Bisnistoday.com, Jakarta – Penyebaran berita hoax terkait vaksinasi COVID-19 masih terus beredar. Hingga Selasa (6/4), tercatat ada 154 hoax beredar di masyarakat mulai dari penularan COVID-19, obat COVID-19, serta chip pada vaksin COVID-19. Hal ini tentunya juga menimbulkan rasa tidak percaya pada otoritas pemerintah dan juga program vaksinasi COVID-19.
Merespons hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg. Widyawati mengatakan bahwa isu kesehatan merupakan isu spesifik. Pasalnya, isu tersebut membutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi sebuah informasi yang beredar itu nyata atau hoaks.
“Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk melakukan saring sebelum sebar (3S),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/4/2021).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Dialog Produktif bertema Melawan Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi COVID-19 yang digelar KPCPEN dan ditayangkan pada FMB9ID_IKP.
Menurutnya, hoax terkait isu kesehatan juga perlu diklarifikasi. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya untuk meluruskan hoax yang beredar melalui kanal resmi Kemenkes.
“Hoaks belakangan memang banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Hoaks itu nantinya akan kita telusuri dan olah bersama. Karena isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah maka kami luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” katanya.
Sementara itu, Communication for Development Specialist UNICEF Rizky Ika Syafitri menyampaikan WHO juga menempatkan hoaks atau kesalahan informasi sebagai salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat. Bahkan, beredarnya hoax juga terkadang menghambat target program kesehatan di Indonesia.
“KPCPEN, Satgas Penanganan COVID-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force sendiri untuk menangani hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sementara untuk mengklarifikasinya perlu proses,” ungkapnya.
“Kalau dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI, di tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu kenapa cakupannya tidak mencapai 95% karena hoaks yang beredar,” imbuhnya
Terkait hal ini, Rizky mengatakan masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital yang cukup. Hal ini dilakukan guna memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet benar.
Di samping itu, ia menambahkan masyarakat perlu diberikan informasi dalam mencegah penyebaran hoaks, khususnya terkait pandemi dan vaksinasi COVID-19. Terlebih informasi soal ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa Indonesia keluar dari pandemi.
“Sehingga saat masyarakat menerima hoaks mereka sudah tahu jenis jenis dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kemenkes, UNICEF dan KPCPEN telah melatih 92 ribu vaksinator yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Seluruhnya telah dibekali kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif.
Pasalnya, survei UNICEF menunjukkan masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui hoax terkait vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, masyarakat perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga kesehatan yang masih dipercaya masyarakat.
Untuk informasi valid dan terbaru terkait pandemi COVID-19 dan program vaksinasi nasional dapat dilihat di kanal resmi Kementerian Kesehatan sehatnegeriku.kemkes.go.id, Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan YouTube @Kementerian Kesehatan RI.