan melalui konsensus, dan mencapai visi bersama RSPO untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma.

RSPO terdaftar di Zurich, Swiss, dengan kantor sekretariat di Kuala Lumpur dan kantor perwakilan di Jakarta, London dan Zoetermeer (Belanda), Beijing (Cina) dan Bogotá (CO).